BIDAN DELIMA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
Advertisements

DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
Pertemuan 7 Proyek Sistem Informasi Viska Armalina, ST., M.Eng
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
LAM-PTKes Tim Borang AIPDiKI.
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN
The Green Gadog 31 Oktober SIM  Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi, mulai dari manajer pada jenjang yang.
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSES KERJA AKREDITASI
AKREDITASI PUSKESMAS.
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PENGELOLAAN PELATIHAN TIDAK BERGELAR & MONITORING DAN EVALUASI
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
SISTEM PENGHARGAAN BAGI BIDAN
Up Date Terbaru Peraturan
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
PROSES KERJA AKREDITASI
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
MEKANISME AKREDITASI PAUD DAN PNF
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PENINGKATAN KOMPETENSI KLINIS
SEKOLAH MODEL SPMI 2017.
PELATIHAN ASESOR SEKOLAH/MADRASAH
MEKANISME PELATIIHAN DALAM
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
BERKARYA - BERBAKTI - PEDULI
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
Penjaminan Mutu Asuhan Keperawatan OLEH : KELOMPOK 8.
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
RAKORNAS-I BAN-S/M DAN BAP-S/M
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP S.M) JAWA BARAT 12 APRIL 2017.
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi KPA dan BANSM Jatim dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi di Provinsi Jatim 2019.
Disampaikan dalam sosialisasi Akreditasi Tahun 2019
RAPAT KERJA WILAYAH RAPI WILAYAH 09 CILACAP
RESERTIFIKASI ASESOR PROVINSI RIAU TAHUN Mekanisme dan POS Pelaksanaan Akreditasi (2 jampel) Nara Sumber : BAN-S/M Provinsi Riau Nara Sumber : BAN-S/M.
Transcript presentasi:

BIDAN DELIMA

LATAR BELAKANG PROGRAM BIDAN DELIMA SUDAH DILAKSANAKAN SEJAK TAHUN 2003 PADA AWALNYA DI KEMBANGKAN DI 6 PROPINSI DENGAN 50 KABUPATEN KOTA AKHIR TAHUN 2015 DIKEMBANGKAN DI 21 PROPINSI DENGAN 250 KABUPATEN PELAKSANAAN PROGRAM BIDAN DELIMA SECARA TEKNIS DIDUKUNG OLEH USAID MELALUI PROGRAM STARH

TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PROGRAM BIDAN DELIMA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA SASARAN UNIT PELAKSANA BIMA DI 250 KAB/KOTA

RUANG LINGKUP PENDAHULUAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA BIMA FASILITATOR BIMA ASESOR BIMA LOKAKARYA BIMA VALIDASI BIMA MANAJEMEN IURAN BIMA MANAJEMEN LOGISTIK BIMA MANAJEMEN ADVOKASI PENGUKUHAN/LAUNCHING BIMA PROMOSI PROGRAM BIMA MONITORING KUALITAS BIMA SIM PADA UNIT PELAKSANA KAB/KOTA

UNIT PELAKSANA BIMA KAB/KOTA SUATU UNIT KERJA MANDIRI DAN BUKAN MERUPAKAN PENGURUS INTI NAMUN MASIH TETAP DIBAWAH KOORDINASI KETUA PC PENANGGUNG JAWAB KETUA PC SEBAGAI KOORDINATOR UNIT DI TINGKAT KAB/KOTA

KOMPONEN UNIT PELAKSANA (UP) BIMA TINGKAT KAB/KOTA KOORDINATOR UNIT (KETUA PC IBI) DISTRICT MANAJER UP BIMA ( MANAJER KABUPATEN) RECRUTMENT AND MONITORING SUPERVISOR (PENGANGGUNG JAWAB REKRUTMEN DAN PEMBINAAN) FINANCE, ACCOUNTING,& ADMINISTRATION SUPERVISOR (PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN, AKUNTING DAN ADMINISTRASI ADMINISTRATION STAFF (STAP ADMINISTRASI)

KRITERIA ANGGOTA UP BIMA KAB/KOTA 1. BUKAN MERUPAKAN PENGURUS INTI 2 KRITERIA ANGGOTA UP BIMA KAB/KOTA 1. BUKAN MERUPAKAN PENGURUS INTI 2. MAMPU BERKOORDINASI DG KOORDINATOR UNIT (KETUA PC) 3. DIKUKUHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN PP IBI

