Teori Normatif Tentang Struktur dan Penampilan Media Pertemuan 17 & 18 Matakuliah : O0144 / Teori Komunikasi Massa Tahun : 2008 / 2009 Teori Normatif Tentang Struktur dan Penampilan Media Pertemuan 17 & 18

Teori Normatif tentang Struktur dan Penampilan Media Hubungan Media dan Masyarakat Enam Ragam Teori Normatif Analisis tentang Teori Pers Kriteria Penilaian Penampilan Media Bina Nusantara

Hubungan Media dan Masyarakat Hubungan media dan masyarakat dibahas dalam berbagai pendekatan berbeda Pertama, hubungan tersebut merupakan bagian dari perkembangan media massa dalam masyarakatnya sendiri Kedua, gambaran media sebagai institusi mediasi, yang menghubungkan para anggota masyarakat biasa dengan peristiwa dunia yang sulit dijangkau Ketiga, paradigma teori Fundamentalis memiliki anggapan, bahwa media menjadi institusi yang diperlukan bagi kesinambungan sistem sosial Bina Nusantara

Enam Ragam Teori Normatifri Teori Otoriter Teori Pers Bebas Teori Tanggung jawab Sosial Teori Media Soviet Teori Media Pembangunan Teori Media Demokratik Partisipan Bina Nusantara

1. Teori Otoriter Upaya pertama yang mencoba membedakan beberapa teori besar media berawal pada tahun 1956 oleh Siebert dan kawan-kawan. Prinsip utama teori Otoriter adalah: Media seyogyanya tidak melakukan hal-hal yang merusak wewenang yang ada Media selamanya tunduk pada penguasa yang ada Media seyogyangnya menghindari perbuatan yang menentang nilai-nilai moral dan politik atau dominan mayoritas Bina Nusantara

4. Penyensoran dapat dibenarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini 5. Kecaman yang tidak dapat diterima terhadap penguasa, penyimpangan dan kebijaksanaan resmi, atau perbuatan yang menentang kode moral dipandang sebagai perbuatan pidana 6. Wartawan atau profdesional media lainnya tidak memiliki kebebasan di dalam organisasi medianya Bina Nusantara

2. Teori Pers Bebas Prinsip utama teori ini adalah: Publikasi seyogyanya bebas dari setiap penyensoran oleh pihak ketiga Tindakan penerbitan dan pendistribusian seyogyanya terbuka bagi setiap orang atau kelompok yang memerlukan lisensi Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik seyogyanya tidak dipidana, bahkan setelah terjadinya peristiwa itu. Bina Nusantara

4. Seyogyanya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal 5. Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran, dalam hal yang berhubungan dengan opini dan keyakinan. 6. Seyogyanya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi 7. Seyogyanya tidak ada batasan yang diberlakukan terhadap pengiriman dan penerimaan pesan di seluruh pelosok negeri 8. Wartawan seyogyanya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi dalam organisasi mereka Bina Nusantara

3. Teori Tanggung jawab Sosial Prinsip utama teori ini adalah: Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan omenetapkan standar profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, obyektivias dan kesinambungan Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada Bina Nusantara

4. Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap etnik atau agama 5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat dan hak jawab 6. Masyarakat dan publik berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi tinggi dan intervensi dibenarkan untuk kepentingan umum 7. Wartawan dan media profesional seyogyanya bertanggungjawab terhadap masyarakat, owner serta pasar Bina Nusantara

4. Teori Media Soviet Prinsip utama teori ini adalah: Media seyogyanya melayani kepentingan dari, dan berada di bawah pengendalian kelas pekerja Media seyogyanya tidak dimiliki secara pribadi Media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, mobilisasi. Media seyogyanya tanggap terhadap kebutuhan audiensnya Bina Nusantara

4. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah, atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat 5. Media perlu menyediakan pandangan yang lengkap dan obyektif tentang masyarakat dan dunia, dalam batas-batas prinsip Marxisme-Leninisme 6. Wartawan bertanggungjawab penuh akan tujuan dan cita-cita pers yang seyogyanya sejalan dengan masyarakat 7. Media hendaknya mendukung gerakan progresif, baik dalam maupun luar negeri Bina Nusantara

5. Teori Media Pembangunan Prinsip utama teori ini adalah: Media seyogyanya menerima dan melakukan pembangunan positif sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan secara nasional Kebebasan media seyogyanya dibatasi sesuai dengan: (a) prioritas ekonomi; (b) kebutuhan pembangunan masyarakat Media perlu memprioritaskan isinya pada kebudayaan dan bahasa nasional Bina Nusantara

4. Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasi pada negara sedang berkembang yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan dan politik 5.Wartawan dan manajemen media lainnya memiliki tanggung jawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi & penyebarannya 6. Untuk tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan, dalam, atau membatasi operasionalisasi media serta penyensoran, subsisdi, dan pengendalian langsung dibenarkan Bina Nusantara

6. Teori Media Demokratik Partisipan Prinsip utama teori ini adalah: Warga negara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak memanfaatkan dan hak untuk dilayani oleh media sesuai dengan kebutuhan yang mereka tentukan sendiri Organisasi dan isi media seyogyanya tidak tunduk pada pengendalian politik atau birokrasi negara Media seyogyanya ada untuk audiensnya dan bukan untuk organisasi media, atau kelompok tertentu Bina Nusantara

7. Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli 4. kelompok, organisasi dan masyarakat sebaiknya memiliki media sendiri 5. Bentuk media yang berskala kecil, interaktif dan partisipatif lebih baik ketimbang media yang berskala besar, satu arah dan diprofesionalkan 6. Kebutuhan sosial tertentu yang berhubungan dengan media massa tidak hanya diungkapkan melalui tuntutan konsumen perorangan, tidak juga oleh negara dan lembaga lainnya 7. Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli Bina Nusantara

