Disampaikan oleh : Dr. Mardiatmo, Sp.Rad

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
Advertisements

KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013.
PROGRAM KB Oleh : Colti Sistiarani SKM., M.Kes
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
ADMINISTRASI PUSKESMAS
paparan bp3kab prov. jateng
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
MANFAAT STIKER P4K DALAM RANGKA PENURUNAN AKI DAN AKB
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 MAR 2014.
P4K dengan Stiker dan Registrasi Ibu Hamil
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2012.
MAKING PREGNANCY SAFER (M P S)
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2014
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 SEPT 2013.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DES 2013.
RENCANA OPERASIONAL 2015 SUBBID KESEHATAN REPRODUKSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
INDIKATOR PEMANTAUAN Sasaran yang di gunakan dalam PWS KIA berdasarkan kurun waktu 1 tahun, dengan prinsip konsep wilayah - maka untuk PWS Provinsi memakai.
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
PROGRAM KB NASIONAL BAGI DPL – KKN UNDIP
STRATEGI PENINGKATAN COVERADE PEMAKAIAN KONTRASEPSI IUD OLEH BIDAN
RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI KLINIS IUD BAGI DOKTER DAN BIDAN
PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA MELALUI PUSYAN GATRA
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF DALAM MENDUKUNG PROGRAM KB Presented by: dr. Yulianto Prabowo, M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng.
PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KB MELALUI PENYIAPAN PROVIDER KLINIK
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
SELAMAT DATANG DIKAMPUNG KB
KESEHATAN REPRODUKSI Analisis & Hasil RISKESDAS 2010.
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
SINOVIK “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
JAMPERSAL Kelompok 2.
SUNARYO ( ) Pencarian Jalur Terpendek Antar Kota di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dengan Algoritma Dijkstra via SMS Gateway.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
RAKOR Kenaikan pangkat
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013
Audit Kearsipan Internal
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2015
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI Oleh Susianti Asry, S.ST.,M.Keb.
Transcript presentasi:

KESIAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG REVITALISASI PROGRAM KB DI JAWA TENGAH Disampaikan oleh : Dr. Mardiatmo, Sp.Rad (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah) pada : Rakerda Pembangunan Kependudukan dan KB Semarang, 9 Maret 2010

PROGRAM KELUARGA BERENCANA SAAT INI

KONDISI PROGRAM KB NASIONAL LPP = 1,36 % per tahun  jumlah pend + 230 juta (Tahun 2009)  sasaran RPJM = 1,14 % TFR = 2,6 anak Pengetahuan dari PUS remaja ttg hak reproduksi masih rendah Rata-rata usia kawin pertama perempuan 19 tahun HDI: 107 dari 177 negara di dunia KB Pria : 1,5% Belum Konsistennya kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan KB Pria ( kondom 1,3%, MOP 0,2%)

ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (1) JAWA TENGAH  SDKI ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (1) Angka fertilitas total (TFR) mengalami kenaikan : Th. 2003  2,1 % Th. 2007  2,3 % Th. 2007 : TFR Nasional  2,6

ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (2) JAWA TENGAH  SDKI ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (2) Cakupan peserta KB (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) MENURUN TH. 2003 : 65 % TH. 2007 : 63,7 % Th. 2007 : CPR Nasional  61,4 % (Target : 75 %)

ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (3) JAWA TENGAH  SDKI ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (3) Unmet need KB walaupun sudah menurun namun masih tetap cukup tinggi, dan tahun 2007 justru meningkat lagi Th. 2003  6,5 % Th. 2007  7,4 % Tahun 2007 : Unmet Need Nasional  9,1 %

ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (4) JAWA TENGAH ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (4) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) < jangka pendek (Non MKJP) pada Peserta Baru maupun Peserta Aktif  mudah terjadi DO dan berakhir dengan KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan)

PENCAPAIAN PESERTA KB MIX KONTRASEPSI Peserta KB MKJP NON MKJP IUD MOW JAWA TENGAH PENCAPAIAN PESERTA KB Peserta KB MIX KONTRASEPSI MKJP NON MKJP IUD MOW MOP IMP KON STK PIL Peserta Baru 2,74 2,23 0,37 6,77 2,51 67,56 17,82 Peserta Aktif 9,88 6,02 1,39 9,19 1,26 54.55 17,71 Sumber : Statistik Rutin 2007

