KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg

DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014

REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.

M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.

Bureaucracy Reform: Progress, Outcomes and Impact KPK 3 Desember 2008.

Disampaikan pada acara

PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)

REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN

MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.

SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.

EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB

EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)

Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah

PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN

Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI

Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017

Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Jenderal (Setjen)

PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI

MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN

PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN

Badan Kepegawaian Negara

SINERGITAS PERENCANAAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH

USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.

Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi 2. Tatalaksana

PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI

PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.

GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.

PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMANTAUAN KEHADIRAN PEGAWAI

STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,

1 2 Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA MAHKAMAH AGUNG Santika Hotel – Bekasi 25 – 26 November 2015.

Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.

Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Esensi Reformasi Birokrasi Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola Pemerintahan Indonesia Penataan overlapping fungsi-fungsi Pemerintahan Penataan ulang birokrasi pada setiap level Langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh Terobosan inovasi & cara berfikir baru

Tujuan & Sasaran Reformasi Birokrasi Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi 8 Area Perubahan Maraknya KKN Bersih dari KKN Buruknya Pelayanan Publik Pelayanan Publik Berkualitas Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Tinggi

Area Perubahan Reformasi Birokrasi Keputusan Menhub No. KP 191 Tahun 2015 8 Area Perubahan Mental Aparatur (Manajemen Perubahan) Biro KIP Pengawasan Setitjen Akuntabilitas Biro Perencanaan Kelembagaan Biro Kepegawaian dan Org Tata Laksana Pusat TIK SDM ASN Peraturan Perundangan Biro Hukum Pelayanan Publik PPTB a

Sekilas Reformasi Birokrasi di Kemenhub Desember 2015: Kepmenhub No. KP 724/2015 tentang Road Map RB Kemenhub 2015-2019 April 2015: Nilai keberhasilan RB Kemenhub kembali meningkat, menjadi 70,34 (Kategori BB) melanjutkan perbaikan melalui Reformasi Birokrasi Mei 2014: Nilai keberhasilan RB Kemenhub meningkat menjadi 60,02 (Kategori B) Agustus 2012: Keberhasilan RB Kemenhub dinilai 42% (Level 2) & dapat diproses usul Tunkin November 2015: Penyesuaian Tunkin dengan Perpres No. 133/2015 November 2013: Ditetapkan Perpres No. 90/2013 tentang Pemberian Tunkin bagi Pegawai Kemenhub 28 April 2016: Submit PMPRB Online dengan nilai 92,26 Agustus 2011: Kemenhub menetapkan Dokumen Usulan dan Road Map RB kepada Kemenpan & RB 2010: Ditetapkan Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design RB 2010-2025

Rincian Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Online Kemenhub 2016 Komponen Penilaian Nilai Maksimal Nilai Capaian % Capaian A Pengungkit 1. Manajemen Perubahan 5,00 5 100 % 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 6 4. Penataan Tata Laksana 4,75 95,05% 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 14,89 99,27% 6. Penguatan Akuntabilitas 100% 7. Penguatan penagwasan 12,00 11,75 97,92% 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Subtotal Komponen Pengungkit 60,00 59,39 98,99% B Hasil 1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 14,55 72,26% 2. Pemerintah yang Bersih dan bebas KKN 10,00 9,5 95,63% 3. Kualitas Pelayanan Publik 7,5 87,5% Subtotal Komponen Hasil 40,00 32,86 109,55% Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 92,26 92,26%

Keberhasilan Terkini Kemenhub Peringkat ke-1 pelaksanaan LHKPN (dari KPK) Peringkat ke-1 pelaksanaan e-PUPNS (dari BKN) Opini WTP Tahun 2015 (dari BPK)

Terima Kasih Selamat Bekerja