DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU Nomor 14 Tahun 2008)
Disampaikan: Martan Kiswoto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
IMPLEMENTASI DAN FENOMENA PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PUBLIK
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Keterbukaan Informasi Publik
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Nilai dan rekomendasi sakip
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Sistem Layanan Informasi Publik
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK
AKUNTABILITAS KINERJA
UJI KONSKUENSI INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN Madiun, 11 – 12 April 2019 Dinas Komunikasi dan Informtika Provinsi Jawa Timur PPID Agus dm.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

1. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA No. Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan Informasi Format Informasi Yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media Yang Memuat Informasi 1. Informasi tentang Profil Badan KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah a. Visi dan Misi Ka. Badan KESBANGPOL Kasubbag Program 2013 Soft copy dan Hard copy Selama Berlaku Website Badan KESBANGPOL b. Rencana Strategis 5 Tahun c. Struktur Organisasi dan Profil Badan KESBANGPOL Kasubbag Umum dan kepegawaian 2016 d. Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai) Kasubbag Umum dan Kepegawaian TENTATIF e. Tugas, Wewenang, Fungsi f. Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap

No. Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan Informasi Format Informasi Yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media Yang Memuat Informasi 2. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah a. Nama Program dan Kegiatan Ka. Badan KESBANGPOL Sekretaris 2017 Soft copy dan Hard copy 2 Tahun Website Badan KESBANGPOL b. Penanggung jawab dan pelaksanaan Program c. Target dan Capaian Program dan Kegiatan Kasubbag Program d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan e. Nilai Anggaran f. Agenda Penting Badan KESBANGPOL Rencana Rakor, dll pada SKPD, Kabupaten/Kota pada th. Berjalan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1 Tahun Rencana pelaksanaan Diklat dll. Agenda penting lainnya

2. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT No. Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan Informasi Format Informasi Yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media Yang Memuat Informasi 3. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah a. Ringkasan Informasi Kinerja Ka. Badan KESBANGPOL Kasubbag Program 2017 Soft copy dan Hard copy 1 Tahun Website Badan KESBANGPOL b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) c. Laporan Layanan Informasi Publik 1 Tahun setelah ditetapkan Meja Layanan Informasi d. Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Badan KESBANGPOL Kasubbag Umum dan Kepegawaian e. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Selama Berlaku Website dan Papan Pengumuman f. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kasubbag Umum Dan Kepegawaian 2 Tahun g. Pengumuman proses pengadaan 2. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT No. Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan Informasi Format Informasi Yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media Yang Memuat Informasi 1. Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan Badan Publik yang dikeluarkan oleh Badan KESBANGPOL Prov. Jateng Ka. Badan KESBANGPOL Sub Bag Umum dan Kepegawaian 2017 Hard Copy Selama Berlaku Cetak dan Website 2. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan 5 Tahun 3. Surat menyurat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang dilaksanakan Badan KESBANGPOL Prov. Jateng Sub Bag Program Cetak

Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Pejabat Yang Menguasai Informasi No. Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan Informasi Format Informasi Yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media Yang Memuat Informasi 4. Surat menyurat pimppinan atau BP dalam rangka pelaksanaan Tupoksi Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah Ka. Badan KESBANGPOL Sub Bag Umum dan Kepegawaian 2017 Hard Copy 5 Tahun Cetak 5. Pendirian Ormas Bidang Ketahanan Bangsa Selama Berlaku Cetak dan Website 6. Data perbendaraan dan inventaris Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah Sub Bag Program 7. Renstra dan Rencana Kerja BP Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah 8. Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah Papan Agenda dan display 9. Memiliki informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik, SDM yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporam penggunaannya Dan 10. Tersedia informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 11. Memiliki daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah. Sub Bag Umum dan kepegawaian

3. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SERTA MERTA No. Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan Informasi Format Informasi Yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media Yang Memuat Informasi 1. Informasi tentang Pelaporan Dini Pencegahan Konflik Ka. Badan KESBANGPOL Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan 2017 Softcopy, Hardcopy 5 Tahun Cetak Website, Softcopy Informasi tentang tamu VVIP/VIP 1 Tahun Informasi tentang Monitoring Orang Asing 1 tahun 2. Informasi tentang Monitoring Verifikasi/Keberadaan Ormas Kepala Bidang Ketahanan Bangsa Softcopy , Hardcopy 3. Informasi tentang Verifikasi Keberadaan Parpol Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Informasi Data/Profil Pimpinan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov. Dan Kab/Kota. Informasi tentang Pemantauan Pra, Saat Pelaksanaan dan Pasca Pileg, Pilpres dan Pilkada 4. Informasi tentang Pengumpulan Data atau Pendataan Program Kegiatan Sub Bagian Program Informasi tentang Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

No. Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan Informasi Format Informasi Yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media Yang Memuat Informasi 5. Informasi tentang Penyusunan indikator Kinerja Utama (IKU) Ka. Badan KESBANGPOL Sub Bagian Program 2017 Softcopy Hardcopy 1 Tahun Cetak Website, Softcopy Informasi tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Softcopy, Hardcopy Informasi tentang Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran Informasi tentang Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 5 Tahun Informasi tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Informasi tentang penyusunan Program Dinas/Badan Informasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Informasi tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Informasi tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 3. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH NO. KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BATAS WAKTU PENGECUALIAN KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP 1. Dokumen penawaran kontrak yang pelaksanaannya sedang dalam proses berada pada Badan KESBANGPOL Prov. Jateng UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huuruf I dan huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai Muncul persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menjaga objektivitas penilaian 2. Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses berada pada Badan KESBANGPOL Prov. Jateng UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j Untuk menjaga penilaian yang obyektif Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar 3. Dokumen pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang dalam proses berada pada Badan KESBANGPOL Prov. Jateng UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan/menggangu proses kegiatan/administrasi pembukuan Terbatas sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh Auditor yang berkompeten Menghambat proses kegiatan/administrasi pembukuan Dapat menjaga kelancaran kegiatan/tertibnya proses administrasi pembukuan

ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NO. KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BATAS WAKTU PENGECUALIAN KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP 4. Data/Nama Eks G30S/PKI Dokumen jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi penyalahgunaan kepentingan Terbatas sampai izin diterbitkan oleh instansi yang berwenang Keamanan Dokumen dapat terjaga

SEKIAN TERIMA KASIH