Posisi Birokrasi dalam Negra Firman, S.Sos., M.A

Kedudukan dan Posisi Birokrasi Negara MASYARAKAT/RAKYAT Pejabat politik Kontrak sosial Birokrasi Rule of the game Penyelenggaraan Adm. Pemerintaha Norma & trandisi MASYARAKAT/RAKYAT

Tugas Administratif Tanggungjawab administratif  Pelaksanaan program kesejahteraan dan pengamaan sosial, perijianan dst. Mengimplementasikan atau melaksanakan hukum dan kebijakan yg ditetapkan oleh negara Karena para politisi pembuat kebijakan tidak mungkin dalam menentukan sepenuhnya bagaimana sebuah kebijakan dilakasanakan secara terperinci  tingkat operasional Dibeberapa negara, seperti Jepang dan Prancis dimana memiliki repurasi dan status yg amat tinggi dalam sejarh negara, birokrasi memiliki tngkat otonomi tinggi dalam menentukan kebijakan2 negara berikut pelaksanaannya. Atas kapasitas mereka sebagai penasehat kebijakan negara, para birokrat senior memiliki kemampuan untuk membentuk dan menawarkan kebijakan kepada para politisi

Tugas Memberikan Nasihat Kebijakan (policy adviser) Memberikan berbagai pilihan tentang garis2 besar sebuah kebijakan Memberikan pandangan terhadap dampak dan konsekuensi yg mungkin timbul

Tugas Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Tugas Artikulasi  menyampaikan Tugas agregasi  Mengumpulkan/mengelompokkan

Tugas Menjaga Stabilitas Politik Menjaga agar negara tetap eksis Terintegrasi dari waktu ke waktu Imparsialitas Political neutrality permanence anonymity

Rekruitmen Birokrasi Personal links  Hub. Personal Merit system  berdasarkan Kemampuan

Model Rekruitmen Birokrasi (Hague, Harrop & Breslin, 1998) Model rekruitmen tunggal  unified or generalist recruitment model (Jerman, Prancis, jepang, dan inggris) Intelligence Education Personal skill Model rekrutmen departemental  departemental or specialist recruitment model (Indonesia, Australia, AS dan belanda) Memiliki spesialis pengetahuan Ditentukan bekerja pada bidang tertentu

Teori Representative Bureaucracy Competence Partisipation representation masyarakat ‘tidak hanya sekedar kompetensi tapi pertimbangan representasi dari unsur masyarakat (Stuart Mill, Kingsley, breslin) ‘Pegawai negeri yg direkrut dari semua kelompok masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap publik dan karenanya demokratis (Hague, Harrop, Breslinm, 1998)

Beberapa Alasan… Korps birokrasi yang komposisinya terdiri dari berbagai macam umat beragama, kelompok etnis, dan kelompok ras  faktor pemersatu Refresentatif bureucracy merupakan prinsip yg sejalan dengan prinsip demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya adalah government by, and not just for, the people