PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Departemen Pendidikan Nasional - Materi 8 - Permendiknas 24 PLB, 2006 PELAKSANAAN SI & SKL Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang.
Advertisements

Workshop Wakasek Kurikulum
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
BAB XV Naskah Akademik dalam Pembentukan RUU
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Remedial Dan Pengayaan
RAPAT PLENO KELULUSAN SMAN 71 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012
M ENYUSUN DAN M ENGEMBANGKAN KTSP KHUSUS IPS Oleh : Dra. Hj. Wafrohtur Rohmah, SE, MM Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si Kuliah XIII.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Standar Pelayanan Profesional PENILAIAN
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
METODE GCG ASSEMENT & SELF ASSEMENT
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Implementasi Peraturan
ANALISIS SILABUS DAN RENCANA PEMBELAJARAN
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Usulan Kompetensi Ilmun Komunikasi Dr. Eko Harry Susanto, M.Si Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Perumusan Kompetensi Ilmu Komunikasi Asosiasi Pendidikan.
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
KAJIAN HARMONISASI RUU TENTANG BUMN
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
Peserta FGD Peserta: 15 orang Perumus: Paramita Atmodiwirjo
WORKSHOP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Pengembangan & Revisi Standar)
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Laporan FGD Lokakarya BNSP 12 Desember 2015
Workshop Wakasek Kurikulum
RUMUSAN REKOMENDASI STANDAR AKADEMI KOMUNITAS
PENYUSUNAN MANUAL SPMI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
SIMULASI PENGISIAN INSTRUMEN EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENYUSUNAN MANUAL SPMI
LAPORAN REKOMENDASI FOCUS GROUP DISCUSSION “PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI” Hotel Aston, 6 Desember 2015.
HASIL FGD STANDAR PENGELOLAAN WORKSHOP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Oleh BAEDHOWI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PEMBELAJARAN
REGULASI UNTUK KURIKULUM
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENILAIAN DI SD KURIKULUM 2013
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PERMENDIKBUD 2016 KEBIJAKAN BARU SUASANA BARU
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.
Amdal Komisi Penilai Amdal
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
WELCOME Peserta Sosialisasi & Workshop
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 PERANGKAT AKREDITASI HASIL UJICOBA
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
Kompetensi Tujuan Kegiatan
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
PENYEMPURNAAN STANDAR BIAYA PENDIDIKAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Sesi 2 Menentukan Kondisi Sekolah/Madrasah Saat ini
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006
Transcript presentasi:

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Tim Standar PKLK PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Disampaikan pada acara workshop BSNP Jakarta, 13 Desember 2015 11/13/2017

PERLUNYA STANDAR PKLK Perlunya standarisasi dalam penyelenggaraan PKLK sebagai rujukan dalam mengembangkan program dan menilai hasil capaian pelaksanaan program Panduan dalam mengimplementasikan program kerja PKLK Sebagai tantangan untuk memenuhi dan bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan 11/13/2017

Masukan/Saran Rumusan standar tingkat pencapaian perkembangan di TKLB (Pada halaman 4 draft standar) tidak sepadan dengan rumusan standar kompentensi lulusan (SKL) di SDLB, SMPLB, SMALB. Diusulkan adanya rumusan yang sepadan dengan melihat rumusan pada kompetensi inti pada permendikbud 146 tahun 2014 Klasifikasi PDBK dengan kecerdasan istimewa yang di atas rata-rata berdasarkan hasil tes intelegensi perlu dikaji ulang mengingat klasifikasi yang lazim digunakan seperti Wecheler dan binett, menempatkan posisi pada IQ 110-119. Oleh karena itu diusulkan klasifikasi intelegensi tidak di atas rata-rata, tetapi superior atau unggul. 11/13/2017

Masukan/Saran Rumusan standar nasional PKLK seyogyanya merujuk pada berbagai regulasi terkini, serta tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Rumusan standar sarana dan prasarana sebaiknya difokuskan pada kesesuaian dengan jenis kekhususan serta memenuhi ketentuan standar sarana dan prasana yang accessible dan aman bagi PDBK. Standar untuk SMKLB/MAKLB sebaiknya dicantumkan dalam draft standar ini. Perlu penelaahan kembali konsistensi Istilah dan peristilahan dalam draft peraturan menteri ini 11/13/2017

KESIMPULAN Adanya ketidak sepadanan rumusan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB Tidak adanya rumusan Standar tentang SMKLB/MAKLB pada draft standar ini. Draft Standar Nasional PKLK ini masih banyak kelemahan baik dalam perspektif, subtansi, redaksi, dan refensi regulasi yang terbaru. Ditemukannya permasalahan di masyarakat berdasarkan masukan dari stakeholder terkait dengan miskonsepsi tentang PKLK 11/13/2017

Saran Draft Standar nasional PKLK masih memerlukan perbaikan baik dalam perspektif, subtansi, redaksi, dan regulasi. Diperlukan sebuah program sosialiasi yang baik yang didesain untuk pemahaman masyarakat terkait dengan standar PKLK. 11/13/2017

Rekomendasi Perbaikan terhadap draft dokumen standar nasional PKLK ini, berdasarkan berbagai masukan dari stakeholder yang ada perlu segera ditindaklanjuti, untuk selanjutnya direkomendasikan oleh BSNP untuk ditetapkan menjadi peraturan menteri yang mengikat dan mengatur tentang PKLK. Perlu disusun bahan sosialisasi standar baik berupa bahan tayang, Video, atau poster berkenaan dengan konsepsi dan Standar PKLK . 11/13/2017