PERANAN BARESKRIM POLRI DALAM RANGKA KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN LINTAS NEGARA SUNARYONO DIREKTORAT I KAMTRANNAS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

Berkelas.
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
UU NO. 2 TH 2002 TTG UU KEPOLISIAN
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri
Program Bantuan Sosial
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PERAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA di Sektor Kehutanan Tool sebagai perangkat Ilham Sinambela TII-FGI, Mei 2010.
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PENDEKATAN EDUKATIF DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG PEMBERANTASAN
FITRI PERMATASARI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Wilayah POLRES Brebes.
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN INDONESIA DARURAT NARKOBA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
Peningkatan Sinergi APIP Tahun 2012
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PERANAN DEPLU DALAM RANGKA KERJASAMA HUKUM ANTAR NEGARA
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PERJANJIAN EKSTRADISI
UNTUK MENGHADAPI PERUSUH / KERUSUHAN PADA UMUMNYA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHANNYA bagian II
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
DATABASE PENERIMA BANTUAN STIMULAN BERBASIS APLIKASI OLEH: MUHAMMAD HALIM KASI PENDAMPING BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN.
DEPARTEMEN RADIOLOGI Bab 2 - Analisis Situasi.
PERAN DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PILAR 1 PROGRAM DESMIGRATIF (Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi) Surabaya, 30 November 2017.
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengendalian Perangkat Penguat Sinyal (Repeater)
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Prodi S3 Kedokteran dan Kesehatan
PROGRAM DOKTOR Bab II. Analisis Situasi.
Tantri Maria Anindita ( ) Program Studi Hubungan Internasional
Di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, 25 Mei 2016
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
OPTIMALISASI KINERJA SATLANTAS POLRES METRO GUNA MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI JALAN IMAM BONJOL KOTA METRO METRO, JULI AKP PADIL A ROHIM,
Penetapan Kinerja ( TAPJA )
Evaluasi dan Rencana Kerja
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
Contoh penyusunan skp.
Transcript presentasi:

PERANAN BARESKRIM POLRI DALAM RANGKA KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN LINTAS NEGARA SUNARYONO DIREKTORAT I KAMTRANNAS

KEJAHATAN TRANSNASIONAL BERHUBUNGAN DENGAN : ANATOMI KEJAHATAN PADA UMUMNYA MUTLAK DIBANGUN KERJASAMA AGAR EFFEKTIP & EFFESIEN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO POL : SKEP / 626 / XII /2008,TGL 27 DESEMBER 2008 MEROBAH SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO POL : SKEP/203/1992 , TGL 9 MEI 1992 BARESKRIM BAGIAN INTEGRAL TIM KOORDINASI INTERPOL APA YANG SUDAH DIOPTIMALISASIKAN & APA PEMIKIRAN UNTUK MEMCECAH DAN MEMANGGULANGI KAJAHATAN TRANSNASIONAL

PERTAMA : SOSIALISASI DENGAN PERUBAHAN ORGANISASI TATA KERJA TUPOKSIRAN BARESKRIM (KEPUTUSAN KAPOLRI NO POL : KEP/22/VI/2004, TGL 30 JULI 2004 PSL 1. PELAKSANA UTAMA DIBAWAH KAPOLRI ( KEDUDUKAN ) PSL 2. PEMBINAAN&PENYELENGGARAN PENYELIDIKAN ,PENYIDIKAN ,IDENTIFIKASI & LABORATORIUM FORENSIK DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ( TUGAS ) PSL 3 HURUP C PENYELENGGARAAN & KERJASAMA LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN KEJAHATAN TANSNASIONAL ( FUNGSI ) STRUKTUR BARESKRIM KABARESKRIM WAKA UNSUR PIMPINAN RO ANALIS /PKAN RO RENMIN UNSUR PEMBANTU PIM & PELAKS STAF PUS LABFOR PUS IDENT BID KORWAS PPNS UNSUR PELAKS STAF SUS DIT I,II,III,IV,V DENSUS 88 AT SAT GAS SUS UNSUR PELAKS UTAMA

