TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

Administrasi Pelayanan Publik
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK Didi Giatno ( ) Muhamad Yusuf ( ) Rahmad Abi Nurohman ( ) Annisa Puspitaria ( ) Dina Eka Nurvazly.
Assalamualaikum wr.wb. Auliya Putri Nichasella Wahyudha Kahfi Mochammad Aburizal Bakri Irfan Nurcahyo Utomo Silvanus Adimanto.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Good Governance Bab 12.
Birokrasi dan Pelayanan Publik
Good Governance Bab 12.
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
GOOD GOVERNANCE.
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN PERGESERAN PARADIGMATIK DALAM DISIPLIN ADMINISTRASI PUBLIK & IMPLIKASINYA Bahan Matrikulasi Sabtu, September
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
GOOD GOVERNANCE.
SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
Birokrasi dan Pelayanan Publik
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim
PENTINGNYA STANDAR ETIKA PELAYANAN PUBLIK BAGI PEJABAT OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCAPAIAN.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
The New Public Service.
Etika Administrasi Publik (Pertemuan 1)
Good Governance Etika Bisnis.
Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
Konsep Dasar MATERI - 1.
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
SHIP PARTNER.
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
Konsep pelayanan publik
Kinerja Pelayanan Publik
MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Perkembangan Paradigma Birokrasi
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
OPTIMALISASI e-GOVERNMENT MENUJU SMART CITY
Teori Ekonomi Politik Maryunani.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
By : Ratnasari Fajariya Abidin
SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (SEPPIA)
DIMENSI-DIMENSI ETIKA ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 9
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Pengukuran Kinerja Pelayanan
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Paradigma Administrasi Publik
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
GOOD GOVERNANCE.
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
Unggul Profesional Islami
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
GOOD GOVERNANCE.
Public sector and privat sector
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN PERGESERAN PARADIGMATIK DALAM DISIPLIN ADMINISTRASI PUBLIK & IMPLIKASINYA Bahan Matrikulasi Sabtu, September
Transcript presentasi:

TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM bhn 9 etika administrasi 2016 TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM BAHAN – 9 ETIKA ADMINISTRASI ILMU ADMINISTRASI NEGARA SMT. 6 2016 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

MISI ORGANISASI PUBLIK PELAYANAN PUBLIK PRINSIP CITIZEN CHARTER TEORI TRANSPARANSI MISI ORGANISASI PUBLIK PELAYANAN PUBLIK PRINSIP CITIZEN CHARTER http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Teori tentang TRANSPARANSI informasi Pada dasarnya, pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan (transparency) informasi bagi publik dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Transparansi akses informasi menjadi salah satu penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hak atas informasi meliputi : 1. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe) 2. Hak publik untuk mengakses informasi (public access to information) 3. Hak publik untuk berpatisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (right to participate) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

4. Kebebasan berekspresi yg salah satunya diwujudkan kebebasan pers (free & responsible pers) 5. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan (right to appeal) baik melalui administrasi maupun adjudikasi (mengunakan sarana pengadilan semu, arbitrasi maupun pengadilan) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

MISI ORGANISASI PUBLIK Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan dibentuknya suatu organisasi. Untuk mengukur kinerja organisasi publik/privat, ada beberapa indikator : work load, economy, efficiency, effectiveness, & equity (Sclim & Wood ward, 1992 dalam Keban, 1995), productivity (Perry, 1990 dalam Dwiyanto, 1995) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Dalam organisasi publik, sulit ditemukan alat ujkur kinerja yang sesuai (Fynn, 1986; Jackson & Palmer, 1992 dalam Bryson, 2002) Bila dikaji dari tujuan & misi utama organisasi publik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan & melindungi kepentingan publik, tampaknya sederhana sekali ukuran kinerjanya, namun tidak demikian faktanya, karena hinga kini belum ditemukan kesepakatan ukuran kinerja organisasi publik. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Indikator kinerja organisasi publik Indikator kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto, 1995 : A. Produktifitas B. Kualitas Layanan C. Responsivitas D. Responsibilitas E. Akuntabilitas http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Kriteria kinerja : Menurut Wahyudi Kumorotomo (1995) : A. Efisiensi B. Efektifitas C. Keadilan D. Daya Tanggap http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui melalui berbagai dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, responsivitas maupun responsibilitas. Berbagai literatur yg membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yg dilakukan oleh birokrasi pelayanan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

PELAYANAN PUBLIK NEGARA dalm upaya mencapai tujuannya, tentu membutuhkan perangkat negara yang disebut pemerintah & pemerintahan. Pemerintah pada hakekatnya memberikan Pelayanan pada Masyarakat. Untuk itu, Birokrasi tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan & kreatifitasnya. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, rule government menjadi good governance, tugas utama dlm penguatan eksistensi pemerintah (termasuk pemda) adalah menciptakan pemerintahan yg acceptable (secara politik), efektif (secara hukum), & efisien (secara administratif) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Citizen’s Charter Citizen’s charter muncul karena masih lemahnya popsisi tawar masyarakat dalam melakukan kontrol atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yg dilakukan birokrasi pemerintah (Dwiyanto, 2001) Citizen’s charter merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yg menenpatkan pengguna layanan sbg pusat perhatian. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Prinsip Citizen’s Charter 1. Serve Citizens, not Customer 2. Seek the Public Interest 3. Value citizenship over entrepreneurship 4. Think strategically, act democratically 5. Recognize that accountability isn’t simple 6. Serve rather than steer 7. Value people, not just productivity (denhardt & denhardt, 2007 : 42) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Serve citizens, not customers Kepentingan publik bukan agregasi kepentingan individu, namun dialog tentang nilai bersama; Bukan hanya memenuhi permintaan konsumen, terapi membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negara http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Seek the public interest Administrator harus membangun pemahaman bersama tentang kepentingan publik, menciptakan tanggung jawab dan kepentingan bersama. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Value citizenship over entrepreneurship Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan publik & warga negara yg memiliki komitmen bersama untuk membangaun masyarakat yg lebih baik. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Think strategically, act democratically Kebijakan & program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai melalui usaha kolektif & proses kolaboratif http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Recognize that accountability isn’t simple Pelayan publik harus memperhatikan lebih dari sekedar pasar, juga hukum dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Serve rather than steer Membantu warga dalam mengartikulasikan kepentingan bersama, bukan mengendalikan & mendikte warga. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Value people, not just productivity Organisasi publik dan jaringan dimana mereka berpartisipasi akan lebih berhasil pada jangka panjang jika dikembangkan melalui proses kolaborasi & kepemimpinan bersama (shared leadership) yang didasarkan pada penghormatan pada seluruh rakyat. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id