Konsep Good Governance Doris Febriyanti oy15qq@gmail.com 08127860271

PERLU STRATEGI BARU LATAR BELAKANG . . 1. ADANYA PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 2.ADANYA DINAMIKA SISTEM SOSIAL POLITIK 1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT, SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN 2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS, BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN MANUSIA 3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS. 4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT 5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan bebas kompetensi meningkat 6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis  arus informasi menembus batas ruang & waktu 7Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yg mendesak 8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun . 1 Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun. 2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi  ORBA tumbang 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; interferences (gangguan/saling pengaruhi); 2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan) . PERLU STRATEGI BARU

SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI: KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI: STRUKTUR SELEKSI DAN REDUKSI OPERASIONAL PERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN DAN PEMILIHAN YANG TERBAIK IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN: MENJADI: KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG: DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA,., KEANEKARAGAMAN TINDAKAN DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI SOSIAL POLITIK DARI PENDEKATAN BERAGAM, BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER, :

KONSEPSI KEPEMERINTAHAN GOVERNING PROSES KOORDINASI,PENGENDALIAN/STEERING, PEMBERIAN PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG SETIAP HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT. GOVERNMENT PEMERINTAH CHANGE AGENT AGENT OF DEVELOPMENT, PEMERINTAHAN NEGARA & PENYELENGGARA PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK PENGERTIAN GOOD DALAM GG: A NILAI-NILAI YANGDIJUNJUNG TINGGI B.ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN GOVERNANCE (WORLD BANK) KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS USED IN MANAGING ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY) GOVERNANCE (UNDP) PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI,DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA INGKATAN ( THE EXERCISE OF POLITICAL,ECONOMIC, ND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEELS) GOOD GOVERNANCE

KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN

“GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEADILAN SOSIAL

ORIENTASI GOOD GOVERNANCE LEGITIMACY PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.: ACCOUNTABILITY SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL ASSURANCE OF CIVIL CONTROL

UNDP WORLD BANK THE EXERCISE OF: THE WAY STATE POWER PRINSIP GOVERNANCE MENURUT WORLD BANK , UNDP UNDP WORLD BANK THE EXERCISE OF: THE WAY STATE POWER IN MANAGING ECONOMIC & SOCIAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF SOCIETY POLITICAL ECONOMIC ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEVEL

PENYELENGGARAAN 1 2. MANAJEMEN DEMOKRASI PASAR YANG EFISIEN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENURUT OECF & WORLD BANK PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SEJALAN DENGAN: 1 DEMOKRASI 2. PASAR YANG EFISIEN 4 PENCEGAHAN KORUPSI SECARA POLITIK DAN ADMINISTRASI 3. HINDARI SALAH ALOKASI DANA INVESTASI YANG LANGKA 6. MENCIPTAKAN LEGAL & POLITICAL FRAME WORK BAGI TUMBUHNYA AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN 5 MENJALANKAN DISIPLIN ANGGARAN

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNDP A. HUBUNGAN SINEGIS & KONSTRUKTIF ANTARA: B. KARAKTERISTIK SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL 1 PARTICIPATION 2. RULE OF LAW 3. TRANSPARANCY STATE 4 RESPONSIVENESS 5. EQUITY 6 CONCENSUS ORIENTATION PRIVATE 7 EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY COMMUNITY 9 STRATEGIC VISION 8 ACCOUNTABILITY

S C P S TATE (Pemerintah): Ciptakan POLITIK & HUKUM yg kondusif TIGA DOMAIN GOOD GOVERNANCE S TATE (Pemerintah): Ciptakan POLITIK & HUKUM yg kondusif P RIVATE (Swasta): Ciptakan PEKERJAAN dan PENDAPATAN COMMUNITY (Masyarakat): Peran aktif & positip dlm kegiatan EKONOMI POLITIK SOSIAL S C P

Governance Governance Economic Political Administrative Governance THE THREE LEGS OF GOVERNANCE Governance ECONOMI C GOVERNMENT AKTIVITAS EKON. DLM NEGERI INTERAKSI PENYEL. KONOMI d. IMPLEMENTASI (EQUITY, QUALITY, POVERTY OF LIFE ADMINISTRATIVE GOVERNMENT SISTEM PROSES KEBIJAKAN Governance Political Economic Governance Administrative Governance POLITICAL GOV PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN UNTUKFORMULASIKEBIJAKAN

