Oleh: Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM Pengantar: Webinar & Workshop Pengembangan Semangat Kewirausahaan Calon Provider Kontrak dalam Kesehatan Masyarakat Oleh: Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM

Pokok Bahasan Perkembangan contracting out dan implementasinya di Indonesia Alternatif Mekanisme Kontrak Agenda Kegiatan

Perkembangan contracting out dan implementasinya di Indonesia Pokok Bahasan 1: Perkembangan contracting out dan implementasinya di Indonesia

Perkembangan Contracting Out Dari kontrak individual  kontrak lembaga untuk paket layanan berbasis tim (Resolusi World Health Assembly pada pertemuannya yang ke-56 tahun 2003)

From Individual/Team-based Contracting Institution-based Contracting Keppres No. 37/1991; Keppres No. 23/1994; Permenkes No. 7/2013 DAK NON FISIK 2016 & 2017 Individual-based Contracting Team-based Contracting Permenkes No. 1199/2004 (X); SK Menkes No. 1086/2009; SK Menkes No. 156/2010 NUSANTARA SEHAT Institution-based Contracting Individu Permenkes No. 1231/2007; Permenkes No. 1235/2007; Permenkes No. 535/2008; Permenkes No. 538/2008 Institution-based Contracting Tim INOVASI SISTER HOSPITAL

KONTINUUM CONTRACTING: Kontrak Langsung SDM  Kontrak Tidak Langsung Institusi Untuk “Paket” Pelayanan Kesehatan (incl: SDM) KONTINUUM CONTRACTING: Kontrak Langsung SDM  Kontrak Tidak Langsung SDM Contracting Institusi Untuk Satu Jenis Pelayanan Kesehatan Tertentu (incl: SDM) Contracting Institusi Untuk Manajemen (incl: SDM) Resolusi World Health Assembly pada pertemuan nya yang ke-56 tahun 2003 Contract- ing SDM Yankes (tim) Contract- ing SDM Mana- jemen (tim) Contract- ing SDM Yankes (indivi- dual) Contract- ing SDM Manaje- men (indivi- dual)

Individual-based contracting Dari Dokter PTT (Keppres No. 37/1991)  hingga Permenkes No. 71/2016 (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan): Kontrak tenaga promosi kesehatan di puskesmas Kontrak tenaga Fasilitator STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) kabupaten

Kelemahan kontrak individual Rentang kendali terlalu lebar (Kemenkes mengawasi seluruh wilayah)  sulit pengawasannya  terjadi moral hazard individu Contoh: tidak masuk kerja atau bermalas-malasan karena tidak diawasi; bekerja tidak sepenuh hati

Kasus kontrak individu (BOK 2016) untuk tenaga promkes Rentang kendali sempit (puskesmas mengawasi tenaga kontrak)  pengawasan lebih baik Kendala: daerah sulit/terpencil  sulit mendapatkan tenaga promkes Akibatnya: dana BOK 2016 untuk kontrak lebih dinikmati daerah maju

Alternatif mekanisme kontrak Pokok Bahasan 2: Alternatif mekanisme kontrak

Alternatif mekanisme kontrak Perlu dipertimbangkan sistem kontrak lembaga sebagai penyedia SDM promkes dan tenaga kesling Perlu dikembangkan kontrak yang lebih komprehensif mulai dari tenaga ahli kesmas (S2-S3) di tingkat provinsi dan (S1-S2) di kab/kota, hingga tenaga madya (D3) di puskesmas  melalui lembaga  kontrak 2 level

Kontrak 2 Level: Kontrak Lembaga

Kasus Kontrak Lembaga di Kab. Berau Kaltim (2008) Tersedia anggaran Rp. 1,5 M untuk kontrak lembaga (penyediaan tim tenaga kesehatan) di puskesmas Anggaran tak terserap karena tak ada provider untuk level kesehatan masyarakat yang siap (NOTE: Bandingkan dengan Sister Hospital NTT untuk pelayanan kuratif yang banyak providernya)

Implikasi Perlu menyiapkan calon provider lembaga untuk kontrak pelayanan kesehatan masyarakat

Pokok Bahasan 3: Agenda kegiatan

Tujuan Memahami kebijakan kontrak untuk kesehatan masyarakat Memahami pentingnya semangat kewirausahaan bagi lembaga calon provider sistem kontrak Memahami konsep dan teori kontrak Memahami langkah-langkah dan strategi pemenangan kontrak Memahami langkah-langkah dan strategi implementasi kontrak Memahami manajemen risiko dalam kontrak Menyusun Rencana Tindak Lanjut.

Agenda Webinar 1: Jum’at 3 Februari 2017 (08.00 – 10.00 WIB) Workshop: Kamis 23 Februari 2017

Selamat mengikuti kegiatan terima kasih