BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
STRUKTUR POLITIK NEGARA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Asyarudin Andhin, MT P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
Permasalahan Pra SK Permasalahan Pasca SK
MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
Bab 4 Negara dan Konstitusi
Rambu Rambu Validasi Pendataan Dapodik untuk Penerbitan SKTP 2015
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
RAPAT KOORDINASI PROGRAM TAHUN 2015
Kantor Regional XII Pekanbaru
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
UU 23 / 14 ??.
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
Direktorat Jenderal GTK -
Pemanfaatan Data Dapodik untuk Penerbitan SK Tunjangan Oleh : Tim Pengelola SK Tunjangan P2TK Dikdas Kemdikbud April 2013.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SEKSI MAPENDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
Pemanfaatan Data Dapodik untuk Penerbitan SK Tunjangan Oleh : Tim Pengelola SK Tunjangan P2TK Dikdas Kemdikbud April 2013.
DENGAN SEGALA PERMASALAHANNYA
REKRUITMEN PENGAWAS SEKOLAH
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU
PESERTA SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TW I
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
SINKRONISASI PROGRAM TENAGA KEPENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017
OTONOMI DAERAH (OTODA)
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Rapat Dinas Senin, 06 Februari 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Permasalahan Pra SK Permasalahan Pasca SK
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEMARANG, JANUARI 2017 PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MASALAH POKOK PTK Dinamika Pengembangan dan peningkatan Mutu PTK KUALIFIKASI PENDIDIKAN Ada sejumlah Guru yg sdh S1 tetapi tdk linier Desember 2015 semua Guru harus sudah S1 Jumlah Guru yang belum S1 : 98.962/26,75 PENGEMBANGAN PROFESI PERMENPAN 21/2010 berlaku tgl 1 Jan 2011 Belum tersedia sistem dan banyak PTK TDK SIAP PERMENPAN 16/2009 berlaku efektif Oktober 2014 PENDATAAN & PEMETAAN Instrumen PERBER 5 MENTERI belum efektif Rasio Guru : Siswa harus terpenuhi pd TP 2016/2017 Persebaran PTK belum merata, blm ada data & peta SERTIFIKASI GURU Belum ada sistem penjaminan mutu Sistem pengelolaan dana tunjangan belum sistemik Belum efektif meningkatkan kualitas Guru Dinamika Pengembangan dan peningkatan Mutu PTK 2

PUSAT DAERAH SMA, SMK, SLB UUD 1945 BPK PRES DPR MPR DPD MA MK KY KPU LEMBAGA NEGARA SIST PEM RI UUD 1945 PUSAT BPK PRES DPR MPR DPD MA MK KY badan-badan lain yang fungsinya berka Itan dg kekuasaan kehakiman Kementrian Negara KPU Bank Sentral Dewan Pertimbangan TNI/ POLRI Perwakilan BPK Provinsi PEMDA PROVINSI SKPD (DINAS PDK) Lingkungan Peradilan Umum GUBERNUR DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer DAERAH PEMDA KAB/KOTA DISPENDIK KAB/KOTA Lingkungan Peradilan TUN BUPATI/ WALIKOTA DPRD SMA, SMK, SLB TK, SD, DAN SMP

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEWENANGAN DESENTRALISASI PROVINSI UU NO 23 / 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEWENANGAN DESENTRALISASI PROVINSI PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DIKMEN DAN DIKSUS PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENDIK LINTAS DAERAH KAB KOTA DALAM SATU DAERAH PROPINSI. 5. PENERBITAN IJIN DIKMEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. 6. PENERBITAN IJIN DIKSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH 7. PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROPINSI.

