KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU (WUB)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Advertisements

Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
SISTEM TATARUANG NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Minggu pertama Oktober
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Info PMU.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SOSIALISASI HASIL DAN PEMANFAATAN DATA UJIAN NASIONAL 2013/2014
TAMAN AGRO INOVASI DAN AGRO INOVASI MART (TAGRIMART) BALITBANGTAN
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
Disampaikan Oleh: Dr. Sukiman, M.Pd. Kasubdit Program dan Evaluasi
PUSAT PERTUMBUHAN DAN DISPARITAS EKONOMI DAERAH
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Latar Belakang Kriteria Usaha Besar KUMKM
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA MUDA
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
INDUSTRI & PERDAGANGAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA 2016
DINAMIKA PRODUKSI DAGING SAPI DI PULAU JAWA MELALUI
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KTSP - SMA
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
Wawasan Kewirausahaan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU (WUB) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI.

Tahun 2009, populasi IKM 70 % masih terkonsentrasi di pulau Jawa. LATAR BELAKANG Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai kedudukan strategis dalam perekonomian nasional. Pada akhir RPJMN 2005 – 2009, IKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB sektor industri sebesar 32% (harga berlaku) dan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang berbasis iptek dan berdaya saing. Tahun 2009, populasi IKM 70 % masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Sesuai arah pengembangan RPJPN 2005 - 2025, untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, akan ditempuh kebijakan meningkatkan kompetensi melalui perkuatan kewirausahaan dan produktivitas. Fokus prioritas peningkatan daya saing SDM IKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas & produktivitas, didukung pengusaha, pengelola, dan pekerja yang memiliki kewirausahaan & kompetensi tinggi. Meningkatkan jumlah WUB didukung pola pengembangan kewirausahaan yang sistematis.

LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN WUB InPres No. 6/2007, Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. InPres No. 4/1995, Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, dilanjutkan dengan pencanangan Gerakan Kewiausahaan Nasional tanggal 2 Februari 2011; PerPres No. 5/2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Rencana Strategis Departemen Perindustrian Tahun 2010-2014 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014. SK Bersama 5 Menteri, Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha. Tim Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Baru (Kementerian Koordinator Perekonomian)

TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT Pendidikan Yang Ditamatkan TINGKAT PENDIDIKAN Pendidikan Yang Ditamatkan 2009 (%) 2010 (%) Februari Agustus SD ke bawah 4,51 3,78 3,71 3,81 Sekolah Menengah Pertama 9,38 8,37 7,55 7,45 Sekolah Menengah Atas 12,36 14,50 11,90 Sekolah Menengah Kejuruan 15,69 14,59 13,81 11,87 Diploma I/II/III 15,38 13,66 15,71 12,78 Universitas 12,94 13,08 14,24 11,92 Sumber : BPS diolah Ditjen IKM 5

PERKEMBANGAN POPULASI IKM PULAU JAWA DAN LUAR PULAU JAWA TAHUN 2010-2014 No. Uraian Tahun (Unit Usaha) LP (%) 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pulau Jawa 2.548.634 2.549.487 2.555.973 2.568.010 2.594.514 0,45 2 Luar Pulau Jawa 1.257.932 1.359.856 1.470.651 1.591.492 1.729.676 8,29 3 Jumlah 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24 Sumber : Renstra Ditjen IKM.

PERKEMBANGAN UNIT USAHA IKM BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2010-2014 No Wilayah Tahun (Unit Usaha) LP (%) 2010 2011 2012 2013 2014 1 WIL I 619.805 670.025 724.615 784.155 852.241 8,29 2 WIL II 2.647.445 2.656.303 2.671.492 2.693.022 2.730.380 0,77 3 WIL III 539.317 583.015 630.517 682.325 741.569 Total IKM 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24 Sumber : Renstra Ditjen IKM. 7

KONSEP KEWIRAUSAHAAN Kewirausahaan atau Entrepreneurship pada hakekatnya adalah suatu kegiatan atau tindakan kreatif manusia yang dapat menciptakan atau membangun nilai (value) yang bermanfaat bagi manusia tanpa banyak mengandalkan pada tersedianya sumber daya atau fasilitas (create value practically from scratch). 8

PERAN EKONOMI KEWIRAUSAHAAN Mendorong individu/kelompok mengerahkan kemampuannya dalam melakukan perubahan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah. Melakukan perubahan sikap untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Melakukan inovasi terhadap berbagai bidang usaha sesuai perkembangan melalui pemanfaatan sumber informasi

PERMASALAHAN UMUM Rendahnya daya saing menghadapi globalisasi Rendahnya kompetensi SDM dalam berwirausaha Terbatasnya lapangan kerja, tingginya pengangguran Rendahnya motivasi berwirausaha; Rendahnya kemampuan menggunakan teknologi; Rendahnya tingkat pendidikan; Tingkat kemiskinan tinggi.

