Kemiskinan di jawa tengah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013.
Advertisements

SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
paparan bp3kab prov. jateng
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 MAR 2014.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2012.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 SEPT 2013.
PROFIL WISUDAWAN JURUSAN MATEMATIKA PERIODE I TAHUN 2010.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DES 2013.
10 provinsi di Indonesia dengan kasus AIDS terbanyak s/d 30 September 2006 No. 9.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
SINERGITAS PROGRAM PSDMPKP DI DAERAH (PROVINSI, KABUPATEN & KOTA) TA
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROFIL PENDUDUK MISKIN JAWA TENGAH
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KB NASIONAL BAGI DPL – KKN UNDIP
RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI KLINIS IUD BAGI DOKTER DAN BIDAN
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF DALAM MENDUKUNG PROGRAM KB Presented by: dr. Yulianto Prabowo, M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
Disampaikan oleh : Dr. Mardiatmo, Sp.Rad
Kemiskinan dan ketahanan keluarga.
PENEGASAN BATAS DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
SINOVIK “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
SUNARYO ( ) Pencarian Jalur Terpendek Antar Kota di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dengan Algoritma Dijkstra via SMS Gateway.
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
SINERGITAS PEMBANGUNAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
Kementerian PPN/ Bappenas
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
RAKOR Kenaikan pangkat
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013
Audit Kearsipan Internal
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2015
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
Transcript presentasi:

Kemiskinan di jawa tengah

DATA KEMISKINAN JAWA TENGAH MAKRO (HASIL SURVEI BPS) Sept 2015 : 13,32% (4,505 juta jiwa) DATA TINGKAT KEMISKINAN DATA MIKRO (HASIL PBDT 2015) (pengelompokkan 40% kesejahteraan terendah) 3.885.900 KRT / 13.852.506 individu DATA TINGKAT KESEJAHTERAAN DESIL 1 1.381.998 KRT (5.789.794 jiwa) DESIL 2 1.180.209 KRT (3.912.952 jiwa) DESIL 3 878.327 KRT (2.712.540 jiwa) DESIL 4 445.366 KRT (1.437.220 jiwa) 2

INDIKATOR KEMISKINAN MENURUT PBDT 2015

KEMISKINAN MAKRO MENURUT BPS GEOGRAPHICAL TARGETING KEBUTUHAN DSR MAKANAN SUSENAS GRS KEMISKINAN GEOGRAPHICAL TARGETING KEMISKINAN MAKRO KEBUTUHAN DSR NON MAKANAN PENDEKATAN MONETER PENDUDUK MISKIN ADALAH PDDK DI BWH GARIS KEMISKINAN PENGHITUNGAN HANYA 3 TAHUN SEKALI INDIKATOR BERBEDA DAN SURVEI (75.000.000 RUMAH TANGGA) MAMPU MENELAAH KEDALAMAN KEMISKINAN PENGELUARAN MAKANAN DAN NON MAKANAN PER KAPITA/PER BULAN SUSENAS HANYA MAMPU MENYEDIAKA DATA PENDUDUK MISKIN DALAM SATU WILAYAH

KEMISKINAN MIKRO MENURUT BPS PENDUDUK MISKIN PENDEKATAN NON MONETER HOUSEHOLD TARGETING KEMISKINAN MIKRO PENDUDUK HAMPIR MISKIN SEDIAKAN INFORMASI PENDUDUK MISKIN BDASAR NAMA DAN ALAMAT PENDEKATANNYA CAKUPAN MENGGUNAKAN 14 VARIABEL (PERLINDUNGAN SOSIAL) SETIAP VARIABEL DI SKORING DAN DIBERI BOBOT BERDASARKAN HASIL SENSUS PENDUDUK 2010 UNTUK MENDAPATKAN 40% PENDUDUK MISKIN DAN HAMPIR MISKIN PETUGAS MENDATA SETIAP PENDUDUK MISKIN (40%) DENGAN METODA WAWANCARA

INDIKATOR PERUMAHAN PERUMAHAN: STATUS PENGASAAN BANGUNAN TPT TGL STATUS LAHAN LUAS LANTAI JENIS LANTAI TERLUAS JENIS DINDING TERLUAS JENIS ATAP TERLUAS SUMBER AIR MINUM CARA PEROLEH AIR MINUM SUMBER PENERANGAN UTAMA BAHAN BAKAR/ENERGI U MASAK PENGGUNAAN FAS TPT BUANG AIR TPT PEMBUANGAN AKHIR TINJA

KONDISI RTLH DI ATAS TANAH BENGKOK

INDIKATOR STATUS DALAM KELUARGA HUB DG KRT HUB DG KK UMUR STATUS PERKAWINAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITIAS KEPEMILIKAN AKTA NIKAH/CERAI SIM AKTA KELAHIRAN

INDIKATOR KESEHATAN KESEHATAN: WUS USIA 10- 19 DAN STATUS KEHAMILAN DISABILITAS TINGKAT KESULITAN PENYAKIT KRONIS MENAHUN

Indikator pendidikan PENDIDIKAN: PARTISIPASI SEKOLAH IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI

Kepemilikan aset KEPEMILIKAN ASET: ASET BERGERAK YG DIMILIKI RTM ASET TDK BERGERAK YG DIMILIKI RTM KEPEMILIKAN TERNAK KEPEMILIKAN USAHA

Warga miskin yang tidak memiliki aset Sumber daya

Indikator ekonomi EKONOMI: BEKERJA/MEMBANTU BEKERJA SLM SEMINGGU YG LALU LAPANGAN USAHA DARI PEKERJAAN UTAMA STATUS KEDUDUKAN DALAM PEKERJAAN UTAMA

