PENGERTIAN & DASAR HUKUM RUMAH SUSUN

Pengertian Rusun Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

UNDANG-UNDANG Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

PERATURAN PEMERINTAH PP Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun PP Nomor 40 Tahun1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung Dll.

PERATURAN MENTERI Kementrian PU Kementrian Perumahan Rakyat Kementrian Keuangan Kemetrian Dalam Negeri BPN (Kementerian Agraria)

PERATURAN MENTERI Permen PU No. 60/PRT/1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun KepMenPera Nomor06/KPTS/BPK4N/1995 Tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian AD/ART PPPSRS SE Dirjen Pajak - 01/PJ.33/1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Bagi PPPSRS. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah Perkaban Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun Dll.

PERATURAN DAERAH DKI Jakarta – Perda Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Rusun Di DKI Jakarta Kota Balikpapan – Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rusun Kota Makassar – Perda Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Rusun Kota Bandung–Perda Propinsi Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1993 Tentang Rumah Susun Kota Surabaya – Perda Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Rumah Susun Kota Yogyakarta – Perda Nomor 2 Tahun 216 Tentang Rumah Susun

Lokasi Pendirian Rusun SHM -> (SHMSRS) Tanah/Barang Milik Negara -> (SHMSRS/SKBG/Long Term Leas) Sewa Tanah Wakaf -> (SKBG) HPL -> (SHMSRS/SKBG/Long Term Leas)

Jenis-Jenis Rumah Susun Menurut UU 20/2011 Rusun Umum Rusun Khusus Rusun Negara Rusun Komersial

Penjabaran Jenis-Jenis Rusun Menurut PP 4 tahun 1988 Rumah Susun Hunian : Apartment Condominium Town House Cluster Rumah Susun Bukan Hunian : Perkantoran Mall Trade Center Pusat Grosir Ruko Kantor Rumah Susun MIXED USE : Condotel Superblok

Proses Pelaksanaan Sertifikasi Rumah Susun Secara Umum 3B I M B MEMBANGUN S L F 6 7 8 1B S H M SARUSUN A/n DEVELOPER 2B AKTA JUAL BELI P.P.A.T PROSES BALIK NAMA TANAH BERSAMA PERTELAAN SERTIFIKAT A/n END USER / PENGHUNI 4 PENGESAHAN PERTELAAN AKTA PEMISAHAN 3A 7A 9 5 PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN A D / A R T PERHIMPUNAN PENGHUNI DISAHKAN OLEH : KEPALA DAERAH UU dan PP memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur secara detail berbagai bentuk perizinan yang ditetapkan oleh UU dan PP yang pelaksanaannya harus diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Berbagai Daerah karena otonomi yang diberikan dapat berbeda-beda cara pengaturannya, terutama menyangkut instansi yang menanganinya

Contoh-Contoh Dokumen Rusun Surat Pesanan PPJB Gambar Pertelaan SK Akta Pemisahan BAST SHMSRS AD/ART PPPSRS House Rules/Peraturan Kepenghunian SK PPPSRS

Contoh Gambar Pertelaan

Contoh SHMSRS

Contoh House Rules

Contoh Pengesahan PPPSRS