CPR KAB/ KOTA JATENG 2008  sumber BKKBN Provinsi : 78,09 10

ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (5) Bumil dengan 4 T masih terlalu tinggi (SDKI 2003)  nasional Terlalu Muda : 4,1 % Terlalu Tua : 3,8 % Terlalu Sering : 5,2 % Terlalu Banyak : 9,4 %

ANALISIS SITUASI PROGRAM PELAYANAN KB (6) Mutu pelayanan KB perlu ditingkatkan : Kompetensi petugas kesehatan dan kemampuan konseling masih perlu ditingkatkan Pilihan metode KB agak terbatas (kondom, pil,suntik dan IUD)  utamanya karena pasokan alokon sering tidak sesuai dan kurang Sarana dan prasarana kurang terpenuhi (tempat pelayanan, peralatan,bahan habis pakai, dll)

KEBIJAKAN 1 Pelayanan KB berkualitas adalah hak reproduksi pasangan usia subur dan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan Pelayanan KB berkualitas ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pengaturan kehamilan Pelayanan KB berkualitas difokuskan untuk mencegah terjadinya kehamilan 4T dan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) 13

KEBIJAKAN 2 Pelaksanaan pelayanan KB dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari Polindes/Poskesdes, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit termasik fasilitas kesehatan Non Pemerintah Untuk menjamin terlaksananya pelayanan KB berkualitas perlu ditunjang dengan program Jaga Mutu dan Tim Jaga Mutu KB 14

TUJUAN PROGRAM PELAYANAN KB Meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pengaturan kehamilan Keberhasilan program KB akan berkontribusi pada penurunan kematian Ibu dan Bayi

Tiga Pesan Kunci MPS dlm percepatan penurunan AKI Setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan terampil Setiap komplikasi obstetri dan neonatal ditangani secara adekuat 3. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran 16 16

Pelaksanaan Pelayanan Kes Ibu Yan utk Ibu (termasuk KB) Yan Nifas Yan Neonatal Pendataan Ibu Hamil Tempel Stiker & Gunakan Buku KIA ANC berkualitas, Kelas Ibu & (bila perlu) Kunjungan Rumah Pertolongan Oleh Tenaga Kesehatan Kompeten Imunisasi Dasar Yan Komplikasi PONED, PONEK Kemitraan Bidan-Dukun Imunisasi TT (bila perlu) (bila ada ) Amanat Persalinan Dimonitor & difasilitasi oleh : Kades, Dukun bayi, Kader, TOMA, TOGA 17

(KB paska persalinan & pengaturan jarak kehamilan berikutnya) Pelayanan KB merupakan sebagian upaya mewujudkan MDG’s th 2015 (tujuan 4 & 5)  menurunkan AKI & AKB Melalui P4K (KB paska persalinan & pengaturan jarak kehamilan berikutnya)

Pelayanan KB berkualitas Salah satu aspek utama dalam penilaian program KB adalah kualitas pelayanan yang diberikan Perbaikan kualitas pelayanan akan memperbesar jumlah peserta KB yang puas  meningkatkan prevalensi dan menurunkan tingkat fertilitas

Kualitas  suatu kondisi atau keadaan di mana sistem (sumber daya, sarana dan dana) yang terbatas dapat mencapai sasaran tujuannya dengan memberikan jasa pelayanan sebaik-baiknya kepada keluarga atau masyarakat  memenuhi syarat etika, aturan agama dan norma sosial budaya.

Isu mutu pelayanan dan akses yg mempengaruhi pemberian kontrasepsi : Klien harus memperoleh informasi yg cukup  metode kontrasepsi yg sesuai Fasilitas yg cukup agar prosedur dapat dilaksanakan sesuai standar Peralatan, bahan habis pakai, obat-obatan yg cukup dan sesuai kebutuhan Panduan-panduan yg memungkinkan dlm melaksanakan penapisan dan pelayanan sesuai standar bagi petugas pelayanan Petugas pelayanan harus mendapatkan pelatihan yg cukup dan mendapatkan refresh/update secara berkala.

