SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Advertisements

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Hubungan Antar Pemerintahan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
PARTISIPASI PERAN SERTA
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD Berdasarkan Permendegri No.104 Th.2016
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 Tanggal 22 Juli 2008 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA SEKRETARIAT DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD (2) ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUN- AN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN ADMINISTRASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN DESA BAGIAN HUKUM BAGIAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN ORGANISASI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN UMUM SUBBAG PEMERINTAHAN UMUM SUBBAG TATA PEMERIN- TAHAN DESA SUBBAG PERUNDANG- UNDANGAN SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM SUBBAG PENGEMBANGAN PRODUKSI SUBBAG KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUBBAG KELEMBAGAAN SUBBAG INFORMASI SUBBAG TATA USAHA DAN PERSANDIAN SUBBAG OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SUBBAG KELEMBAGAAN DAN PERANGKAT DESA SUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUBBAG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUBBAG PENGEMBANGAN INDAGKOP DAN UMKM SUBBAG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUBBAG KETATA- LAKSANAAN SUBBAG PEMBERITAAN SUBBAG RUMAH TANGGA, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL SUBBAG PERTANAHAN SUBBAG KEKAYAAN DAN ADMINISTRASI DESA SUBBAG INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM SUBBAG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBAG BUMD DAN PARIWISATA SUBBAG PEMUDA, OLAH RAGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SUBBAG PAPD DAN KEPEGAWAIAN SUBBAG PENGELOLAAN DATA SUBBAG KEUANGAN BUPATI BANJARNEGARA, DJASRI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 Tanggal 22 Juli 2008 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA SEKRETARIAT DPRD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD (2) BAGIAN RAPAT DAN DOKUMENTASI BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGKAJIAN BAGIAN UMUM SUBBAG RAPAT DAN RISALAH SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN SUBBAG TATA USAHA SUBBAG DOKUMENTASI DAN HUMAS SUBBAG PENGKAJIAN SUBBAG RUMAH TANGGA SUBBAG KEUANGAN BUPATI BANJARNEGARA, DJASRI