BEBERAPA MASALAH KETENAGAAN YANG MENDESAK DATA GTT DAN PTT. DUALISME SK (SK Bupati/Walikota dan BKN II) atau SK yang belem sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. JABATAN KASEK YANG BLM TERISI. JABATAN KA TU SEKOLAH. PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI GURU SLB, SMA dan SMK. DATA PNS GURU DAN TENDIK DI SEKOLAH/R.10. MASALAH KETENAGA LAIN MASIH BANYAK. AKAN DIURAI DAN DISELESAIKAN BERTAHAP

GTT PTT GURU DAN TENDIK DI SLBN, SMA N DAN SMK N Kedatangan kami ini ditugasi untuk memotret data PTT yang ada di sekolah. Saat ini sudah disiapkan soft copi data PTT, berdasarkan hasil pendataan saat Pengalihan P3D dikmen 2016. Data tersebut. mohon diverifikasi. Kalau ada identitas yang salah, mohon dibetulkan. Jika ada tambahan PTT lain, di luar data tersebut (mereka yg jadi PTT setelah pendataan P3D Dikmen s.d akhir Desembereperti 2016, mohon dibuat data secara terpisah dengan format seperti data PTT yang sudah ada itu. Mohon ditambahkan isian liner/tidak bagi guru mapel, nomor rekening dan nama banknya atas nama YBS yang masih aktif. Dikumpulkan dalam bentuk cetak dan soft copi ke kantor BPP masing- masing, maksimal hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, pada saat jam kerja. Dilengapi dg surat pernyataan KASEKNYA. Data cetak ditaruh diordner. Data sof copi dibakar dalam Compact Disk setiap sekolah (masing-masing ditulisi identitas sekolahnya).

DUALISME SK ATAU SK YANG BLM SESUAI DENGAN KONDISI RIIL DI LAPANGAN Prinsip pokok akaN diselesaikan. Mohon teman2 bersabar dan tidak gaduh. Semua masalah kita tampung dan dicarikan solusi scr normatif. Oleh karena itu mohon berkomunikasi dan berkoordinasi secara sopan dan berjenjang. Sudah disiapkan format. Mohon diisi. Format yang sudah diisi, mohon dikumpulkan ke BPP masing-masing, maksimal hari Rabu, 25 Jan 2017 dalam bentuk soft copi dan hardcopi. Data cetak ditaruh diordner. Data sof copi dibakar dalam Compact Disk setiap sekolah (masing-masing ditulisi identitas sekolahnya).

JABATAN KASEK YANG KOSONG Mohon diinventarisir. Mohon diisi formatnya. Format yang sudah diisi, mohon dikumpulkan ke BPP masing-masing, maksimal hari Senin, 30 Jan 2017 dalam bentuk soft copi dan hardcopi. Data cetak ditaruh diordner. Data sof copi dibakar dalam Compact Disk setiap sekolah (masing-masing ditulisi identitas sekolahnya).

JABATAN KA TU SEK YANG KOSONG Mohon diinventarisir. Mohon diisi formatnya. Format yang sudah diisi, mohon dikumpulkan ke BPP masing-masing, maksimal hari Senin, 30 Jan 2017 dalam bentuk soft copi dan hardcopi. Data cetak ditaruh diordner. Data sof copi dibakar dalam Compact Disk setiap sekolah (masing-masing ditulisi identitas sekolahnya).

DATA GURU YANG SDH LULUS SERTIFIKASI Yang boleh mengikuti proses sertifikasi guru hanya PNS atau GTY. Mohon diisi formatnya untuk mereka (Guru) yang sudah lulus sertifikasi. Melengkapi nomor rekening dan nama bank atas nama YBS dan masih aktif. Format yang sudah diisi, mohon dikumpulkan ke BPP masing-masing, maksimal hari Senin, 30 Jan 2017 dalam bentuk soft copi dan hardcopi. Data cetak ditaruh diordner. Data sof copi dibakar dalam Compact Disk setiap sekolah (masing-masing ditulisi identitas sekolahnya).

DATA PNS GURU DAN NON GURU SEKOLAH DENGAN FORMAT R.10 Dengan Format R.10, masing-masing Sekolah mohon mengisi PNS Guru dan Non Guru. Format yang sudah diisi, mohon dikumpulkan ke BPP masing-masing, maksimal hari Senin, 30 Jan 2013 dalam bentuk soft copi dan hardcopi. Data cetak ditaruh diordner. Data sof copi dibakar dalam Compact Disk setiap sekolah (masing-masing ditulisi identitas sekolahnya).

Kontak Person Bidang Ketenagaan Dinas P & K Jateng, gd D lantai 2, telepon/fac (024) 3557642. Email : sungkana0204@yahoo.co.id.

TERIMA KASIH