POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI
Advertisements

Berkelas.
GEOSTRATEGI INDONESIA
IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
BY:RINDHA WIDYANINGSIH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
GEOPOLITIK BAB 8.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas)
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
KONSEP DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Politik Luar Negeri Indonesia
GEOSTRATEGI INDONESIA
Politik Strategi Nasional
POLSTRANAS.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Pendahuluan Pembahasan Penutup. Pendahuluan Pembahasan Penutup.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
GEOSTRATEGI INDONESIA
Ketahanan Nasional Mahendra P. Utama.
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
BAB V INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
KETAHANAN NASIONAL ( VII & IX)
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Pengertian Ketahanan Nasional
KETAHANAN NASIONAL (Lekture VII & IX)
2. Pengaruh Aspek Politik
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
KELOMPOK 8 IRFAN EKO W A FAJAR TRI K A
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KETAHANAN NASIONAL (Lekture VII & IX)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Pendidikan Kewarganegaraan
POKOK BAHASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
KETAHANAN NASIONAL (Lekture VII & IX)
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Ketahanan Nasional & Identitas Nasional
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
RASIO PENTINGNYA UU PERSAINGAN
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Joko S.S. Hartono POLITIK STRATEGI NASIONAL.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Hukum Investasi dan Pasar Modal
POLITIK STRATEGI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pendidikan Kewarganegaraan
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
Disusun oleh : a) Ferdi Ardiyansyah b) Didin Wiranto c) Fuad Yazid d) Roby Ahmad.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL Dosen : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si. 11/22/2017

PENGERTIAN Politik, berasal dari Yunani, “polis” yang berarti negara. Negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai dengan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. 11/22/2017

Lanjutan (Pengertian) Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Politik Nasional adalah asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional, 11/22/2017

Lanjutan Polnas. Polnas meliputi : 11/22/2017 Polnas meliputi : Politik Dalam Negeri, yang diarahkan mengangkat dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia. Politik Luar Negeri, bersifat bebas aktif nti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk, mengabdi kpd kepentingan nasional dan amanat rakyat serta diarahkan untuk pembentukan solidaritas negara-negara di dunia. Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Politik pertahanan keamanan yang diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman dan hambatan.

PELAKSANAAN POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL Visi Politik dan strategi nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya, saing maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI. Bidang Hukum Bidang Ekonomi Bidang Politik Bidang Sosial Budaya Bidang Pertahanan dan Keamanan 11/22/2017

BIDANG HUKUM Meliputi : 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketdakadilan gender yang tidak sesuai dengan reformasi, melalui program legislasi. 3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. 11/22/2017

Bidang ekonomi Meliputi : Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaiangan sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Mengembangkan persaiangn yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya stuktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan rakyat. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, pelayanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang. 11/22/2017

Bidang politik Meliputi : Politik dalam negeri Politik Luar Negeri Penyelenggaraan negara Komunikasi, informasi dan media massa (dalam menghadapi tantangan global) Agama Pendidikan 11/22/2017

Bidang sosial budaya Meliputi : 1) Kesehatan dan kesejahteraan sosial. 2) Kebudayaan, kesenian dan pariwisata 3) Kedudukan dan peran wanita 4) Pemuda dan Olahraga 5) Pembangunan Daerah 6) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 11/22/2017

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. 11/22/2017

TUJUAN PENYELENGGARA HANKAMNAS Untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan Hankamnas dalam rangka Ketahanan Nasional dengan sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas yang dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Syarat-syaratnya : 1) Adanya konsep politik dan strategi Hankamnas yang merupakan bagian integrl dari politik dan strategi nasional yang berjangka panjang, sedang dan pendek. 2) Mekanisme yang tepat untuk merealisasikan konsepsi politik dan strategi tersebut. 3) Kepemimpinan Hankamnas yang mampu merealisasikan konsepsi politik dan strategi tersebut. 11/22/2017

STRATEGI PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL Meliputi : Pengamanan tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran rngkaian politik nasional. Penyempurnaan efektivitas, efisiensi dan integritas masyarakat sehingga dapat menjdai inti kekuatan-kekuatan Hankamnas yang kokoh, kuat dan kompak. Penyusunan kekuatan Hankamnas bagi stabilitas, perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara khususnya, dunia pada uumnya. 11/22/2017