Gambaran Sarana Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan di Jawa Tengah

Sarana Pelayanan Kesehatan di Jawa Tengah untuk mendukung Yan KB : No Sarana Jumlah 1. Puskesmas 853 (254 Rawat Inap) 2. Puskesmas Pembantu 1.846 unit 3. Puskesmas Keliling 1.020 unit 4. RSU Pemerintah 47 unit 5. RSU TNI/ POLRI 10 unit 6. RS Swasta 108 unit

Jumlah Tenaga Kesehatan (Pelaksana Pelayanan KB) No Tenaga Kesehatan Jumlah 1. Dokter Umum 3.519 orang 2. Dokter Spesialis Obsgyn (SpOG) 228 orang 3. Dokter Spesialis Bedah 262 orang 4. Bidan 11,210 orang

KARESIDENAN PEKALONGAN KAB. BREBES Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 28 (RI 15) KOTA TEGAL Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 1 Jml. Pusk : 4 (RI 1) KOTA PEKALONGAN Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 4 Jml. Pusk : 11 (RI 2) . Salatiga Klaten SRK Magelang Banyumas Bj negara Wonosobo Temanggung Kendal Cilacap WNGR Blora KDS Grobogan Pekalongan Batang Demak Jepara Sragen Purblg Kebumen Purworejo Skhj Kr.anyar Pati Rembang Kota Pekalongan Pemalang Brebes Tegal JATIM Laut Jawa Samudera Indonesia Kota Semarangg Boyolali Kab Semarang JABAR Kota Tegal SRKT Kota Mgl DI. Yogyakarta KAB. BATANG Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 0 Jml. Pusk : 21 (RI 7) KAB. TEGAL Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 2 Jml. Pusk : 29 (RI 5) KAB. PEMALANG Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 22 (RI 4) KAB. PEKALONGAN Jml RSU Pem : 2 Jml RSU Swasta : 1 Jml. Pusk : 26 (RI 5)

KARESIDENAN BANYUMAS Laut Jawa JABAR Samudera Indonesia JATIM KAB. CILACAP Jml RSU Pem : 3 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 36 (RI 12) KAB. BANYUMAS RSU Pem & TNI : 4 Jml RSU Swasta : 7 Jml. Pusk : 39 (RI 14) . Salatiga Klaten SRK Magelang Banyumas Bj negara Wonosobo Temanggung Kendal Cilacap WNGR Blora KDS Grobogan Pekalongan Batang Demak Jepara Sragen Purblg Kebumen Purworejo Skhj Kr.anyar Pati Rembang Kota Pekalongan Pemalang Brebes Tegal JATIM Laut Jawa Samudera Indonesia Kota Semarangg Boyolali Kab Semarang JABAR Kota Tegal SRKT Kota Mgl DI. Yogyakarta KAB. BANJARNEGARA Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 35 (RI 16) KAB. PURBALINGGA Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 2 Jml. Pusk : 22 (RI 10)

KARESIDENAN KEDU Laut Jawa JABAR JATIM Samudera Indonesia KAB. KEBUMEN Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 5 Jml. Pusk : 35 (RI 4) KAB. WONOSOBO Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 1 Jml. Pusk : 22 (RI 5) KAB. TEMANGGUNG Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 23 (RI 2) . Laut Jawa Jepara Jepara Pati Kota Tegal Kota Pekalongan KDS Rembang KAB. MAGELANG Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 2 Jml. Pusk : 29 (RI 4) Brebes Demak Batang JABAR Batang Kendal Blora Tegal Grobogan Pekalongan Pekalongan Kota Semarangg Temanggung Kab Semarang Pemalang Purblg Cilacap Wonosobo Salatiga Sragen Bj negara Kota Mgl Boyolali KAB. PURWOREJO Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 27 (RI 9) Banyumas Magelang Cilacap Kab. Magelang SRK JATIM Kebumen Kr.anyar Skhj Magelang Klaten Purworejo DI. Yogyakarta KOTA MAGELANG RSU Pem & TNI : 2 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 5 ( RI -) WNGR SRKT Samudera Indonesia

KARESIDENAN SEMARANG Laut Jawa JABAR JATIM Samudera Indonesia KOTA SEMARANG Jml RSU Pem & TNI/POLRI : 6 Jml RSU Swasta : 9 Jml. Pusk : 37 (RI 11) KAB. DEMAK Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 2 Jml. Pusk : 26 (RI 6) KAB. GROBOGAN Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 5 Jml. Pusk : 30 (RI 9 ) . Laut Jawa Jepara Jepara Pati Kota Tegal Kota Pekalongan KDS Rembang KAB. KENDAL Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 1 Jml. Pusk : 30 (RI 9) Brebes Demak Batang Kota Semarangg JABAR Batang Kendal Blora Tegal Pemalang Grobogan Pekalongan Pekalongan Temanggung Kab Semarang Purblg KAB. SEMARANG Jml RSU Pem : 2 Jml RSU Swasta : 1 Jml. Pusk : 26 (RI 10) Cilacap Wonosobo Salatiga Sragen Bj negara Banyumas Kota Mgl Magelang Cilacap KOTA SALATIGA Jml RSU Pem & TNI : 2 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 6 (RI 1) Boyolali SRKT SRK JATIM Kr.anyar Kebumen Skhj Purworejo Magelang Klaten DI. Yogyakarta WNGR Samudera Indonesia

