WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB
PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
HUKUM ACARA PERDATA.
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kompetensi Peradilan Agama
PUTUSNYA PERKAWINAN Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA
KETIDAKCAKAPAN TIDAK CAKAP SUNGGUH-SUNGGUH
Hukum Perdata : hukum keluarga by : Vini Dwiki Windari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM FAKULTAS HUKUM UMY
Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama
PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA
Lanjutan Asas dalam UU PA & Susunan Hierarki PA
A. Syarat Materil : B. Syarat Formil Materil Umum/Absolut
Menurut PERATURAN PEMERINTAH RI No 10 Tahun 1983
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU, KAMIS,………………
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Setelah UU Nomor 3 Tahun 2006, Antara Kewenangan Basyarnas dan Pengadilan Agama Oleh: Dr. Gemala Dewi, SH.LL.M.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
HAK-HAK ATAS TANAH.
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
Rachmi Sulistyarini, SH MH
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
Disusun oleh : Dr. Hj. Ummi Maskanah, SH. MM., MHum.
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
Konsep Dasar Peradilan Agama di Indonesia
KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU II HUKUM KEWARISAN
Pencegahan Perkawinan
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
Penegakan Hukum Persaingan Usaha
Hukum Perkawinan.
PEMBATALAN PERKAWINAN
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
Asas-Asas Umum dlm UUPA
HUKUM KELUARGA.
PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA EKONOMI SYARIAH
PERWALIAN.
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PENCEGAHAN& PEMBATALAN PERKAWINAN
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Oleh : FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
PERWALIAN.
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
PEMBATALAN PERKAWINAN Dalam Ruanglingkup Hukum Keluarga
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA
Kewenangan Peradilan Agama
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL & PERADILAN AGAMA
BU-MA-GI x HUKUM Oleh: MAILIZA.
Transcript presentasi:

WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA Kuliah: Hukum Acara Peradilan Agama Oleh: Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M

STRUKTUR PENGADILAN AGAMA (Pengadilan tingkat pertama) PENGADILAN TINGGI AGAMA (tingkat banding) MAHKAMAH AGUNG (kasasi) MAHKAMAH SYARIAH KAB/KOTA (Pengadilan tingkat pertama)  MAHKAMAH SYARIAH ACEH (tingkat banding) (PROVINSI) MAHKAMAH AGUNG (kasasi)

DASAR HUKUM UUD 1945 PASAL 24 UU NO.4 TH. 2004 PASAL 1, PASAL 2 UU NO. 7 TH. 1989 JO. UU NO. 3 TH. 2006, Ps 49, 66, 73 UU NO. 11 TH. 2006: PEMERINTAHAN ACEH PASAL 128-PASAL 137 & QANUN-QANUN

KOMPETENSI RELATIF Aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama Mana gugatan diajukan agar memenuhi syarat formil. Dasar hukum: Ps 118 HIR, Ps 142 R.Bg jo. Ps 66 dan Ps 73 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Th 2006. tentang perubahan UU No 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama.

KOMPETENSI ABSOLUT ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN: PA-PN = MA: WARIS, ANAK ANGKAT, PERCERAIAN BAGI YANG MURTAD, DLL SESAMA PENGADILAN AGAMA = MA sama-sama berwenang atau sama-sama tidak berwenang DASAR HUKUM Pasal 28, Pasal 33 jo. Pasal 56 UU NO. 14 TH 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Kompetensi Absolut Menurut UU NO. 7 Tahun 1989: 1. Bab I Ps. 2 Jo. Bab III Ps. 49 => Asas Personalitas 2. Bidang perkara: (a). Perkawinan, (b). Kewarisan, Wasiat dan Hibah, (c). Wakaf dan Sedekah. M. Yahya Harahap, Asas Personalitas Keislaman: - mencakup: 1. Pihak-pihak 2. Perkara perdata tertentu 3. Hubungan hukum yang melandasi. Merupakan Peradilan Keluarga (family Court)

Kompetensi Absolut Menurut UU No. 3 Tahun 2006: 1. Perubahan Pasal 2 UU No.7 Th 1989: “Perkara perdata tertentu” menjadi “Perkara Tertentu”. 2. Bidang perkara: meliputi: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) sadaqah dan (i) ekonomi syari’ah. Perluasan pengertian “Asas Personalitas”: Penj. Pasal I Angka 37 tentang Perubahan Ps. 49 UU 7/89: ““Yang dimaksud dengan: “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.  

Kompetensi Absolut Kewenangan Bidang Perkawinan: 1. Izin beristeri lebih dari seorang; 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yg belum berumur 21 th 3. Dispensasi kawin 4. Pencegahan perkawinan 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah 6. Pembatalan perkawinan 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri 8. Perceraian karena talak 9. Gugatan perceraian 10. Penyelesaian harta bersama 11. Penguasaan anak

Kompetensi Absolut Kewenangan Bidang Perkawinan: 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kwjb bg bekas isteri 14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 16. Pencabutan kekuasaan wali 17.Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan 18.Menunjuk seorang wali dlm hal tdk ada penunjukan wali bg anak dbwh umur 18 th. 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian thd wali atas harta anak perwalian 20. Penetapan asal ususl anak 21. Putusan ttg penolakan pemberian keterangan perkawinan campuran. 22. Pernyataan ttg sahnya perkawinan sblm UU No. 1 Th 1974.

Kewenangan Bidang Kewarisan: Kewenangan Bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah: - Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Th 1989: meliputi: (a). Penetuan siapa-siapa yg mjd ahli waris; (b). Penentuan harta peninggalan (c ). Penentuan bagian msg2 ahli waris; (d). Melaksanakan pembagian harta peninggalan. - Penj. Umum UU No7/89 ttg “ Pilihan Hukum” dihapus!

Kewenangan Bidang Wakaf, Zakat, Infak dan Sadaqah * Pada saat ini telah ada pengaturan tersendiri tentang wakaf melalui Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” jo PP 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf adl P’buatan hk utk memisahkan dana/mnyerahkn sbg harta utk dimanfaatkn selamanya a/ utk jgk wkt ttt sesuai dg kpntingannya guna kperluan ibadah & atau kesejahteraan umum mnrt syariah (Ps 1 (1) UU No. 41 Th 2004). * Mengenai zakat telah diatur dlm UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (mulai berlaku tahun 2001) jo. PMA No. 581 Th 1999 ttg juklak pengelolaan zakat. => Kemungkinan menyangkut bidang pidana!

Kewenangan Bidang Ekonomi Syariah Penjelasan Pasal I Angka 37, mengenai Perubahan bunyi Pasal 49 UU. No.7 Tahun 1989, pada poin (i) disebutkan: - yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha menurut prinsip syariah meliputi: a.      bank syariah; b.      asuransi syariah; c.       reasuransi syariah; d.      reksa dana syariah; e.      obligasi syariah; dan surat berharga berjangka menengah syariah; f.        sekuritas syariah; g.      pembiayaan syariah; h.      pegadaian syariah; i.        dana pensiun lembaga keuangan syariah; j.        bisnis syariah; dan k.      lembaga keuangan mikro syariah.

Kewenangan PA lainnya Pasal 52 ayat (1) : memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kpd instansi pemerintah apabila diminta. Pasal 52 A : penetapan itsbath thd kesaksian orang yg tlh melihat atau menyaksikan hilal bulan Ramadhan dan Syawal th Hijriyah utk penetapan Menteri Agama. Pasal 56 UU No 7/89: Pengadilan tidak boleh menolak perkara.

Penutup Terima kasih