BADAN URUSAN LOGISTIK

Pendahuluan Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Masalah beras bukan hal yang sederhana dan sangat sensitif sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan perberasan akan berdampak tidak saja pada kondisi perberasan nasional tetapi juga pada berbagai bidang lain yang terkait.

lanjutan Oleh sebab itu dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi perberasan nasional. Campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perberasan baik yang menyangkut aspek pra produksi, proses produksi, serta pasca produksi, yaitu : BADAN URUSAN LOGISTIK (Bulog)

Tugas Bulog th 1967 (saat berdiri) Mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Mengendalikan harga produsen melalui harga dasar untuk melindungi petani padi. Pengendalian harga dan penyediaan komoditas lain seperti gula pasir, tepung terigu, kedelai, pakan ternak, minyak goreng, telur, daging, bumbu-bumbuan, terutama pada saat situasi harga meningkat.

Tugas Bulog (Mears, 1982) Menyangga harga dasar yang cukup tinggi untuk merangsang produksi Perlindungan harga maksimum yang menjamin harga yang layak bagi konsumen Merangsang perdagangan dengan menjaga perbedaan harga yang layak antara harga dasar dengan harga maksimum Menjaga hubungan harga yang wajar antara harga domestik dengan harga internasional

Kebijakan yang ditempuh agar tujuan tercapai : menetapkan harga dasar melakukan pembelian gabah/beras hasil produksi pada masa panen memberikan tambahan gaji dalam bentuk beras kepada PNS dan TNI/Polri melakukan operasi pasar dengan menambah pasokan beras ke pasar umum pada saat paceklik dan di daerah defisit mengisolasi pasar beras domestik dari pengaruh pasar beras dunia melalui monopoli impor beras hanya oleh Bulog mendistribusikan beras ke berbagai daerah dan menetapkan harga jual beras yang berbeda antar daerah untuk merangsang perdagangan swasta Dari segi pembiayaan, operasi Bulog didukung oleh kredit murah yang berasal dari kredit likuiditas

Bobot pengendalian harga produsen dan harga konsumen seimbang Tugas Bulog sebelum th 1998 mengendalikan harga produsen menjaga stabilitas harga beras konsumen menyediakan stok beras antar waktu dan antar daerah untuk keperluan penyaluran rutin dan cadangan pemerintah untuk keperluan darurat atau keperluan lainnya. Bobot pengendalian harga produsen dan harga konsumen seimbang

Tugas Bulog mulai th 1998 Bulog kembali hanya menangani beras. Perlindungan kepada petani melalui harga dasar tetap menjadi prioritas utama. Stabilisasi harga konsumen mulai berkurang sejalan dengan terus tertekannya harga beras domestik. Sebaliknya peran Bulog untuk membantu kelompok miskin yang rawan pangan semakin menonjol.

Tugas Bulog (jurnal nasional 7 Agustus 2012) Pemerintah segera merevitalisasi peran Badan Urusan Logistisk (Bulog) sebagai stabilisator harga komoditas pangan. Saat ini, Bulog bertugas mengendalikan persediaan dan harga beras saja. Setelah direvitalisasi nanti, Bulog juga akan menangani komoditas selain beras seperti gula, jagung, daging sapi, dan kedelai. Komoditas yang akan ditangani Bulog akan dibicarakan lebih lanjut.

Keberhasilan Bulog Keberhasilan Bulog sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang bersifat terintegrasi. Pemerintah menyediakan satu atau beberapa instrumen kebijakan yang saling terkait. Konflik antar tujuan kebijakan perberasan yang akan dicapai juga diantisipasi dengan memberikan instrumen pendukungnya. Secara tegas pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan pembelian hasil panen petani, namun pemerintah juga menyediakan outlet bagi hasil pengadaan tersebut.

lanjutan Pembelian hasil panen dengan harga dasar yang lebih tinggi dari harga pasar diimbangi dengan penyediaan dana murah kredit likuiditas. Untuk mengendalikan harga beras saat paceklik yang lebih murah dari harga pasar, pemerintah juga memberikan jaminan atas kerugian yang timbul dari operasi tersebut. Demikian pula dengan upaya menjaga stabilitas harga domestik, selain dengan operasi pasar juga disediakan instrumen monopoli impor. Guna memeratakan stok antar daerah, Bulog juga membangun jaringan pergudangan di daerah produsen dan konsumen yang tersebar di sekitar 1.500 lokasi gudang dengan kapasitas sekitar 3,5 juta ton.

Tantangan Bulog (kritik dan konflik) Meskipun Bulog sukses dalam menjalankan tugas yang diberikan pemerintah, namun kritik terhadap hasil yang dicapai akibat kebijakan tersebut juga muncul. Kritik tersebut antara lain berupa dampak yang timbul terhadap kesejahteraan petani padi yang belum banyak meningkat, seperti tercermin dari nilai tukar petani yang masih rendah akibat pengendalian harga beras konsumen yang ketat.

Dalam suatu kebijakan, konflik akan selalu muncul antar tujuan yang sangat sulit dihindari oleh Bulog. Potensi konflik yang muncul karena tujuan yang berbeda antara kepentingan produsen dan konsumen. Situasi ini akan cukup besar di masa mendatang jika instrumen kebijakan yang mampu meredam konflik semakin menurun. Oleh karenanya fokus tujuan kebijakan perberasan menjadi sangat penting dan konflik antar tujuan yang akan dicapai harus diminimalkan sesuai dengan kemampuan pemerintah untuk meredam konflik.

