Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK

Presentasi berjudul: "Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK"— Transcript presentasi:

1 Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
oleh M. Farid Ma’ruf, S. Sos,.M.AP

2 Istilah dan Pengertian Institusi Politik
Kata institusi berasal dari bahasa Latin, instituere yang memiliki makna sesuatu yang diwujudkan atau dibangun. Ini berarti bahwa institusi adalah satu corak kegiatan atau aktivitas manusia yang berwujud dan berkelanjutan. Istilah Institusi begitu populer di kalangan sarjana sains politik, karana institusi menjadi pusat kepada segala tindak tanduk manusia. Pandangan mengenai institusi dipelopori oleh ahli sosiologi yang kemudian istilah ini diadaptasi dan digunakan oleh ahli sains politik untuk menjelaskan kegiatan politik.

3 Institusi Politik Institusi politik wujud daripada proses-proses sosial terutama yang mengatur susunan masyarakat. Sekaligus ini menggambarkan bahwa kepentingan kelompok –kelompok tertentu yang sentiasa dijaga dan dipertahankan oleh mereka melalui proses penyertaan dan pelibatan politik. Institusi politik bukan saja menjelaskan ciri-ciri tingkahlaku pemegang kuasa tetapi ia juga mempengaruhi bagaimana organisasi sosial dapat berinteraksi serta dapat bertindak mempertahankan kepentingan mereka. Negara sebagai salah satu unsur penting dari politik, maka Negara menjadi “rumah” bagi institusi politik. Pengelompokan institusi utama politik terbagi dalam lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

4 Institusi politik dalam Alur Konsep Politik
Teori2 Politik Pendekatan/Paradigma Ruang Lingkup Teori&Paradigma Politik Negara Pemerintahan Kekuasaan Fakta Politik Organisasi Masyarakat Kegiatan Politik Pengambilan Keputusan Kebijakan Umum Pembagian dan Alokasi Unsur Politik Infrastruktur Politik Partai Politik Kelompok Kepentingan Kelompok Penekan Media Komunikasi Politik Tokoh Politik Suprastruktur Politik UU, Kebijakan Etika Prilaku Infra struktur dan SupraStruktur Politik Eksekutif Legislatif Yudikatif Institusi Politik

5 4 Institusi Utama Sistim Politik
Menurut Riggs (F.W. Riggs : 1962) bahwa untuk menentukan sistem politik, ada empat institusi utama dalam sistem politik. Empat institusi utama sistem politik tersebut adalah sebagai berikut: 1. Eksekutif; Eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan pemerintahan meliputi raja, presiden, perdana menteri, senat, dan dewan. 2. Legislatif; Legislatif adalah suatu lembaga yang terdiri atas orangorang yang memegang jabatan melalui pemilu dan membuat keputusan. 3. Birokrasi; Birokrasi berarti keseluruhan pejabat negara yang bekerja secara tidak turun-temurun di bawah kekuasaan eksekutif. 4. Partai Politik; Partai politik adalah suatu lembaga yang mengajukan caloncalon wakilnya melalui suatu pemilihan umum.

6 A. Lembaga Eksekutif Fungsi utama kelembagaan yang disebut Eksekutif adalah fungsi penerapan aturan (rule Application) yang diselenggarakan oleh pemerintah dan birokrasi. Ramlan Surbakti menegaskan bahwa fungsi Rule Application mencakup Pembuatan perincian, pedoman pelaksanaan dan penafsiran peraturan Menurut hunt dan Colander fungsi pemerintahan terdiri dari 5 corak yaitu: memlihara tatanan internal dan keamanan eksternal. menjamin keadilan melindungi kebebasan individu mengatur tindakan individu memajukan kesejahteraan umum. Corak dan model dalam kekuasaan lembaga Eksekutif di suatu negara sangan di pengaruhi oleh sistem pemerintahan yang di anut oleh negara tersebut

7 B. Lembaga Legislatif Fungsi utama kelembagaan Legislatif adalah:
1). Rule makinglegislasi 2). Controlling pengawasan thd pelaksanaan kebijakan pemth 3). Budgeting penyusunan anggaran Sebagian besar pakar sependapat bahwa satu pemerintahan dapat disebut demokratis, bila jaringan pembuatan keputusan melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya transparan hingga rakyat dapat mengontrol ataupun memasukkan inisiatif baru lewat saluran yang disediakan oleh sistem politik, seperti Pemilu dan referendum. Disamping fungsi tersebut, lembaga legislatif juga memiliki tugas antaralain: Representasi Agregasi kep. Masyarakat Menerima dan menjaring aspirasi masyarakat Namun dalam perkembangan praktek, mulai disadari bahwa mekanisme tersebut sulit dilaksanakan dalam organisasi negara yang semakin membesar populasi penduduknya. Kenyataan inilah yang membuat masyarakat modern berfikir mengenai mekanisme perwakilan politik baik melalui Partai politik atau kelompok, golongan dan kelompok kepentingan

8 c. Partai Politik Miriam Budiardjo (1978: 175), memaknai perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau satu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Lembaga legislatif dalam pendekatan keterwakilan politik (political representativeness) seperti ditulis Arbi sanit (1985;194), memiliki makna: terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil2 mereka dalam lembaga2 dan proses politik. Mekanisme yang dikenal sebagai perwakilan yang bersifat politik (political representation) dalam konteks kelembagaan negara (legislatif), dilembagakan dalam organisasi-organisasi seperti kongres, senat atau Dewan Perwakilan Rakyat yang umumnya mewakili rakyat melalui partai politik, golongan dan kelompok kepentingan .

9 D. Lembaga Yudikatif Menurut Ramlan Surbakti, (1992:186)Lembaga yudikatuf memiliki fungsi penghakiman peraturan, dibedakan menjadi: 1). fungsi konservatif yaitu jaminan atas kepastian hukum dengan merapkan peraturan yang ada MA 2). mengunakan jurisprudensif dan progresif yaitu menciptakan peraturan baru dengan melakukan interpretasi atas undang-undang dasar atau undang-undang yang adaMK

10 Kata wapres budiono dalam Kongres ke VIX Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Senin 26 November 2012 Institusi politik yang "pro-kemajuan" harus bersifat "inklusif", yaitu melibatkan mayoritas warganya dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dan mempunyai aturan main yang fair dan transparan bagi semua warganya untuk berpartisipasi. Sedangkan di bidang ekonomi, institusi ekonomi juga harus bersifat "inklusif", yaitu sistem ekonomi yang terbuka dan memberi peluang seluas-luasnya bagi setiap warganegara untuk berkarya, berusaha dan mengambil risiko.