Pengembangan Industri Telekomunikasi Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
Advertisements

Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja.
Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja
Dunia Telekomunikasi Sebuah Pengantar
WP OPEN ACCESS 23 Februari MASUKAN-MASUKAN Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Indosat Ditjen Postel Systrada.
Draft Regulasi Internet. Permohonan Ijin Surat Permohonan Lampiran –Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran.
September 2007 By: Hermanudin BWA Kenyataan & Harapan.

Studi kelayakan investasi Agribisnis
Perijinan ISP.
PROTEKSI DAN PEMBATASAN PERDAGANGAN
Kebijakan Impor.
PRINSIP NATIONAL TREATMENT (KASUS MOBIL NASIONAL INDONESIA)
Persaingan dalam pasar bebas (Memahami konteks bisnis global)
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
Semarang, 14 Desember 2000 REGULASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunmikasi.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
Managemen Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengembangan Teknologi
PENGADAAN BARANG/JASA
Posisi dan Peran ISP dalam Mempercepat Pembangunan ICT Nasional
Peran Dewan Komisaris Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean 2015
AKUNTANSI MANAJEMEN INTERNASIONAL
GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Onno W. Purbo Rakyat Indonesia Biasa
Aspek Ekonomi dan Sosial
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH
Oleh: M. Wahid Supriyadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
PENGARUH PEMERINTAH DALAM PERDAGANGAN
PERANCANGAN JARINGAN WiMAX DI DAERAH CEMPAKA PUTIH Eko Sumantri
LESSON 10.
PERDAGANGAN DAN HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PPh Pasal 22 Kelompok : Amalia dewi R Devi yeniasari Putri ari sandi
"Tax Holiday" Belum Bisa Membendung Impor Ponsel Pemerintah memberikan pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dalam waktu tertentu (tax holiday)
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
Restrukturisasi & Privatisasi Industri Telekomunikasi
RENCANA PEMASARAN PROVIDER ESIA
INDUSTRI SEPEDA.
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EKSPOR-IMPOR
ISAK 30 PUNGUTAN.
MATERI KULIAH BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER)
PENGARUH EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP KESEIMBANGAN EKONOMI
AKUNTANSI MANAJEMEN INTERNASIONAL
Chapter 2: Arus Dana International
Perijinan ISP.
Draft Regulasi Internet
International Trade Condition Kondisi Perdagangan International
XIRKA – Industri Hulu Broadband Nirkabel di Indonesia
PUNGUTAN ISAK 30.
BROADBAND WIRELESS ACCESS INDONESIA, PELUANG DAN TANTANGAN
PERTEMUAN 11.
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
CONTOH-CONTOH SOAL PIE
DIREKTORAT INDUSTRI BAHAN GALIAN NON LOGAM
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
Laporan Kemajuan 2 September 2010
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
NERACA PEMBAYARAN Pengertian : Adalah suatu catatan sistematis mengenai hubungan ekonomi atau transaksi antara penduduk suatu negara dan negara lainnya,
Kuis 5 Pajak Penghasilan.
STATISTIK USAHA JASA PERTAMBANGAN
Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PRESENTATION GLOBALISASI DI BIDANG HUKUM. NAMA ANGGOTA 1.PUTRA HANDOYO 2.FEBRY ENDRIANI 3.JONATHAN FAZA 4.ARTHA ZABILHA 5.M.RAJAB 6.MONICA DWI 7.WAHYU.
Transcript presentasi:

Pengembangan Industri Telekomunikasi Indonesia Johnny Swan Sjam Komisaris PT INTI (Persero) MASTEL 2 September 2010

WiMAX di Dunia 539 WiMAX Deployment yang terlacak di 149 negara Red: 16d Blue: 16e 539 WiMAX Deployment yang terlacak di 149 negara Sumber: WiMAX Forum 2010 MASTEL 2 September 2010

Wimax di Indonesia in service 8 operator (1 in service, yang lainnya masih planned/in development) MASTEL 2 September 2010

WiMAX di Indonesia Wimax 16d spesifik Indonesia WiMAX 16e / LTE 8 operator Demandnya berapa besar? Pasar terbatas, tidak bisa ekspor Isu roaming internasional? Sudah ada investasi 2-3 tahun ke belakang WiMAX 16e / LTE Pasar lebih luas, demand lebih tinggi Direncanakan 2 tahun lagi MASTEL 2 September 2010

Belanja Capex Telekomunikasi Operator Perkiraan Belanja Capex 2010 (USD juta) TELKOM 2.000 Indosat 720 Excelcom 500 Bakrie Telecom 200 Lain-Lain 1.580 Total Perkiraan 5.000 (Rp. 45 T) Perkiraan belanja ke industri lokal ~ 3% (Rp. 1,35T) MASTEL 2 September 2010

Tujuan Pengembangan Industri Telekomunikasi Penghematan Devisa Penyerapan Tenaga Kerja Tidak hanya dari lulusan telekomunikasi Vendor asing sering membawa tenaga kerja dari negaranya Kewajiban operator 3G dan BWA untuk membelanjakan 30% capexnya untuk konten lokal Kamis, 29/10/2009 11:11 WIB http://www.detikinet.com/read/2009/10/29/094120/1230748/328/konten-jaringan-lokal-dievaluasi-mulai-2010 “Menurut Direktur Standardisasi Ditjen Postel, Azhar Hasyim, kewajiban itu mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) No.7/2009. Dalam PP No 7/2009 itu disebutkan bahwa bila capex operator tidak mencapai 30% untuk belanja konten lokal akan dikenakan penalti sesuai PP Denda yang tengah disiapkan pemerintah.” MASTEL 2 September 2010

Pengembangan Industri Telekomunikasi Kewajiban operator 3G dan BWA untuk membelanjakan 30% capexnya untuk konten lokal TKDN 40% Konsistensi, pemain asing harus menggandeng industri lokal Investasi manufakturing dan transfer teknologi Kewajiban operator 3G dan BWA untuk membelanjakan 30% capexnya untuk konten lokal Kamis, 29/10/2009 11:11 WIB http://www.detikinet.com/read/2009/10/29/094120/1230748/328/konten-jaringan-lokal-dievaluasi-mulai-2010 “Menurut Direktur Standardisasi Ditjen Postel, Azhar Hasyim, kewajiban itu mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) No.7/2009. Dalam PP No 7/2009 itu disebutkan bahwa bila capex operator tidak mencapai 30% untuk belanja konten lokal akan dikenakan penalti sesuai PP Denda yang tengah disiapkan pemerintah.” MASTEL 2 September 2010

Isu-Isu Lain Teknologi Regulasi BWA vs Seluler? 90% kebutuhan masih harus diimpor, belum tersedia lokal Investasi R&D tinggi Regulasi Pentarifan (harga komponen) Proteksi? BWA vs Seluler? MASTEL 2 September 2010

MASTEL 2 September 2010