KARESIDENAN SURAKARTA KAB. BOYOLALI Jml RSU Pem : 3 Jml RSU Swasta : 6 Jml. Pusk : 29 (RI 13) KAB. SRAGEN Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 2 Jml. Pusk : 26 ( RI 11) KOTA SURAKARTA RSU Pem & TNI : 2 Jml RSU Swasta : 7 Jml. Pusk : 17 ( RI 3) . Laut Jawa Jepara Jepara KAB. SUKOHARJO Jml. Kec. : 12 Jml. Desa/Kel : 150/ 17 Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 12 (RI 10) Pati KAB. KARANGANYAR RSU Pem & TNI : 2 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 21 (RI 13) Kota Tegal Kota Pekalongan KDS Rembang Brebes Demak Batang JABAR Batang Blora Kendal Tegal Pemalang Grobogan Pekalongan Pekalongan Kab Semarang Purblg Temanggung Cilacap Wonosobo Salatiga Sragen Bj negara Kota Semarangg Banyumas Kota Mgl Magelang Boyolali Cilacap SRKT SRK JATIM Kr.anyar Kebumen Skhj Purworejo Magelang Klaten KAB. WONOGIRI Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 5 Jml. Pusk : 34 (RI 5) KAB. KLATEN Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 34 ( RI 16) DI. Yogyakarta WNGR Lautan Hindia

JABAR KARESIDENAN PATI Laut Jawa . JATIM DI. Yogyakarta KAB. JEPARA Jml RSU Pem : 2 Jml RSU Swasta : 2 Jml. Pusk : 21 ( RI 11) KAB. REMBANG Jml RSU Pem : 1 Jml RSU Swasta : 0 Jml. Pusk : 16 ( RI 9) . KAB. KUDUS RSU Pem&TNI : 2 Jml RSU Swasta : 2 Jml. Pusk : 19 ( RI 5) Salatiga Klaten SRK Magelang Banyumas Bj negara Wonosobo Temanggung Kendal Cilacap WNGR Blora KDS Grobogan Pekalongan Batang Demak Jepara Sragen Purblg Kebumen Purworejo Skhj Kr.anyar Pati Rembang Kota Pekalongan Pemalang Brebes Tegal JATIM Laut Jawa Samudera Indonesia Kota Semarangg Boyolali Kab Semarang JABAR Kota Tegal SRKT Kota Mgl DI. Yogyakarta KAB. PATI Jml RSU Pem : 2 Jml RSU Swasta : 5 Jml. Pusk : 29 ( RI 7) KAB. BLORA RSU Pem & TNI : 3 Jml RSU Swasta : 3 Jml. Pusk : 26 (RI 7)

Pelayanan KB di Rumah Sakit : UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan UU RI No. 29/2004 tentang praktek kedokteran  dalam rangka meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan KB di Rumah Sakit, maka Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan harus melaksanakan pelayanan KB berkualitas. UU RI No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, bahwa RS berkewajiban melaksanakan program pemerintah (termasuk KB) baik scr regional maupun nasional.

Membentuk Tim Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pasien. Ruang lingkup pelayanan KB di Rumah Sakit adalah semua jenis pelayanan kontrasepsi serta penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan pelayanan kontrasepsi serta penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketersediaan sumber daya rumah sakit Ruang lingkup pelayanan KB di Rumah Sakit adalah semua jenis pelayanan kontrasepsi serta penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketersediaan sumber daya RS. Dinkesprov Jateng pd Rakerkeda tahun 2009 di Solo telah melakukan sosialisasi ttg pelaksanaan PKBRS

Penutup : Dengan telah berubahnya paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta hak reproduksi, maka pelayanan Keluarga Berencana (KB) harus menjadi berkualitas serta memperhatikan hak-hak dari klien/ masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang diinginkan.

Pelayanan KB berkualitas adalah hak reproduksi pasangan usia subur dan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan Pelaksanaan pelayanan KB dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari Polindes/Poskesdes, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit termasik fasilitas kesehatan Non Pemerintah

TERIMA KASIH