KOMPUTER DI PEMERINTAHAN

KECENDERUNGAN TEKNOLOGI Konvergensi berbagai media menjadi satu media  multimedia Komputer, Handphone, PDA, Pocket PC, Tape recorder, TV, Radio  bahkan alat rumah tangga Wireless Technologies Infrared, Wi-Fi, Bluetooth Tantangan bagi penyelenggara layanan publik dan bisnis Transformasi dari konvensional digital e-Government e-Learning e-Business m-Government (mobile government) m-Services

Traditional & Future model

Terminologi: e-Government Bring the public services to the web and mobile application Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk pertukaran informasi dengan stakeholder yang terkait.

KARAKTERISTIK E-GOVERNMENT Merupakan suatu mekanisme baru (modern) antara pemerintah dg masyarakat dan kalangan lain yg berkepentingan (stakeholder) Melibatkan penggunaan TI (terutama Internet) Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yg selama ini berjalan.

PEMICU UTAMA E-GOVERNMENT Era Globalisasi yg Datang Lebih Cepat Isu Hukum, HAM, pasar terbuka, Korupsi hrs direspon cepat agar tdk diasingkan -> reposisi gov dari local oriented service ke global oriented service. Kemajuan TI yang sangat cepat Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat

KEUNTUNGAN E-GOVERNMENT Melayani masyarakat secara elektronik: 24 jam sehari 7 hari seminggu Kapan pun Dari manapun Online Melayani masyarakat lebih cepat, efisien, transparan, dan responsif

CONTOH PELAYANAN Pembayaran pajak Pelaporan pindah alamat Pelaporan kelahiran Pendaftaran pernikahan Motor vehicle registration Informasi pelayanan kesehatan Pendaftaran perusahaan Informasi peluang investasi Perpanjang SIM Mencari dan melamar kerja

DUA ASPEK UTAMA JENIS PELAYANAN E-GOVERNMENT 1. Aspek Kompleksitas -> seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi Egov yg ingin dibangun. 2. Aspek Manfaat -> seberapa besar manfaat yg dirasakan penggunanya.

E-GOVERNMENT DI INDONESIA E-Government di Indonesia sudah dicanangkan sejak tahun 2003, tetapi sampai hari ini hasilnya masih belum menggembirakan Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel semakin tinggi  bagaimana teknologi informasi (TI) bisa membantu ? Munculnya kendala-kendala implementasi e-government

MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (1) e-government = situs web pemerintah Kenyataan: Membangun situs web pemerintah adalah usaha untuk membangun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat & dunia usaha  sebagian (kecil) dari cakupan e-government

MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (2) e-government = pengembangan sistem-sistem informasi Kenyataan: Sistem-sistem informasi penting untuk pengelolaan data dan informasi Pengembangan sistem-sistem informasi terkait dengan sistem dan proses birokrasi  keduanya perlu diselaraskan

MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (3) pengembangan e-gov dapat dilakukan secara bertahap Kenyataan: Mitos tersebut benar, dengan catatan pengembangan e-gov perlu perencanaan dan desain yang matang Kesesuaian visi, misi, dan tujuan e-gov dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Penyelarasan dengan sistem dan proses birokrasi Strategi yang pas Kebutuhan sumber daya (SDM, finansial)

MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (4) yang diperlukan adalah sistem-sistem informasi yang terdapat di berbagai dinas dan unit untuk mendukung pengambilan keputusan dan/atau pelayanan publik. Kenyataan: Sistem-sistem informasi bekerja tergantung kualitas data Sistem dan proses birokrasi sering memerlukan data/ informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda  perlu integrasi data/informasi

MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (5) pengembangan e-government hanya memerlukan SDM bidang TI saja Kenyataan: Banyak urusan pengembangan e-gov yang tidak bisa diselesaikan oleh SDM teknis TI (mis: menentukan strategi dan penahapan pengembangan e-gov) Pengembangan e-gov menyangkut berbagai bidang selain TI (interdisipliner)

MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (6) e-government dapat dikembangkan secara bottom-up (dari bawah ke atas) Kenyataan: Jika dilakukan secara bottom-up, semakin ke atas akan semakin sulit untuk mengintegrasikan hasil-hasilnya Pengembangan e-government lebih baik dilakukan secara top-down. Ide, konsep, dan inisiatif berasal dari pimpinan Perlu kepemimpinan yang tepat

MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (7) e-government itu mahal, sehingga belum menjadi prioritas Kenyataan: Pengadaan sistem komputerisasi dan penyelarasan dengan proses birokrasi memang mahal, tetapi jika berhasil, ada banyak keuntungan dan multiplier effect yang bisa diperoleh Keputusan pengembangan e-gov memerlukan visi dan strategi yang tepat  kepemimpinan TI (IT leadership)

EKOSISTEM T.I : BRAINWARES: Developer, programmer, hacker, cracker Operator  SDM berkompeten User  Kebijakan &Komitmen, SOP yg rigid HARDWARES: Input Device (Keyboard, mouse, touchpad, scanner, mic, camera dll) Processing Unit Output Device (display/monitor, speaker, printer dll) Network (LAN, WAN, www, intranet dll) SOFTWARES: Operating System (DOS, Windows, Linux, Android) Bahasa Pemrograman (BASIC, Cobol, dBase, VisualFoxPro) Program Aplikasi Paket (Microsoft Office, FireFox, Open Office) Khusus (SPAN, MPN dll) Licenced vs Open Source ?