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan potensi kewirausahaan setiap individu /kelompok Meningkatkan kualitas & kompetensi individu/kelompok agar memiliki jiwa wirausaha kompetitif & produktif. Memfasilitasi sarana prasarana untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan target group calon WUB Mempersiapkan tenaga ahli, fasilitator, instruktur dan pendamping profesional sesuai kebutuhan target group. Menyediakan alokasi anggaran melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di setiap daerah. 11

SASARAN Kelompok Fresh Graduate Lulusan (D1, D2, D3, S1, S2) Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Masyarakat Umum Pengangguran terdidik (Lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja) Pengangguran terbuka Pencari Kerja Tenaga Kerja PHK Masyarakat Transmigrasi Kelompok IKM Mikro atau pekerja IKM Pengembangan IKM Mikro/Non Formal Pengembangan tenaga kerja menjadi usaha mandiri

METODE PENDEKATAN Magang, studi banding Pendidikan dan Pelatihan 1. PEMBENTUKAN WIRAUSAHA BARU Magang, studi banding Pendidikan dan Pelatihan Inkubator Bisnis Memulai Usaha Bantuan Sarana Kerja Pendampingan 2. PENGEMBANGAN WIRAUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS : Pelatihan Bantuan sarana kerja Bimbingan konsultansi KEMITRAAN Franchise Bapak Angkat Mitra Usaha Industri Kecil Pengembangan tenaga kerja menjadi usaha mandiri

STRATEGI Meningkatkan koordinasi, informasi & komunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah provinsi/kab/kota serta antar sektor dalam pengembangan kewirausahaan. Mengembangkan kewirausahaan melalui jejaring kemitraan efektif antara lembaga pendidikan, pelatihan dan produktivitas dengan dunia usaha / industri dan lintas sektor. Melaksanakan & mempromosikan pelatihan dan produktivitas untuk pengembangan kewirausahaan dalam rangka penyerapan tenaga kerja produktif. Mengembangkan pemagangan dalam dan luar negeri untuk mendukung pengembangan kewirausahaan. Meningkatkan kuantitas & kualitas instruktur/pelatih, tenaga kepelatihan untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan kewirasuahaan. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme manajemen lembaga pelatihan dan produktivitas. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan peralatan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan

PRIORITAS KEGIATAN Penyusunan roadmap pengembangan kewirausahaan nasional dengn pembenahan pranata kelembagaan; Penyusunan Panduan Penumbuhan dan Pengembangan WUB Peningkatan kompetensi pengusaha kecil, dan menengah melalui produktifitas; Peningkatan kemitraan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan; Dukungan pengembangan WUB melalui inkubator teknologi dan bisnis; Pengembangan franchise.

PENUTUP Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan WUB akan berhasil dengan sinergitas program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun, akan tumbuh WUB di berbagai wilayah yang memanfaatkan potensi lokal dan berdaya saing. Agar harapan dapat terwujud, diperlukan dukungan berbagai intansi terkait. Mulai tahun 2012 anggaran pengembangan WUB dialokasikan pada anggaran Direktorat Jenderal IKM, Dekonsentrasi Provinsi dan pengalokasian kegiatan di Kabupaten/Kota, dengan struktur biaya yang sudah ditetapkan

Terima Kasih JADILAH WIRAUSAHA KOMPETEN PROFESIONAL TERIMA KASIH 17 PONTIANAK PROVINSI KALBAR KALTENG PALANGKARAYA BANJAR MASIN KALSEL KALTIM SAMARINDA BALIKPAPAN PALU KENDARI MAKASAR SULTENG POSO GORONTALO MANADO PROPINSI BANDA ACEH NAD SULSEL MEDAN SUMUT PEKAN BARU RIAU PADANG SUMBAR JAMBI BENGKULU PALEMBANG SUMSEL Bd.LAMPUNG P.PINANG BABEL SERANG BANDUNG SURABAYA JABAR BANTEN DENPASAR MATARAM NTB KUPANG NTT TIMOR LOROSAE SORONG PAPUA TIMIKA JAYAPURA TERNATE MALUKU UTARA AMBON MALUKU MALAYSIA BRUNEI DARUSSALAM SINGAPURA LAUT JAWA LAUT BANDA LAUT ARAFURA LAUT ARU LAUT PASIFIK LAUT SULAWESI LAUT NATUNA LAUT CINA SELATAN JATIM BALI LAMPUNG DKI JAYA SULTRA SULUT SMG JATENG D.I.Y YKA KEPRI Terima Kasih TERIMA KASIH 17