MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Departemen Pendidikan Nasional - Materi 8 - Permendiknas 24 PLB, 2006 PELAKSANAAN SI & SKL Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
Analisis Standar Proses
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
M ENYUSUN DAN M ENGEMBANGKAN KTSP KHUSUS IPS Oleh : Dra. Hj. Wafrohtur Rohmah, SE, MM Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si Kuliah XIII.
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Implementasi Peraturan
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
KOMPETENSI Menjelaskan standar isi (kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan).
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
M. Hamka Puskurbuk, Balitbang, Kemdikbud 2014
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
JUKNIS ANALISIS STANDAR ISI
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
Penyaji: Momon Sulaeman
Tujuan Ujian Nasional Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan.
Oleh BAEDHOWI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 Tentang STANDAR NASIONAL
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.
UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN
KEBIJAKAN PUSAT KURIKULUM
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi Penyelenggaraan
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
Standar Nasional Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KONSEP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
IMPLIKASI UU DAN PP THD PENGEMBANGAN KURIKULUM
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERBEDAAN KURIKULUM 2004 Dan KTSP
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Jadwal Pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah Mengembangkan dan Menetapkan KTSP sesuai kebutuhan Mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi Dapat mengadopsi atau mengadaptasi model KTSP BSNP/Balitbang Diknas/Mandiknasmen

Jadwal Pelaksanaan Kurikulum Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Permen No. 22 dan 23 mulai tahun ajaran 2006/2007 Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Permen No. 22 dan 23 paling lambat tahun ajaran 2009/2010 Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Permen No. 22 dan 23 untuk semua tingkatan kelas mulai tahun ajaran 2006/2007 Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004 melaksanakan Permen No. 22 dan 23 secara bertahap seperti tabel dibawah ini.

Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB Jadwal Pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB Kelas Waktu Pelaksanaan Tahun I Tahun II Tahun III I √ II - III IV V VI

Jadwal Pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB Waktu Pelaksa-naan Satuan Pendidikan dan Kelas SDLB SMPLB SMALB Tahun I I dan II VII X Tahun II I, II, IV, dan V VII dan VIII X, dan XI Tahun III Semua Kelas

Jadwal Pelaksanaan Kurikulum Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permen No. 22 dan 23 untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing. Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permen No. 22 dan 23 untuk satuan pendidikan dasar disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/Kota. Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan standar isi dan SKL satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK yang tidak sesuai dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan.

Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Menggandakan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006 serta mendistribusikan secara nasional. Melakukan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang didasarkan pada Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006. Melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dapat mendukung pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006. Mengembangkan Model KTSP bersama Balitbang Diknas.

Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 ke guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui LPMPdan/atau PPPG Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 dan panduan penyusunan KTSP yang disusun BSNP ke dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan dewan pendidikan Membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota dalam penjaminan mutu melalui LPMP

Ditjen Pendidikan Tinggi Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 di LPTK Memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK

Sekretariat Jenderal Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 kepada pemangku kepentingan umum

Selesai