SERENTAK (terkait dg beberapa institusi sekaligus) Perubahan paradigma dari: Face 2 face Satu atap Formulir Loket/antrian Bising, tdk nyaman Tanda tangan basah SOP tempel di dinding, tapi pelaksanaannya berbeda. Bebas pengaruh hub.personal keyboard Screen CPU jaringan Ciri: IMPERSONALITAS SERENTAK (terkait dg beberapa institusi sekaligus)

With the Computer Around the Computer Trough the Computer Evolusi Pemanfaatan TI: Computernya Stand alone Digunakan hanya untuk mengetik (menggantikan fungsi mesin tik) Outputnya dicetak pd kertas Distribusi oleh kurir Terhubung LAN Komputerisasi proses bisnis hanya terkait dalam unit org. sendiri Output (informasi) utk org.luar dicetak kertas Distribusi oleh pos/fax Terhubung WAN/www Komputerisasi proses bisnis terkait dg proses bisnis org.luar yg juga terkomputerisasi PAPERLESS Distribusi elektronis

SELAYANG PANDANG PERKEMBANGAN PENERAPAN T.I. (Komparasi dengan negara lain) Indonesia e-KTP Fungsi tunggal : ID Kapasitas 4 kb Contact-less Cost 6,6 T Upgrade USD1/kartu Malaysia MyKad Multifungsi: ID, SIM, medis, e-Cash, public key infrastructure dll Thailand e-ID Multifungsi: ID, medis, borderpass, online service, dll Portugal e-ID Merger dari: ID, NPWP, Jaminan Sosial, Asr. Kesehatan, Pemilu

MENGAPA e-GOV di Indonesia “LAMBAT”? Fokus pada penyerapan anggaran, bukan MASTERPLAN Memulai terlalu BESAR, atau terlalu kecil Fokus pd sistem Transaksional, bukan PROSES BISNIS Kurangnya pemahaman EKOSISTEM I.T. secara utuh (Kebijakan/SOP/SDM) Evaluasi terhadap pengukuran kinerja instansi yg berfokus pada anggaran agar menjadi berbasis kinerja Pembuatan MASTERPLAN melibatkan pihak yang tidak memiliki bussiness-interests (misalnya pihak akademis universitas) Mengintegrasikan seluruh PROSES BISNIS antar unit secara elektronis (mengeliminasi proses yang masih manual) Lebih fokus pada KEBIJAKAN, SOP rinci, jangan berakhir sebagai “Tataniaga” yang sarat kepentingan bisnis pihak-pihak terkait Perubahan PARADIGMA & BUDAYA KERJA dengan gerakan yang massive dan kontinyu (mis: diklat, kampanye, dll)

LEVEL WEBSITE PEM DI INDONESIA

Level 1: Information Semua website sudah melewati level pertama yakni hanya mempublikasikan informasi seputar profil instansi tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu utama: (1) profil (2) visi dan misi, (3) prosedur pelayanan publik, dan (4) berita seputar instansi yang bersangkutan Sumber berita sebagian besar bukan dari instansi tersebut tapi hanya mengambil dari media lain. Berita yang ditampilkan juga tidak selamanya ter-update dengan baik karena ada website yang menyajikan berita yang sudah kadaluwarsa. Sekedar kliping

Hanya kliping

Level 2: Interaksi Website yang dianalisis semuanya masih dalam level interaksi. Aplikasi fasilitas interaksi yang disediakan antara lain: Buku tamu, Forum, Chatting, Link kontak Polling

Buku tamu Hanya menampilkan keluhan masyarakat tanpa ada respon dari pejabat atau staf birokrasi terkait ataupun dari admin website. Bahkan ada buku tamu yang hanya ditujukan kepada admin hanya bersifat interaksi satu arah. Hampir semua website sangat lambat dalam menanggapi komenter pengunjung, bahkan banyak yang belum ada jawaban

Contoh buku tamu

Tidak tuntas

Forum Diskusi Forum diskusi juga masih banyak yang kosong tidak ada aktivitas. Beberapa website baru membuat topik diskusi namun sama sekali tidak ada aktivitas.

Chatting Sebagian besar hanya hanya untuk chat antar user, bukan chat dengan pejabat atau staf birokrasi terkait berkaitan dengan pelayanan publik. Tidak kelihatan mana yang online dan not online

Polling Belum dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap isu daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Tindak lanjut dari polling juga tidak diinformasikan kepada publik. Banyak pula polling diadakan hanya untuk menggali aspirasi tentang tampilan website, yang tentunya ditujukan untuk admin website bukan untuk peningkatan pelayanan publik.

Contoh Polling

Level 3: Transaksi Tidak ada satu pun yang termasuk level ketiga yakni level transaksi untuk pelayanan publik. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menyediakan menu Layanan Publik, tapi masih berifat informatif saja, sekedar menampilkan persyaratan dan prosedur layanan. E-Procurement lebih banyak untuk publish dan download form

Temuan Level 4: Integrasi Belum ada Masih banyak tantangan dan hambatan

Tantangan…. Setiap instansi sudah punya website Hambatan Manusia Hardware dan infrastruktur Organisasi Perlu revitalisasi website diiringi perubahan budaya

Peluang… Disahkannya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pemerintah juga sudah mengeluarkan statemen yang akan menurunkan tarif Internet sampai 40% Semakin memberikan peluang yang lebih besar bagi penerapan e-government untuk masa yang akan datang.