APBN APBD &.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM MENYUSUN RAPBN DIPERLUKAN SUATU GARIS YANG DISEBUT DENGAN KEBIJAKAN ANGGARAN. KEBIJAKAN ANGGARAN ADALAH GARIS KEBIJAKAN PEMERINTAH.
Pertemuan Ke empat… APBD.
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
Tentang Keuangan Negara
Department of Business Adminstration Brawijaya University
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
APBN dan Pembangunan di Indonesia
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
APBN& APBD Created by : ADETIA WARDANI
Desentralisasi dan Hubungan
ASAS OTONOMI DAERAH – KEUANGAN PUSAT & DAERAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
APBN DAN APBD.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
TUGAS MODUL EKONOMI KELAS XI
Pertemuan ketiga APBN.
APBN DAN APBD.
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Tentang Keuangan Negara
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
PENERIMAAN PEMERINTAH
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
A P B N.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
Selvia Nurindah Sari JP081280
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
APBN DAN APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
APBN DAN APBD.
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
APBN, apbd, fungsi, tujuannya, serta tingkat inflasi
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
A P B N.
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Transcript presentasi:

APBN APBD &

Pengertian Pengertian APBN & APBD APBN APBD Satu Tahun Pengertian SEKARANG Rencana Keuangan tahunan pemerintahan Negara yang dibuat oleh pemerintah (lembaga Eksekutif Negara) dan disetujui oleh DPR RI (lembaga legislatif) Rencana Keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibuat oleh pemerintah (lembaga Eksekutif Daerah) dan disetujui oleh DPRD (lembaga legislatif) 1 Januari 31 Desember 2000 1 April 31 Maret Satu Tahun MINIMAL 2 BULAN SEBELUM TAHUN BERJALAN Pengertian Pengertian Pengertian Waktu Berjalan Batas Waktu Pengesahan

Fungsi APBN & APBD Alokasi Distribusi Stabilisasi Otorisasi Mengalokasikan dana untuk pembangunanberbagai sektror dan tujuan Distribusi Mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata Stabilisasi Pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur Menstabilkan keadaan ekonomi Otorisasi Dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Perencanaan Sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan sesuai visi dan misi pemerintah Pengawasan Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan telah sesuai dengan anggaran yg dibuat

Tujuan APBN & APBD SEBAGAI RENCANA KERJA atau PEDOMAN PEMERINTAHAN PUSAT dan DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN KENEGARAAN DALAM SATU TAHUN YANG BERSANGKUTAN

Sumber – Sumber Penerimaan Negara Pajak (TAX) Pajak Penghasilan PPN PPNBM Bea Materai Penerimaan Bukan Pajak SDA Laba BUMN Penerimaan Lainnya 3. Hibah Swasta Asing

Sumber – Sumber Penerimaan Daerah Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba BUMD Pendapatan lain-lain Dana Perimbangan PBB Bea perolehan atas tanah & Bangunan DAU & DAK Pinjaman Daerah Swasta Pusat Hibah Asing

Jenis-jenis pengeluaran Negara Belanja pemerintah pusat Belanja pemerintah pusat menurut organisasi (bagian anggaran) Struktur organisasi Kementrian-kementrian Belanja pemerintah pusat menurut fungsi Fungsi kerjanya Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, meliputi 1. Bealnja Pemerintah Pusat 2. Transfer ke Daerah

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, meliputi 1. Bealanja Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain 2. Transfer ke Daerah Dana Alokasi Umum : Untuk ke daerah Dana Alokasi Khusus : Untuk daerah yang merupakan Prioritas Nasional

Mekanisme Penyusunan APBN & APBD Di Kembalikan dan dilaksanakan APBN TAHUN LALU Penyusunan RAPBN Presiden Penyusunan RAPBN DPR DITOLAK DIAJUKAN DITERIMA APBN Di Kembalikan dan dilaksanakan

Asas Penyusunan APBN Kemandirian yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas. Menitik beratkan pada undang-undang negara Penajaman prioritas pembangunan

Pengaruh APBN & APBD dalam perekonomian Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mendorong investasi masyarakat Memperluas lapangan pekerjaan Menlancarkan distribusi pendapatan Menstabilkan peredaran uang Menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah

Dapat Juga Diakses : PlayStore : econosmart Web : www.e-conosmart.com