TAHAP-TAHAP PEMBENTUKAN UP BIMA DI KAB/KOTA PC IBI MENGADAKAN PERTEMUAN DAN MEMBENTUK UP BIMAKAB/KOTA PC IBI MENYUSUN PERSONALIA UP BIMA KAB/KOTA KEPADA PP IBI DG TEMBUSAN KE PD PP IBI MENERBITKAN SK PENGUKUHAN UP BIMA KAB/KOTA

TUGAS UP BIMA KAB/KOTA 1. MANAJER KAB. MENGATUR KEG. PROG BIMA DI TK KAB/KOTA MELAKUKAN ADVOKASI KE STAKEHOLDER TERKAIT MELAKUKAN KEG FUND RAISING DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DANA PROGRAM BIMA MENGELOLA ASPEK KEUANGAN KOORDINASI KEG. PROG BIMA DG PC IBI MEMBERIKAN INFORMASI KPD MEDIA TTG PROGRAM BIMA MENGAJUKAN PENERBITAN SERTIFIKAT DAN PERMOHONAN PENGIRIMAN LOGISTIK BIMA MENYUSUN LAPORAN PROGRAM KE PC IBI DAN PIHAK TERKAIT SECARA PERIODIK SETIAP 6 BULAN DAN TEMBUSAN KE UP BIMA PROPINSI

2. PENANGGUNG JAWAB REKRUTMEN DAN PEMBINAAN MELAKUKAN REKRUTMEN MENYUSUN RENCANA KEG REKRUTMEN DAN MONITORING MENYUSUN LAPORAN HASIL VALIDASI DAN PENGAJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT BIMA KEPADA UP BIMA PUSAT MONITORING KUALITAS ANGGOTA BIMA KOORDINASI KEG PELATIHAN BAGI CALON ANGGOTA BIMA DAN BERKOORDINASI DG UP BIMA PROPINSI MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PENILAIAN KINERJA FASILITATOR BIMA

3. PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN MEMBUAT RENCANA PENGALOKASIAN ANGGARAN PROGRAM MELAKUKAN AKTIVITAS PENGELUARAN KEUANGAN UNTUK PROGRAM DAN HONOR MEMBUAT AKUNTANSI MENGUMPULKAN IURAN BIMA MENDISTRIBUSIKAN SERTIFIKAT DAN LOGISTIK MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

4. STAF ADMINISTRASI MELAKUKAN SURAT MENYURAT MEMBUAT NOTULEN MELAKUKAN TUGAS LAIN YG DIINTRUKSIKAN PIMPINAN

FASILITATOR BIMA BPM MINIMAL 3 TAHUN MENERAPKAN APN MENERAPKAN PENGETAHUAN KONTRASEPSI TERKINI MENGIKUTI PELATIHAN FASILITATOR BERSEDIA MEREKRUT BIMA BARU MINIMAL 5 ORANG

ALUR PENDAFTARAN CABIMA MULAI PENDAFTARAN LULUS YA CALON BIMA & PRAKUALIFIKASI TIDAK BELAJAR KAJIAN MANDIRI KAJIAN MANDIRI VALIDASI OLEH LULUS YA BIDAN DELIMA FASILITATOR TIDAK MONITORING OLEH

ASESOR BIMA MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM JAGA MUTU BIMA, ASESOR BIMA BEKERJA SECARA INDEPENDEN UNTUK NILAI KEPATUHAN BIMA DAN HARUS BEKERJA SECARA OBJEKTIF PENANGGUNG JAWAB UTAMA DALAM PENUNJUKKAN ASESOR BIMA ADALAH QUALITY ASSURANCE & TRAINING ASISISSTANT MANAGER UNIT PELAKSANA BIMA PROPINSI, TAPI ATAS REKOMENDASI UP BIMA CABANG.

KRITERIA ASESOR BIMA BERPENGALAMAN SEBAGAI SEORANG PELATIH KLINIK MINIMAL 3 TAHUN MASIH AKTIF MEMBERIKAN YAN KEBIDANAN PENDIDIKAN MINIMAL D III KEBIDANAN MELAKUKAN ASSESMEN MINIMAL 20 HARI DALAM SETAHUN SUDAH MENJADI BIMA BUKAN FASILITATOR BIMA TERDAFTAR AKTIF SEBAGAI ANGGOTA DIREKOMENDASIKAN OLEH PENGURUS CABANG

SUKSMA