POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA JOKOWI DR. R. DUDY HERYADI Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta Yogyakarta, 18 Maret 2017 Disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tanggal 18 Maret 2017

Dinamika Internasional di Awal Pemerintahan Jokowi Rusia North America Europe Middle East Asia Pacific

Amerika : Konflik Rasial di AS B A C K

Rusia : Konflik Rusia – Ukraina B A C K

Eropa : Krisis Ekonomi di Eropa Eropa belum pulih dari krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 2010. Krisis ekonomi di Yunani adalah yang terparah NEXT

Eropa : Banjir Pengungsi Konflik Timur Tengah B A C K

Timteng & Afrika : Instabilitas Kawasan & ISIS B A C K

Asia Pasifik : Kebangkitan Cina dan Konflik LCS NEXT

Asia Pasifik : Indonesia - Australia Penyadapan Presiden RI oleh Australia Sikap Australia thd OPM Imigran pencari suaka dan pelanggaran batas wilayah 2 WN Australia dihukum mati di Indonesia Penundaan Kerjasama Militer NEXT

Asia Pasifik : ASEAN Community NEXT

Asia Pasifik : Konflik Intra ASEAN Thailand vs Kamboja Filipina – Malaysia Malaysia – Thailand Vietnam – Kamboja Brunei – Malaysia Malaysia - Vietnam Indonesia Malaysia Darat  Beberapa Wilayah di Kalimantan Laut  Ambalat Indonesia – Singapura : Batas Laut di Selat Malaka dan Selat Singapura Pengelolaan FIR Indonesia – Vietnam: Batas Laut di LCS Indonesia - Filipina NEXT

Prinsip Politik Luar Negeri RI Pembukaan UUD ‘45 : Mendukung kemerdekaan semua bangsa, anti penjajahan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Good Neigborhood Policy. Penghormatan atas Perjanjian Internasional spt Piagam PBB dan Piagam ASEAN NEXT

Strategi Polugri RI dari 1945 sd 2014 BEBAS - AKTIF NEXT

Evolusi Makna Politik Bebas Aktif PERIODE MAKNA BEBAS MAKNA AKTIF 1945 – 1947 Era PM Sjahrir Bebas dari segala bentuk penjajahan Aktif untuk terlibat dalam upaya membasmi penjajahan dari muka bumi 1947 – 1948 Era PM Sjafruddin Tidak memihak kepada blok kapitalis dan blok komunis 1948 – 1950 Era PM Moh. Hatta Bebas berdaulat (untuk menentukan sikap sendiri) dan menjadi subyek (bukan obyek) dari persaingan politik internasional 1950 -1953 Era PM Natsir dan PM Sukiman) Tidak memihak pada kubu manapun Aktif mengupayakan terwujudnya perdamaian dan meredakan ketegangan dunia 1953 – 1957 Era PM Ali Sastro Membangun hubungan Indonesia yang seimbang diantara kedua kubu Berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia dalam panggung internasional Diambil dari desertasi atas nama Ian Montratama, Prodi Doktor Hubungan Internasional FISIP UNPAD NEXT

Evolusi Makna Politik Bebas Aktif (Lanjutan) PERIODE MAKNA BEBAS MAKNA AKTIF 1957 – 1959 Era PM Djuanda Bargaining – yaitu upaya diplomatik untuk mendapatkan dukungan dari kedua kubu Perang Dingin untuk mewujudkan Kepentingan Nasional Sedapat mungkin tetap memperjuangkan perdamaian dunia 1959– 1966 Era Sukarno Penyeimbang Blok Perang Dingin (tidak masuk ke Blok Kapitalis / Komunis). Cenderung “dekat” ke Timur Membentuk Blok baru untuk melawan neokolonialisme 1966 – 1998 Era Suharto Tidak memihak pada kekuatan2 yg tdk sesuai dgn kepribadian bangsa / Pancasila. Cenderung ”dekat” ke Barat Melawan imperialisme dan kolonialisme dgn segala bantuk dan manifestasinya, serta aktif dalam GNB, PBB dan ASEAN namun tdk menjadikan GNB blok tandingan baru 1998 – 2014 Era Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY Tidak terikat oleh ideologi atau politik luar negeri asing atau blok negara-negara tertentu, termasuk adi kuasa Aktif dalam fora bilateral dan multilateral seperti ASEAN, PBB, WTO, G-20, Bank Dunia, ADB, dll.

Potensi Kerawanan bagi RI di Masa Depan Dampak dari persaingan global Timur – Barat : Pergeseran kutub politik dari unipolar ke bipolar/multipolar Ketimpangan Ekonomi antara negara kaya dan negara miskin Meningkatnya isu keamanan non tradisional: Human Security Terorisme Transnational Organized Crime Potensi disintegrasi di dalam negeri: SARA Disparitas kaya – miskin / Pusat - Daerah Meluasnya sentimen anti orang asing di Amerika dan Eropa NEXT

POROS MARITIM Dapat diartikan sebagai bangsa yang mengelola laut sebagai kunci dalam penyenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin memelihara keterhubungan antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta memberikan banyak perhatian pada pada keamanan maritim. Visi poros maritim tidaklah berlebihan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun atas lebih dari 17 ribu pulau, dirangkai 95.181 km garis pantai, dan sekitar 70% wilayahnya berupa laut.

5 Pilar Poros Maritim Budaya maritim, Menjaga dan mengelola sumber daya laut, Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, Diplomasi maritim, Membangunkekuatan pertahanan maritim.

Peta Wilayah Indonesia dan Kawasan ZEE

Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Berdasarkan PP No. 37 / 2002

PETA JALUR SUTERA TIONGKOK

Arah Politik Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi Melaksanakan empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, yakni: menjaga kedaulatan, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia, meningkatkan diplomasi ekonomi dan lebih banyak berkontribusi di dunia internasional. Tetap mempertahankan strategi “Bebas – Aktif”

Catatan: Poros Maritim menjadi acuan kebijakan ekonomi dan politik. Pembuatan tol laut Perkuatan matra laut utk memperkokoh aspek pertahanan negara Perkuatan Kemenko Kemaritiman Cenderung inward looking. Perhatian lebih banyak dicurahkan untuk pembangunan ekonomi di dalam negeri terutama pembangunan infrastruktur.

23 Juni 2016 : BREXIT

NEXT