Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

PEMBANGUNAN SOSIAL Fadli Abdul Aziz ( )
BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
FUNGSI PEMERINTAH.
Bahan Presentasi Kuliah : Manajemen Pengembangan Masyarakat (PM)
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
Keragaman dan Karakteristik Negara Berkembang
DESENTRALISASI KESEHATAN
POPULASI & PEMBANGUNAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PEMBANGUNAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
Grafik 1. Krisis pada great depression era slope: (rY / rX) = (45-22)/(68-20) = 0.48 X = tahun Y = harga emas (USD)
Kebijakan Kesehatan.
Jasa Keuangan Untuk Semua
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Mewujudkan kebijakan PERTUMBUHAN EKONOMI YANG Pro RAKYAT DI jawa timur
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
EKONOMI PUBLIK.
KEBIJAKAN FISKAL.
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pengantar Ekonomi 2 Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
Advokasi Sosial & Advokasi Penanggulangan Kemiskinan (Edi Suharto, 2007) Heru Susetyo.
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
FUNGSI PEMERINTAH.
SOCIAL WELFARE POLICY kebijakan kesejahteraan sosial
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
BIDANG-BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
FUNGSI PEMERINTAH.
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
PERPAJAKAN DAN KEUANGAN KOTA
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH BIDANG KEUANGAN
Investasi Sektor Publik
FUNGSI PEMERINTAH.
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
FUNGSI PEMERINTAH.
TUJUAN PERKULIAHAN Mengembangkan kemampuan dasar pengetahuan dan pengalaman dalam ekonomi warga negara Indonesia yang kreatif produktif berwawasan lokal,
ADVOKASI SOSIAL Heru Susetyo.
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Pembangunan Ekonomi.
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
ANTI TAX ADVOIDANCE RULES
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
TEORI SEKTOR PUBLIK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
Otonomi Daerah.
Grafik Bisnis yang Powerful
FUNGSI PEMERINTAH.
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA
Universitas Muhammadiyah Surakata
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK - 02
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
Januari 2016 Dit.Kualifkasi SDM
FUNGSI PEMERINTAH.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial (Edi Suharto) Segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial.

Fungsi Kebijakan Sosial Preventif Kuratif Pengembangan

Kategori Kebijakan Sosial Peraturan Perundang-Undangan Program Pelayanan Sosial Sistem Perpajakan

Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan2 yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

Program Pelayanan Sosial Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan).

Sistem Perpajakan Dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil. Di negara2 maju, bantuan publik (public assistance) dan asuransi sosial (social insurance) adalah dua bentuk jaminan sosial yang dananya sebagian berasal dari pajak.

Tax Rates Italy - 50.59% (takes home $202,360 out of $400,000 salary) India - 54.90% United Kingdom -57.28% France - 58.10% Canada -58.13% Japan - 58.68% Australia- 59.30% United States - 60.45% (based on New York state tax) Germany - 60.61%

Tax Rates South Africa - 61.78% China - 62.05% Argentina - 64.02% Turkey - 64.64% South Korea - 65.75% Indonesia - 69.78% Mexico -70.60% Brazil - 73.32% Russia - 87% Saudi Arabia - 96.86% (so you take home $387,400 out of the $400,000 salary)

Model-Model Kebijakan Sosial Imperatif > directed and centralized by Govt Partisipatif > Govt memberikan outline, pelaksanannya oleh masyarakat Universal > melayani seluruh warga masyarakat tanpa memandang SARA Selektivitas > ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu saja Residual > dijalankan hanya apabila lembaga-lembaga alamiah (pasar, keluarga) tidak dapat berperan Institusional > tanpa mempertimbangkan berfungsi atau tidak lembaga2 alamiah, pelayanan sosial bersifat ajeg, melembaga Katagorikal > difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu Komprehensif > kebijakan sosial yang terformulasi dalam suatu kebijakan sosial terpadu

Pembangunan Sosial di Negara Maju Pembangunan di wilayah perkotaan Pengurangan wilayah industri Perencanaan lingkungan Fokus pada hubungan antara manusia dengan manusia & manusia dengan lingkungan hidup

Pembangunan Sosial di Indonesia Fokus pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran Belum linked antara people-centered development dengan sustainable development

Masalah Pembangunan Sosial di Era Desentralisasi Nomenklatur bidang kes-sos yang berbeda/ ego sektoral Anggaran yang minim Kesiapan SDM Desentralisasi seringkali hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha setempat penyimpangan/ korupsi

Jebakan desentralisasi terhadap pembangunan sosial Money follow function atau function follows money Pembangunan ekonomi dulu baru pembangunan kes-sos Godaan lokalisme dan primordialisme