GOOD GOVERNANCE Aspek Pemerintahan ADMINISTRATIVE COMPETENCE $ TRANSPARANCY (PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI, PENYEDERHANAAN ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN, MODEL ADMINISTRASI, INFORMASI) B HUKUM KEBIJAKAN ( PERLINDUNGAN KEBEBASAN SOSIAL-POLITIK- EKONOMI) C DESENTRALISASI REGIONAL & DEKONSENTRASI DALAM DEPARTEMEN D CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF (MEKANISME PASAR, PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH DAN KECIL SEKTOR SWASTA, DEREGULASI, KEMAMPUAN PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO)

GOOD GOVERNANCE Indikator Keberhasilan SECARA UMIUM B. SECARA KHUSUS : INDONESIA BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98) 1 MENGATASI KRISIS EKONOMI (STABILITAS MONETER TERCAPAI) 2. TERPENUHINYA KEDAULATAN RAKYAT: 3 PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 4 MELETAKAN DASAR KERANGKA AGENDA REF.-BANG. TUJUAN PEMBANGUNAN (QUALITY OF LIFE0 TERCAPAI A) .SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT B) BERBANGSA, BERNEGARA, PARTISIPASI POLITIK RAKYAT--- STABILITAS

PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN AKHIR 1960-AN: ILMU NEGARA DAN PEMBANGUNAN (KETATALAKSANAAN, AGENT OF CHANGE, PERENC. PEMBANG. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PELAKSANAAN & PENGENDALIAN TAHUN 1950-AN: ILMU ADMINISTRASI NEGARA(KEPEMIMPINAN PADA APARATUR: PERUMUSAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN, SDM APARATUR, KETATA- LAKSANAAN) MASA HINDIA BELANDA: ILMU PEMERINTAH (SEMUA DIATUR PEMERINTAH)

Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. Awal 1980an: Reinventing Government : 1. CATALYTIC GOVERNMENT: STEERING RATHER THAN ROWING 2 COMMUNITY OWNED GOVERNMNT: EMPOWERING THAN SERVING 3. COMPETITIVE GOVERNMENT: INJECTING COMPETITION INTO SERVICES 4 MISSION DRIVEN GOVERNMENT: TRANSFORMING RULE-DRIVEN ORGANIZATION 5. RESSULT ORIENTED GOVERNMENT FUNDING OUTCOME, NOT INPUT

Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. AWAL 1980an: REINVENTING GOVERNMENT 6, 6. CUSTOMER DRIVEN GOVERNMENT MEETING THE NEED OF CUSTOMER, NOT BUREAUCRACY 8. ANTICIPATORY GOVERNMENT: PREVENTING RATHER THAN CURE 7 ENTERPRISING GOVERNMENT: EARNING RATHER THAN S PENDING 10 MARKET ORIENTED GOVERNMENT : LEVERAGING CHANGE THROUGH 9. DECENTRALIZED GOVERNMENT FROM HIERARCHY TO PARTICIPATION AND TEAM WORK

Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang e. Awal 1990an: Banishing Bureaucracy (Five’s C) YANG TERDIRI ATAS: 1 THE CORE STRATEGY KEJELASAN KEGUNAAN DAN TUJUAN 2. THE CONSEQUENCES STRATEGY: KONSEKUENSI KINERJA 3. THE CUSTOMER STRATEGY PELANGGAN SEBAGAI PENGENDALI 4. THE CONTROLL STRATEGY KONTROL DARI ATAS KETENGAH 5. THE CULTURE STRATEGY MENDORONG BUDAYA KEWIRAUSAHAAN ,INOVATIF, KREATIF

Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang f. Akhir 1990an: Good Governanace Sejalan perkemb. Demokrasi dan Pasar Bebas  tumbuh kebersamaan 3 unsur partnership dalam GOVERNANCE STATE PRIVATE SECTOR COMMUNITY