TUPOKSIRAN RO ANALISIS MEMBAWAHI BIDANG PKAN/TNCC : MEMBERI MASUKAN BERUPA INISIATIP ,TERHADAP ISSUE KEJAHATAN LINTAS NEGARA, MEMBERI ARAH DAN MENGKOORDINASIKAN GIAT TIM PENINDAKAN SEKALA NASIONAL DAN INTERNASIONAL MENGATUR KERJASAMA DENGAN ORGANISASI PENEGAK HUKUM BAIK NASIONAL DAN INTERNASIONAL SERTA LATIHAN UNTUK MENGANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENYEDIAKAN ANALISA INFORMASI MENGENAI KEJAHATAN YANG BERSIPAT LINTAS NEGARA DAN MENYEDIAKAN HUBUNGAN DENGAN PROPIINSI-PROINSI UNTUK MENDATA,MEMPRIORITASKAN DAN MENGKOOORDINASIKAN TERHADAP RUJUKAN-RUJUKAN DAN PERMINTAAAN-PERMINTAAN UNTUK BANTUAN BIDANG PKAN / TNCC DIPIMPIN OLEH KEPALA BIDANG PENGANALISAAN KEJAHATAN ANTAR NEGARA, DISINGKAT KABID PKAN ( TNCC ) YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KARO ANALIS / PKAN/TNCC BIDANG PKAN ( TNCC ) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA DIBANTU OLEH KELOMPOK ANALISIS SERTA 8 ( DELAPAN ) KA TIM YAITU : KEPALA TIM ANTI TEROR KEPALA TINM PENYELUNDUPAN MANUSIA KEPALA TIM NARKOTIKA KEPALA TIM PENYELUNDUPAN SENJATA API KEPALA TIM PENCUCIAN UANG KEPALA TIM KEJAHATAN TEHNOLOGI TINGGI KEPALA TIM KEJAHATAN EKONOMI KEPALA TIM PERAMPOKAN

OPTIMALISASI BARESKRIM POLRI MEMSOSIALISASIKAN KEDUDUKAN DAN TUPOKSIRAN PIRANTI LUNAK PENATAAN PILUN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KABARESKRIM NO POL : SKEP /22/II/2007 TENTANG HTCK BIRO ANALIS DENGAN DIREKTORAT DAN DETASEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; PENGAWAKAN ORGANISASI BIDANG PKAN ( TNCC ),PENINGKATAN KEMAMPUAN TAKTIS & TEKNIS OPRASIONAL MEMBANGUN KAPASITAS : PEMBENAHAN FASILITAS KERJA INTERNAL PKAN ( TNCC ), MEMPERKUAT JARINGAN ANTARA PKAN ( PKAN ) DENGAN DIREKTORAT, DETESEMEN, OPERASIONAL KEWILAYAHAN DAN HUBUNGAN ANTARA INSTANSI PENDATAAN : SENTRALISASI PENDATAAAN HAMBATAN & KENDALA HAMBATAN DAN KENDALA INTERNAL , EKSTERNAL DIJADIKAN PELUANG UNTUK MEREKAYASA PERCEPATAN TERWUJUDNYA KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL’

KEDUA : POKOK – POKOK PIKIRAN MEREKAYASA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENCEGAH DAN MENANGGUL ANGI KEJAHATAN = mempersempit ruang gerak pelaku APARAT/INSTANSI hukum NEGOISASI TUPOKSI PELAKU WILAYAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL Penegak Hukum/Aparat APARAT/INSTANSI APARAT/INSTANSI HUKUM OBYEK KORBAN KOORDINASI taat masy APARAT/INSTANSI

REALITA KEJAHATAN = MEMBERI KELELUASAAN PELAKU HUKUM KEJAHATAN KEJAHATAN PELAKU OBYEK APARAT/INSTANSI NEGOISASI APARAT GAKKUM/INSTANSI TUPOKSI HUKUM KOORDINASI WILAYAH KORBAN KEJAHATAN TAAT KEJAHATAN MASY

POKOK – POKOK PIKIRAN NEGOISASI MEKANISME WILAYAH ABU ABU ( SEKTORAL,KETIDAK MAMPUAN, TIDAK MAU TAHU/PURA PURA, ADA TAPI TIADA DAN PERBEDAAN PENDAPAT / KEPENTINGAN KUNCI PEMECAHAN DAN PENANGGULANGAN : KOORDINASI NEGOISASI MEKANISME AGAR TIDAK ADA WILAYAH ABU – ABU PELAKU TIDAK ADA KESEMPATAN MEMANFAATKAN HAMBATAN DAN KENDALA : KEKUATAN DAN PELUANG DIOPTIMALKAN KENDALA DAN HABATAN DIHILANGKAN KEKUATAN DIOPTIMALKAN DAN KENDALA DIPERKECIL PELUANG DIOPTIMALKAN DAN HAMBATAN DIPERKECIL

JAGA DAN TEGAKAN IBU PERTIWI, JANGAN MEMBUAT KESALAHAN YANG BERLANJUT UNTUK PERCEPAT PECAPAIAN TUNAS

SEKIAN & TERIMAKASIH