Analisis tentang Teori Pers Pada semua sistem pers, media berita merupakan agen para pemegang kekuasaan politik dan ekonomi, oleh karena itu, media massa bukanlah pelaku yang independen. Isi media berita selalu mencerminkan kepentingan penyandang dana Semua sistem pers menganut paham kebebasan pers, walaupun kebebasan pendapat mengandung arti bervariasi. Semua sistem pers mendukung doktrin tanggung jawab sosial, menyatakan mereka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Bina Nusantara

Praktek pers selalu berbeda dengan teori pers Setiap model pers memandang model pers lainnya sebagai pers yang menyimpang Pendidikan jurnalistik menyebarkan ideologi dan sistem nilai masyarakatnya, serta tidak dapat melepaskan diri untuk tidak membantu mereka yang berkuasa dalam mempertahankan kontrol terhadap media Praktek pers selalu berbeda dengan teori pers Bina Nusantara

Kriteria Penilaian Penampilan Media Beberapa kriteria untuk menilai penampilan media, antaranya adalah: Kebebasan dan independensi Ketertiban dan solidaritas Keanekaragaman dan akses obyektivitas dan kualitas informasi Kualitas budaya Bina Nusantara

1.Kebebasan dan independensi Dikaitkan dengan media, prinsip ini diartikan sebagai tidak adanya peraturan dan kontrol yang membatasi dan mengarahkan media Pada jenjang organisasi media, kebebasan biasanya didasarkan kadar kontrol dari pemilik dan manajer terhadap komunikator (penyunting, produsen) dan kontrol yang diberlakukan pada jenjang berikutnya dalam wadah organisasi yang bersifat birokratis dan hirarkis. Hal di atas tidak dapat secara mudah dinilai, dan cenderung memerlukan penelitian khusus. Bina Nusantara

2. Ketertiban dan solidaritas Ketertiban dapat berasal dari atas dan juga dari bawah, atau ketertiban yang disarankan media Kebanyakan media bergerak dalam batas-batas yang dapat diterima masyarakat dan terikat oleh harapan masyarakat Pada masyarakat liberal, prinsip “ketertiban” cenderung pada pelarangan. Larangan bagi pers adalah: mengantar institusi atau masyarakat ke jurang kehancuran, mendorong terjadinya perilaku yang menyimpang, kasar & agresif, mengancam keamanan nasional, mendorong pengambil alihan kekuasaan yang sah secara paksa. Bina Nusantara

Bentuk solidaritas media dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk: Dukungan pandangan dewan redaksi kepada kelompok yang berbeda pandangan Himbauan yang mengingatkan kepentingan bersama dan harmoni Dukungan terhadap nilai-nilai yang berkenan dengan komunitas setempat, dan lain sebagainya Bina Nusantara

3. Keanekaragaman dan akses Keanekaragaman merupakan kondisi yang diperlukan khalayak untuk dapat menentukan pilihan. .Kadar keanekaragaman dapat dianalisis dalam dua kategori: jenjang masyarakat dan media Dari jenjang masyarakat,keanekaragaman cenderung diukur dari jumlah media independen Dari sektor media, keanekaragaman diukur dari jumlah judul bebas dan dimensi kualitas cakupan isi Bina Nusantara

Terdapat dua subprinsip keanekaragaman, yakni keanekaragaman reflektif dan keanekaragaman terbuka (open acces) Keanekaragaman reflektif bahwa media harus merupakan pencerminan keanekaragaman masyarakat secara proporsional Keanekaragaman terbuka mengandung makna semua pandangan dan aktor dalam masyarakat dianggap sama. Jadi, keanekaragaman ideal adalah kondisi yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pandangan, terlepas dari besar kecilnya kelompok. Bina Nusantara

4. Obyektivitas dan kualitas informasi Obyektivitas berkaitan dengan kualitas informasi, sementara keanekaragaman berkaitan dengan output media. Obyektivitas mengandung beberapa pengertian: obyektivitas merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi; obyektivitas mempunyai korelasi dengan indepensi. Prinsip-prinsip obyektivitas dalam pandangan J. Westerstahl (1983) mengandung unsur kefaktualan dan impartialitas, dipresentasikan sebagai berikut: Bina Nusantara

Komponen utama obyektivitas berita (Westershall, 1983) Kefaktualan Impartialitas Kebenaran Relevansi Keseimbangan Netralitas Bina Nusantara

5. Kualitas budaya Kriteria kualitas budaya tidak diterapkan pada isi media, namun pada fiksi, hiburan dan iklan. Kualitas budaya dalam media massa menyangkut beberapa harapan: Pertama, bahwa kebudayaan seharusnya mempunyai kebenaran dan keaslian. Media diharapkan bersifat jujur dalam menggambarkan kondisi sosial dalam masyarakat; Kedua, menekankan kedalaman dan keaslian budaya; Ketiga, menegaskan bahwa kebudayaan yang dikomunikasikan seharusnya tidak berupaya untuk memanipulasi khalayak demi kepentingan pribadi; Keempat, Aliran Frankfrut menyebutkan bahwa kebudayaan seharusnya memiliki “mata pisau” yang kritis Bina Nusantara

Kelima, jika media menjadi saluran budaya atau informasi, media tidak merubah pesan asli karena ingin mematuhi “logika media” Dalam pengujian empiris terhadap kualitas budaya dapat dilihat dengan tingkat produksi (apakah rproduksi sendiri atau impor), ada tidaknya unsur budaya tradisional mapan yang diakui; serta kadar fantasi dan realitas. Pengujian kualitas budaya dapat dilakukan dengan membandingkan antarsaluran dan atau antarkurun waktu. Bina Nusantara

Terima Kasih Bina Nusantara