2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan Early Warning System and Quality Assurance 2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Efektif – Efisien - Ekonomis LATAR BELAKANG Permendagri 23,24,25,28 UU 23/2014 PP 79/2005 PP 60/2008 Itjen Kekmendagri BPKP 2007 Pembinaan Pengawasan DPRD Menjamin pencapaian sasaran dan Perda APBD MASYARAKAT LSM/ Perorangan APIP Pemeriksaan dll Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Diklat PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Efektif – Efisien - Ekonomis
INSPEKTORAT CLEAN GOVERNMENT & GOOD GOVERNANCE REFORMASI BIROKRASI CLEAN GOVERNMENT & GOOD GOVERNANCE
DALAM REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT DALAM REFORMASI BIROKRASI Memberikan penilaian yang obyektif dan independen atas kelayakan stuktur tata kelola dan keefektifan kinerja dari aktivitas tertentu dari organisasi /instansi pemerintah (watchdogkonsultan, quality assurance) Bertindak sebagai katalisator perubahan, memberikan saran atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan struktur dan praktek tatakelola (catalysts for change) Humanis, Mitra dan Profesional
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM RANGKA TERCIPTANYA KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN & OPTIMAL (TERCIPTANYA 3E) APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PEMERIKSAAN dengan ORIENTASI PENGENDALIAN melalui : Asistance (pendampingan), Consulting (Konsultasi) Quality Assurance (Penjaminan)
STRATEGI Strategi Preventif: Pencegahan & Penguatan SPI (Sistem Pengendalian Intern) Strategi Detektif: LHKPN & LHKASN Strategi Represif : Penegakkan hukum
Target dan Realisasi Tahunan dan hubungannya dengan Indikator No. Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 1 Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan % 5 0,48 190,40 Target 5 % merupakan angka MATERIALITAS yang sering digunakan oleh BPK RI. Angka Realisasi 0,48% menunjukkan bahwa Fungsi Inspektorat dapat dijalankan dengan sangat baik dalam melakukan berbagai kegiatan pengawasan dan pengendalian ( < 5% Sangat Baik, >5% Gagal ) KedepanAngka Target 5 % tersebut akan dianalisis dan direvisi ke angka 3% sebagai bentuk peningkatan kinerja No. Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD % 100 99.8 99.98 Angka Capaian tersebut merupakan rata-rata ketercapaian fisik program 01, 02,05, 06 Secara umum tingkat capaiannya sangat baik, hal ini disebabkan kuatnya pengendalian internal oleh manajemen Inspektorat terhadap program tersebut
TA. 2017 6 Program – 33 Kegiatan Rp 7.056.903.000) No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rp 1.319.407.100) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rp 614,347,050 ) 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rp 211,248,250) 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Rp 45,114,000) 5. Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH (Rp 4,579,748,550) 6. Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Rp 287,038,050)
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,319,407,100 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 4,200,000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 208,800,000 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 13,935,000 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 31,313,500 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 89,286,000 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 32,988,000 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,853,700 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8,024,400 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8,574,500 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23,140,000 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 23,760,000 12. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 650.372.000 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 199,800,000
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 614,347,050 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 166,061,550 15. Pembangunan Gedung DIM 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,280,000 17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 343,625,000 18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 22,075,000 19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28,300,000 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Aktif dan Arsip In-Aktif/Statis 44,005,500
3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 211,248,250 21. Pendidikan dan Pelatihan Formal 114,900,000 22. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 51,840,750 23. Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Jabatan Fungsional Auditor 44,507,500 24. Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengawasan DIM
4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45,114,000 25. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD 2,424,500 26. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2,544,500 27. Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi 34,092,500 28. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 6,052,500
5.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaks kebijakan KDH 4,579,748,550 29. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 3,277,024,000 30. Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH 337,509,050 31. Kooordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 198,332,000 32. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 116,737,500 33. Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah 650,146,000
6.Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 287,038,050 34. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 146,448,750 35. Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan 140,589,300
GOALS Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
Terima Kasih