Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
GOOD GOVERNANCE.
PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
Departemen Pendidikan Nasional :: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::.. BIG SIZE Managing a ! 2.
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Penjaminan Mutu Pendidikan
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi 2. Tatalaksana
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
Transcript presentasi:

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PROSES BISNIS PELAKSANAAN RB Perencanaan RB Nasional ROAD MAP RB NASIONAL 2015-2019 INTERNAL INSTANSI Road Map Perencanaan Feedback Proses RB Pelaksanaan PMPRB Monitoring dan Evaluasi Internal Indeks RB dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaporan dan Rencana Perbaikan EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA

ISU STRATEGIS Lemahnya penegakan hukum Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi Penerapan e-government belum merata Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal Integritas PNS yang masih rendah Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja Kualitas pelayanan publlik masih rendah

TAHAPAN LIMA TAHUNAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2014 2019 2025 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY RULE BASED BUREAUCRACY efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang efektif dan efisien Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Birokrasi yang bersih dan akuntabel Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Birokrasi yang efektif dan efisien Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

AREA PERUBAHAN AREA PERUBAHAN 1 MENTAL APARATUR DAN MANAJEMEN PERUBAHAN 5 TATALAKSANA AREA PERUBAHAN 2 PENGAWASAN 6 SDM ASN 7 PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3 AKUNTABILITAS 4 KELEMBAGAAN 8 PELAYANAN PUBLIK

KETERKAITAN AREA PERUBAHAN DENGAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

UKURAN KEBERHASILAN

AREA PERUBAHAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

MENTAL APARATUR DAN MANAJEMEN PERUBAHAN Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat Perubahan ke arah perbaikan dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.

PENGAWASAN Meningkatnya kapasitas APIP Meningkatnya integritas aparatur Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

AKUNTABILITAS Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja Meningkatnya akuntabilitas aparatur

Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi KELEMBAGAAN Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi

TATA LAKSANA Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government; Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;

SUMBER DAYA MANUSIA ASN Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit; Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur; Meningkatnya profesionalisme aparatur

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;

TERIMA KASIH