ONLINE SYSTEM DATABASE KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
Advertisements

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
© PT. Medcom Indosa engineering 1 Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan Diajukan Oleh: PT. Medcom Indosa Engineering Departemen.
Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan Diajukan Oleh: PT. Medcom Indosa Engineering Departemen Perhubungan 2006 Interim Report.
Portal Sistem Informasi
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
KEPALA BIRO PERENCANAAN
APLIKASI SMS GATEWAY TAHUN 2014
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
E-Government E-Governance
Aplikasi E-Kinerja Kantor Regional I Yogyakarta 2016
Rencana Kegiatan Pengembangan Data Center BKN
Persyaratan Substantif, Teknis,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
KONFERENSI PENERBANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA
CETAK BIRU TATA-KELOLA dan SDM
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
DATABASE ADMINISTRATION
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Data Pegawai dalam mendukung Implementasi TI di Kemenhub
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
Tata Cara dan Mekanisme Pemutakhiran Data Pegawai
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Database Change Management source : Database Administration the complete guide to practices and procedures chapter 7 by. Craig S. Mullins.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan
INPASSING Pranata Komputer.
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KARYA ILMIAH (SIPAKARIL) MODUL KARYA ILMIAH Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
DATABASE ADMINISTRATION
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial bagi UMKM
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Penerapan Aplikasi INAPORTNET Di Pelabuhan-Pelabuhan Indonesia
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
E-Government Reformasi Birokrasi
Keuangan Sekolah/Madrasah
POKOK BAHASAN SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
E-Government Reformasi Birokrasi
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kebijakan Statistik Sektoral
TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TALENT
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Implementasi Aplikasi E-Kinerja
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Contoh penyusunan skp.
Transcript presentasi:

ONLINE SYSTEM DATABASE KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Bambang S. Ervan, Kepala Pusat Data dan Informasi

Agenda DASAR HUKUM ARAHAN MENTERI PERHUBUNGAN SINGLE IT COMMAND SYSTEM ONLINE DATABASE KEPEGAWAIAN TARGET INTEGRASI SIK DAN SIJ

Dasar Hukum KP. 39 Tahun 2009 Rencana Induk Pemanfaatan TIK PM. 82 Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan SIK di Lingkungan Kementerian Perhubungan KM. 737 Tahun 2014 Tata Kelola TIK KM. 738 Tahun 2014 Standar Kebijakan Sistem Informasi

Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi – KP. 39 Tahun 2009 PASAL 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengguna informasi (information society) adalah perpaduan teknologi komputer (digital technology) dengan teknologi telekomunikasi (comunnication tools). Komunikasi sebagaimana pada ayat (1) dimaksud di atas, tidak mencakup alat frekuensi radio darat, alat bantu navigasi laut, alat bantu komunikasi penerbangan dan persinyalan kereta api atau sejenis lainnya. PASAL 5 Kebutuhan pengembangan infrastruktur jaringan dan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia serta sistem prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sistem informasi perhubungan serta pelayanan data dan informasi perhubungan dan proses kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi – KP. 39 Tahun 2009 PASAL 6 Pusat Data dan Informasi mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi : jaringan akses, media pemprosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, data center, information center serta command center di lingkungan Departemen Perhubungan. PASAL 7 Direktorat Jenderal dan Badan-Badan yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur meliputi : jaringan akses, media pemprosesan dan penyimpanan data dan harus diintegrasikan dengan Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan.

Tata Cara Pelaksanaan SIK di Lingkungan Kemenhub – PM. 82 Tahun 2011 PASAL 10 Administrator SIK di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenjang sebagai berikut : Administrator SIK Tingkat Kementerian, Tingkat Eselon I, Tingkat UPT PASAL 17 Unit kerja melaksanakan tugas mengisi data kepegawaian di lingkungan masing-masing mulai dari proses pemasukan data awal sampai dengan pemutakhiran data.

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kemenhub (KP. 737 Tahun 2014) PERLUNYA RENCANA TIK YANG LEBIH HARMONIS Semua Sub Sektor di Lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki Rencana TIK, tetapi integrasi dan sinkronisasi di level Kementerian masih lemah. PERLUNYA PENGELOLAAN TIK YANG LEBIH BAIK Pengelolaan TIK yang lebih baik untuk merealisasikan Kebijakan Strategis Kementerian – Kebijakan Strategis Kementerian Perhubungan yang merupakan inisiatif TIK strategis memerlukan pendekatan yang lebih baik, khususnya dalam hubungan antar eselon.

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kemenhub (KP. 737 Tahun 2014) PERLUNYA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS INVESTASI TIK Diperlukan mekanisme yang memungkinkan menghindari kemungkinan terjadinya redundansi inisiatif TIK, sehingga meningkatkan efiesnsi dan efektivitas belanja / investasi TIK. MENINGKATKAN PENCAPAIAN VALUE DARI IMPLEMENTASI TIK Diperlukan pendekatan yang meningkatkan pencapaian value dari implementasi TIK di lingkungan Kementerian Perhubungan – Value yang dapat diciptakan dengan implementasi TIK, khususnya yang dapat dirasakan langsung oleh publik dan pimpinan.

Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (KP. 738 Tahun 2014) TUJUAN Digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan sistem informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan agar pelaksanaan pengembangan sistem informasi menjadi efektif dan efisien. RUANG LINGKUP Kebijakan standar ini berlaku untuk pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan secara internal, menggunakan pihak ketiga yang mencakup komponen sistem aplikasi dan basis data serta sistem jaringan.

Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (KP. 738 Tahun 2014) KEBIJAKAN Setiap Pimpinan Unit Eselon I atau yang setara bertanggung jawab terhadap penerapan Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini pada lingkungan unit masing-masing. Unit Eselon I atau yang setara harus menerapkan Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini pada lingkungan unit masing-masing. Setiap Pimpinan Unit Eselon I atau yang setara bertanggung jawab dalam membangun kompetensi pengembangan sistem informasi bagai Pejabat/Staf di lingkungan unit masing-masing untuk mendukung kelancaran pengembangan sistem informasi. Sistem informasi yang sudah dikembangkan menjadi milik Kementerian Perhubungan

Arahan Menteri Perhubungan – Single IT Command and System

Maksud Single IT Command and System Penganggaran Anggaran secara bertahap akan ditempatkan di dalam Pusdatin, setiap subsektor yang membutuhkan System IT akan diadakan oleh Pusdatin dengan beberapa pertimbangan. Infrastruktur Infrastruktur akan terpusat, dan tidak ada pengembangan atau pengadaan DC dan server room di masing-masing Subsektor Pengembangan aplikasi Aplikasi yang akan dikembangkan harus di review agar tidak terjadi duplikasi dan aplikasi harus dapat terintegrasi ke dalam Pusdatin melalui SOA

Manfaat Single IT Command and System Infrastruktur dan Aplikasi Terintegrasi……Pusdatin Sebagai Derigen Kemudahan mengakses data Mencegah duplikasi data dan system aplikasi Standarisasi struktur data Kemudahan teknologi informasi dalam beradaptasi terhadap perubahan bisnis Kemudahaan dalam DSS Lebih hemat dari sisi biaya

SYSTEM ONLINE DATABASE KEPEGAWAIAN

Maksud Sistem Online Database Kepegawaian TUJUAN Merupakan Aplikasi Kepegawaian yang dapat menampilkan data-data riwayat seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dapat diakses dan diupdate secara langsung dan mandiri oleh semua pegawai Kementerian Perhubungan dengan mendapatkan persetujuan dari pengelola kepegawaian. KONDISI SEKARANG Ada 2 Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Jabatan.

Flow Pegawai Update Data SIK Administrator Tingkat Kementerian / Eselon I / UPT Username dan Password menggunakan NIP setelah itu bisa langsung Ubah Password Mulai Mendapat Notifikasi Data Terupdate Data Sesuai Input Data Riwayat Ya Selesai Tidak

Skema Integrasi SIA SIA SIK Webservice SIA SIA Webservice PU-PNS SIA SIA SIK Webservice SIA SIA Webservice Database Student SIJ SOA Online System Database Kepegawaian Webservice / wsdl Webservice / wsdl Saat ini sudah terkoneksi antara SIK dan SIJ namun posisi sekarang service dari SIJ sudah tidak berfungsi

DATA INTEGRASI SIK SIJ Database Student DATA RIWAYAT PEGAWAI STRUKTUR ORGANISASI JABATAN KOSONG MASA KERJA JABATAN CALON PEMANGKU JABATAN SYARAT KOMPETENSI JABATAN DATA JABATAN DATA PENDIDIKAN DATA PANGKAT Database Student DATA TARUNA DATA DOSEN DATA ALUMNI DATA KURIKULUM DATA NILAI PROFIL SEKOLAH

Skema Besar Online System Database Kepegawaian (OSDK) Cuti Payroll Virtual Colaboration PAK Jabatan Kompetensi DRH SKP Dokumen Management Dokumen SK, Pangkat, KGB, Ijazah dll Laporan Bulanan, Aktivitas Kegiatan, Kontrak Kerja, Absensi Email, Forum, Chat, Agenda Data Riwayat, Pangkat, Jabatan, Pendidikan, Diklat, Orang Tua, Saudara, Anak, dll Jabatan Kosong, Calon Pemangku Jabaran, Kompetensi Jabatan, Pengajuan Angka Kredit

KENDALA-KENDALA SIK USER EXPERIENCE (UX) MODUL-MODUL USER FRIENDLY STANDARISASI DATA

Blueprint TIK Kementerian Perhubungan WEB KEMENHUB CLOUD SOA RAILWAYNET SOA AVIATIONET FA ONLINE IJIN RUTE HATPEN FILGHT PLAN SOA INLANDNET E-CERTIFICATE E-LICENSING E-CONTROLING E-MONITORING SOA INAPORTNET (SOGET REGULATOR) SPB SIMPADU SIMLALA SIUPAL SOA KEPEGAWAIAN STUDENT DATABASE HUMAN CAPITAL E-PLANNING ROLLING PLAN HUBNET NATIONAL SINGLE WINDOWS PEMBAYARAN PNBP (BANK) EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM SLOT TIME (SCORE) KEMENTERIAN RI BUBU & AIRNAV BUMN & SWASTA KEPOLISIAN/BNN/IMIGRASI BUP, PEMDA PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN LAUT PERKERETAPIAN PERHUBUNGAN UDARA OFFICE MANAGEMENT SUPPORT GAPEKA SIM LAKA KEUANGAN

Penerapan Teknologi Informasi Teknologi dan Angaran Bukan Menjadi Penghalang Komitmen Change Management GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

System S SAVE Y YOUR STRESS T TIME E ENERGI M MONEY

Penutup TERIMA KASIH