Hasil yang dicapai Efektivitas pengendalian harga produsen dan stabilitas harga konsumen sampai thn 1998 sangat baik. Penelitian yang dilakukan oleh David Dew (1999), selama 20 thn (1973-1997) menunjukkan bahwa hanya 10 kali dalam 240 bln (4%) harga gabah yang jatuh dibawah harga. Di Philipina jumlahnya mencapai 72 kali dalam 279 bln (26%).

Untuk mengamankan harga dasar, antara thn 1985-1997, Bulog melakukan pembelian hasil petani sekitar 5,8% dari produksi nasional. Di daerah produsen utama seperti Jawa dan Sulsel penyerapan tersebut mencapai sekitar 6,6-11,9% dari produksi setempat. Penyerapan hasil panen petani olehBulog, sebagai suatu firm, merupakan yang paling dominan dibanding penyerapan yang dilakukan oleh masing-masing firm seperti pedagang atau penggilingan secara individu.

Dalam pasar beras yang tertutup, maka harga dasar atau harga pembelian beras oleh Bulog merupakan harga patokan bagi pedagang, karena apabila harga beli pedagang tidak menguntungkan bagi petani mereka dapat menjual ke Bulog pada harga dasar. Penyerapan Bulog tidak dibatasi sepanjang persyaratan kualitas memenuhi.

Disisi lain, stabilitas harga konsumen juga terjaga. Pada periode 1985-2001 fluktuasi harga beras juga dapat dikendalikan dan jauh lebih rendah dari fluktuasi harga beras dunia yaitu koefisien variasinya sekitar 5,54% di pasar domestik dan sekitar 8,63% di pasar dunia. Perhitungan diatas masih sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh David Dew (1999) yang menunjukkan stabilitas harga beras domestik antara 1972-1996, mencapai 4 kali lebih stabil dari dunia yaitu fluktuasinya hanya 6% dibanding 22% di pasar dunia.

Peranan Bulog pada masa krisis pangan Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan 1997 dan diperburuk oleh penurunan produksi beras akibat El-Nino telah menyebabkan ketahanan pangan berada pada posisi yang sangat rawan. Akibat krisis, banyak industri yang tutup, pengangguran meningkat, daya beli rendah, sementara harga beras justru melonjak tajam. Impor pangan mengalami hambatan akibat rendahnya kepercayaan internasional terhadap kemampuan devisa Indonesia. Perilaku panic buying semakin sering dijumpai akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan suplai pangan.

Setelah swasembada beras tercapai pada tahun 1984, Indonesia kembali sebagai pengimpor beras yang besar pada tahun 1990an. Dampak El-Nino sangat menekan suplai beras di pasar domestik yang masih defisit sehingga diperlukan impor yang lebih besar dari keadaan normal. Pada tahun 1998 jumlah impor mencapai 5,8 juta juta ton. Impor tersebut sebagian berasal dari impor komersial, soft loan dan grant dari negara donor seperti Jepang, Thailand, Vietnam, Malaysia, Itali, Amerika Serikat. Secara nasional, adanya impor tersebut dianggap sangat membantu penyediaan beras.

Namun persoalan rawan pangan (food inscurity) belum teratasi karena banyak masyarakat yang tidak mampu membeli beras pada harga pasar yang pada Juli 1998 mencapai sekitar Rp 2.200 per kg, atau 2,2 kali lipat dari harga pertengahan 1997. Operasi pasar murni (sebagai instrumen general price subsidy) dengan menjual harga beras Bulog sekitar 10-15% dibawah harga pasar dianggap tidak efektif meredam gejolak harga. Menyadari sulitnya akses penduduk miskin terhadap beras yang disediakan melalui pasar bebas, mulai Juli 1998 pemerintah menerapkan kebijakan baru berupa targeted price subsidy yang dikenal dengan operasi pasar khusus (OPK).

Dalam kebijakan OPK, keluarga miskin yang rawan pangan diberikan jatah beras murah dengan harga Rp 1.000,- per kg, atau 54% dari harga pasar saat itu. Pada awal masa krisis, targeted price subsidy dengan OPK masih berjalan bersama dengan general price subsidy dengan operasi pasar karena Bulog masih bertanggung jawab penuh menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Namun, perkembangan selanjutnya penyedia pangan bagi keluarga miskin melalui operasi pasar khusus merupakan tugas baru bagi Bulog.

Peran Bulog masa depan Secara operasional, Bulog dapat melaksanakan tugas yang berkaitan dengan : pembelian gabah/beras atau pangan lain untuk keperluan melindungi petani atau keperluan lain 2. menyimpan cadangan beras atau pangan lain di gudang- gudang Bulog untuk keperluan cadangan pangan pemerintah untuk memenuhi outlet rutin kepada pemerintah atau masyarakat miskin, atau cadangan beras yang ditujukan untuk keperluan insidentil penanganan akibat bencana alam, pengungsi atau keadaan darurat lain. Jaringan yang ada juga dapat difungsikan membantu sistem logistik nasional bagi masyarakat dalam rangka distribusi atau perdagangan beras atau pangan. Sistem dan jaringan yang dikembangkan saat ini cukup luas jangkauannya sampai ke desa-desa.

Fleksibilitas operasi yang dimiliki Bulog tersebut dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan perberasan yang dirancang pemerintah. Tujuan inilah yang perlu secara jelas dijabarkan sehingga secara operasional tidak muncul konflik atas dampak yang dicapai dari tujuan tersebut. Dari sisi internal, perbaikan dalam managemen Bulog juga harus terus dilakukan agar sejalan dengan tuntutan perkembangan dan peningkatan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Tugas dikumpulkan 5 Nopember 2014 saat kuliah Mengapa pemerintah Indonesia mendirikan Badan Urusan Logistik? Jelaskan latar belakang, tugas, kebijakan pemerintah agar tujuan Bulog tercapai dan hasil yang telah tercapai apa saja ?

Terima kasih