REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS PERTEMUAN VIII REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS

REFORMASI ADMINISTRASI Pengertian : perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan utk menjadikan sistem adm. menjadi suatu agen perubahan sosial yg lebih efektif dan sbg suatu instrumen yg dpt lebih menjamin adanya persamaan politik, keadaan sosial dan pertumb.ekonomi. Tujuan Reformasi Administrasi (Dror,1971): Efisiensi administrasi menghapus kelemahan atau penyakit adm negara menyesuaikan sistem administrasi negara thd meningkatnya keluhan masy mengubah pembagian kerja antara sistem adm negara dan sistem politik Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk

STRATEGI REFORMASI ADMINISTRASI Fokus reformasi adm dr sisi organisasi : Pencapaian tujuan, target, kebijakan, ukuran, bentuk, struktur, konsentrasi, dsb. Strategi reformasi administrasi (Saefullah ,2007) : peningkatan kualitas SDM peningkatan kualitas pelayanan publik peningkatan kepekaan thd lingkungan Faktor penentu keberhasilan reformasi adm : Agen pembaharu Dukungan dan komitmen pemimpin politik Lingk.sosial dan ekonomi Ketepatan waktu

REFORMASI BIROKRASI Bidang-bidang Reformasi Birokrasi : a. Kelembagaan b. Ketatalaksanaan c. Kepegawaian Model Perubahan Birokrasi utk Indonesia (Syafuan,2000) a. Kultur dan Struktur Kerja : Rasional-Egaliter b. Hubungan Kerja : Partisipan- outonomos c. Tujuan Kerja : Pemberdayaan Publik, Demokratisasi d. Sikap thd Publik : Profesional dan transparan e. Pola Rekrutmen, Pengawasan dan Penghargaan : Meryt Sistem f. Model Pelayanan : Kompetitif g. Keterkaitan dg Politik : Netralitas politik birokrasi

GOVERNMENT DENGAN GOVERNANCE Governance : mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Djoko Widodo,2001) PERBANDINGAN ISTILAH GOVERNMENT DENGAN GOVERNANCE (Sadu Wasistiono,2002 : 31-32) No. Unsur Perbandingan Kata Government Kata Governance 1. Pengertian Dapat berarti badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan 2. Sifat hubungan Hierarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah ada di bawah Heterarkis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi 3. Komponen yang terlibat Sebagai subjek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah Ada tiga komponen yang terlibat yaitu : 1) sektor publik 2) sektor swasta 3) masyarakat 4. Pemegang peran dominan Sektor Pemerintah Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing 5. Efek yang diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara 6. Hasil akhir yang diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat

GOOD GOVERNANCE Good governance menurut LAN (2000:6) mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Latar Belakang Good Governance : Ideologi Liberal Globalisasi Dinamika masyarakat dan pemerintahan

GOOD GOVERNANCE Karakteristik Good governance (UNDP,1997) Partisipasi (Participation) Penegakan Hukum (Rule of Law) Transparansi (Transparancy) Daya Tanggap (Responsiveness) Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation) Keadilan (Equity) Keefektifan dan Efisiensi ( Effectiveness and Efficiency) Akuntabilitas (Accountability) Visi Strategis (Strategic Vision)

GOOD GOVERNANCE Beberapa gambaran situasi dan kondisi yang terjadi bilamana good governance diterapkan antara lain sebagai berikut (Bappenas,2005): Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan

AKUNTABILITAS LAN RI (1999), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Tipe Akuntabilitas (Djoko Widodo,2001) : Akuntabilitas politik Akuntabilitas keuangan Akuntabilitas hukum Lembaga Administrasi Negara (2000:26-27) membedakan akuntabilitas ke dalam empat macam yaitu : Traditional atau Regularity Accountability Managerial accountability Program Accountability Process Accountability

AKUNTABILITAS Akuntabilitas dan responsibilitas publik sebagai instrumen pengendalian (control) tindakan aparat pemerintah agar dapat berfungsi dengan baik (Jabra dan Dwivedi dalam Islamy,1998) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu Pertama, aparat publik memahami dan menerima tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kedua, aparat publik diberi kewenangan yang sama besarnya dengan tanggung jawabnya Ketiga, kegiatan evaluasi kinerja aparat yang efektif dan dapat diterima akan dimanfaatkan dan hasil-hasilnya dikomunikasikan Keempat, tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu Kelima, diperlukan komitmen dari pimpinan politik dan para menteri

LATIHAN Jelaskan keterkaitan antara good governance, dan akuntabilitas!

SEMOGA ANDA SUKSES DALAM UAS

PENUTUP Terima Kasih