Indikator keikutsertaan program KKS KIP/BSM KIS/BPJS KES BPJS KES PST MANDIRI BPJS KETENAGAKERJAAN ASURANSI KES LAIN PKH RASKIN KB

KRT PRODUKTIF DAN TIDAK PRODUKTIF Berdasarkan BDT Tahun 2015 Jumlah : 3.885.900 KRT Jumlah KRT : 3.885.900 KRT 17

Desil 1 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) Desil 2 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia) Desil 3 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)

PERSEBARAN PETA KEMISKINAN KABUPATEN KOTA (September 2012) : Kin. di atas Nas 11,66% & di bawah prov 14,98% (10 Kab./Kota) : Kin. di bawah Nas 11,66% & prov 14,98% (10 Kab./Kota) : Kin. di atas Nas 11,66% & prov 14,98% (15 Kab./Kota)

DETERMINASI KEMISKINAN

PRIORITAS INTERVENSI KEMISKINAN BERDASARKAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN Prioritas 1 (12 kab.) : Wonosobo, Kebumen, Rembang, Brebes, Purbalingga, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Sragen, Klaten, Grobogan dan Blora Prioritas 2 (5 kab.) Demak, Cilacap, Purworejo, Wonogiri dan Magelang Prioritas 3 (3 kab.) Karanganyar, Boyolali dan Batang Prioritas 4 (15 kab./kota) Pekalongan, Pati, Kendal, Temanggung, Kota Surakarta, Tegal, Sukoharjo, Kota Magelang, Jepara, Semarang, Kota Tegal, Kudus, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Semarang

PRIORITAS KEMISKINAN DAN KEMATIAN IBU : Kab. Wonogiri Prioritas 2 Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Pemalang dan Kab. Brebes Prioritas 3 Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal Prioritas 4 Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Tegal, Kota Surakarta dan Kota Salatiga

PRIORITAS KEMISKINAN DAN GIZI BURUK : Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Blora, Kab. Rembang dan Kab. Brebes Prioritas 2 Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Demak dan Kab. Pemalang Prioritas 3 Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal Prioritas 4 Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang

Kemiskinan dan partisipasi sekolah Sd/mi Prioritas 1 : Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Demak dan Kab. Brebes Prioritas 2 Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Klaten, Kab. Sragen dan Kab. Pemalang Prioritas 3 Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan dan Kab. Tegal Prioritas 4 Kab. Temanggung, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal

Smp/sma sederajat Prioritas 1 : Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Demak dan Kab. Brebes Prioritas 2 Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Klaten, Kab. Sragen dan Kab. Pemalang Prioritas 3 Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan dan Kab. Tegal Prioritas 4 Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Temanggung, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal

Sma/smk sederajat Prioritas 1 : Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Pemalang dan Kab. Brebes Prioritas 2 Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Klaten, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen dan Kab. Blora Prioritas 3 Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan dan Kab. Tegal Prioritas 4 Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal

TEMA PEMBANGUNAN TH. 2017 TAHUN 2017 TAHUN KE 4 RPJMD 2013 - 2018 Meningkatkan KETAHANAN PANGAN & ENERGI berkelanjutan serta PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGANGGURAN guna mewujudkan kesejahteraan masy & kemandirian wilayah 27

PRIORITAS PEMBANGUNAN Kat ketahanan pangan & energi Percepatan gul kin Kat kualitas & kompetensi SDM diberbagai bidang & yan sos dasar Penguatan potensi ekonomi kerakyatan untuk pengurangan pengangguran; Pemantapan pembangunan infrastruktur, SDA & LH serta pengurangan risiko bencana Pemantapan implementasi reformasi birokrasi 28

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN Pergub no. 72 Thn 2015 Ttg SPKD Prov STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN Pergub no. 72 Thn 2015 Ttg SPKD Prov. Jateng Thn 2015-2018 dan Perpes No. 15 Thn 2010 Ttg Percepatan Gul Kin Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. PENDUDUK PRODUKTIF NON PRODUKTIF Peningkatan Pendapatan & Pemberdy Masy. Pengurangan Beban Pengeluaran Pola Bantuan Langsung (Charity) 29

KLASIFIKASI KRT PENDUDUK PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF Usia >15; dan Tidak menyandang disabilitas; dan Tidak mempunyai penyakit kronis/menahun. NON PRODUKTIF Disabilitas terutama : 10. Cacat mental retardasi, 11. Mantan penderita gangguan jiwa, 12. Cacat fisik & mental ; atau Berpenyakit kronis terutama : 6. Tuberculosis (TBC), 7. Stroke, 8. Kanker atau tumor ganas, 9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek & sejenisnya). 30

KEBUTUHAN ANGGARAN PENERIMA KARTU JATENG SEJAHTERA NO PROGRAM JUMLAH SASARAN KEBUTUHAN ANGGARAN A. PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Rp. 48,94 Milyar 1. Jamsoskesra (@Rp. 100.000 x 12 bulan) 13.370 KRT Rp. 16,05 Milyar 2. Rastra (@ 15 kg x Rp. 10.000 x 12 bulan) Rp. 24,07 Milyar 3. BPJS PBI (Rp. 23.000 x 12 bulan ) 30.092 jiwa Rp. 8,31 Milyar 4. Bantuan Siswa Miskin SD @Rp. 450.000/thn SMP @Rp. 750.000/thn SMA @Rp. 1.000.000/thn 2.961 anak SD : 1.543 anak SMP : 852 anak SMA : 516 anak PT : 50 anak Rp. 516 Juta (SMA kewenangan Provinsi) TOTAL ANGGARAN PRIORITAS Rp. 48,94 Milyar