OTONOMI DAERAH
Latar Belakang
Definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Desentralisasi dan Dekonsentrasi Desentralisasi: penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kpd daerah otonom utk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI Dekonsentrasi: pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kpd Gubernur sbg wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tsb.
Kelemahan sistem pemerintahan Sentralistik Kebijakan pemerintah pusat dibuat lebih banyak oleh pusat yang biasanya memperlakukan daerah yang situasi dan kondisi lokalnya berbeda secara sama; Volume dan beban pemerintah pusat secara teknis menjadi terlalu besar, berat dan kompleks sehingga kurang efisien dan efektif; Kurang melibatkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan lokal sehingga kurang memuaskan aspirasi dan harga diri yang bersifat lokal.
Kekuatan Otonomi Daerah/Desentralisasi Suatu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah wewenang terutama dalam perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah yg bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat; Dapat memotong jalur birokrasi yg rumit serta prosedur yg sangat terstruktur dari pemerintah pusat; Perumusan kebijakan yg lebih baik; Mengakibatkan terjadinya pemerataan yg lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yg terpencil atau sangat jauh dari pusat; Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat.
Sistem Pemerintahan
Meningkatnya Kekuasaan Lokal Sejak keluarnya UU 22/1999 eksekutif dan legislatif daerah mempunyai otonomi untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal Kewenangan DPRD tidak hanya sebtas memilih Kepda, tetapi juga membuat aturan-aturan daerah, pengawasan, investitgasi, dsbnya.
Beberapa Undang-Undang Ttg Pemerintahan Daerah UU No.1 tahun 1945 ttg Komite Nasional Daerah UU No.22 thn 1948 yaitu UU Pokok tentang Pemerintahan Daerah UU No.5 thn 1974 ttg Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah UU No.22 thn 1999 ttg Pemerintahan Daerah UU No.25 thn 1999 ttg Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah UU No.32 thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah UU No.33 thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Sumber Pendapatan Menurut UU No.25 thn 1999 Pendapatan asli daerah (PAD) yg meliputi pajak, retribusi, hasil BUMD dan lain-lain; Dana perimbangan yg meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK); Pinjaman daerah; Lain-lain penerimaan yg sah.
Tujuan Utama Desentralisasi Fiskal Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat; Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah; Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun demikian, karena sistem perpajakan dan pengelolaan sumber daya umumnya masih ditangani secara sentralistik, maka sumber dana berupa transfer dari pusat ke daerah tetap penting.