TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM bahan 9 / etika administrasi / herwanparwiyanto TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM BAHAN – 9 ETIKA ADMINISTRASI ILMU ADMINISTRASI NEGARA SMT. 6 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id ilmu administrasi / fisip-uns

MISI ORGANISASI PUBLIK PELAYANAN PUBLIK PRINSIP CITIZEN CHARTER http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id TEORI TRANSPARANSI MISI ORGANISASI PUBLIK PELAYANAN PUBLIK PRINSIP CITIZEN CHARTER

Teori tentang TRANSPARANSI informasi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Teori tentang TRANSPARANSI informasi Pada dasarnya, pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan (transparency) informasi bagi publik dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Transparansi akses informasi menjadi salah satu penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah.

Hak atas informasi meliputi : http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Hak atas informasi meliputi : 1. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe) 2. Hak publik untuk mengakses informasi (public access to information) 3. Hak publik untuk berpatisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (right to participate)

bahan 9 / etika administrasi / herwanparwiyanto http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 4. Kebebasan berekspresi yg salah satunya diwujudkan kebebasan pers (free & responsible pers) 5. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan (right to appeal) baik melalui administrasi maupun adjudikasi (mengunakan sarana pengadilan semu, arbitrasi maupun pengadilan) ilmu administrasi / fisip-uns

MISI ORGANISASI PUBLIK http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id MISI ORGANISASI PUBLIK Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan dibentuknya suatu organisasi. Untuk mengukur kinerja organisasi publik/privat, ada beberapa indikator : work load, economy, efficiency, effectiveness, & equity (Sclim & Wood ward, 1992 dalam Keban, 1995), productivity (Perry, 1990 dalam Dwiyanto, 1995)

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Dalam organisasi publik, sulit ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai (Fynn, 1986; Jackson & Palmer, 1992 dalam Bryson, 2002) Bila dikaji dari tujuan & misi utama organisasi publik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan & melindungi kepentingan publik, tampaknya sederhana sekali ukuran kinerjanya, namun tidak demikian faktanya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan ukuran kinerja organisasi publik.

Indikator kinerja organisasi publik http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Indikator kinerja organisasi publik Indikator kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto, 1995 : A. Produktifitas B. Kualitas Layanan C. Responsivitas (rela menolong customers) D. Responsibilitas (kesesuaian dg prinsip adm.) E. Akuntabilitas

Kriteria kinerja : Menurut Wahyudi Kumorotomo (1995) : A. Efisiensi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Kriteria kinerja : Menurut Wahyudi Kumorotomo (1995) : A. Efisiensi B. Efektifitas C. Keadilan D. Daya Tanggap

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, responsivitas maupun responsibilitas. Berbagai literatur yg membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yg dilakukan oleh birokrasi pelayanan.

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, rule government menjadi good governance, tugas utama dalam penguatan eksistensi pemerintah (termasuk pemda) adalah menciptakan pemerintahan yg acceptable (secara politik), efektif (secara hukum), & efisien (secara administratif)

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id PELAYANAN PUBLIK NEGARA dalam upaya mencapai tujuannya, tentu membutuhkan perangkat negara yang disebut pemerintah & pemerintahan. Pemerintah pada hakekatnya memberikan Pelayanan pada Masyarakat. Untuk itu, Birokrasi tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan & kreatifitasnya.

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Citizen’s Charter Citizen’s charter muncul karena masih lemahnya posisi tawar masyarakat dalam melakukan kontrol atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yg dilakukan birokrasi pemerintah (Dwiyanto, 2001) Citizen’s charter merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yg menempatkan pengguna layanan sbg pusat perhatian.

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Prinsip Citizen’s Charter http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Prinsip Citizen’s Charter 1. Serve Citizens, not Customer 2. Seek the Public Interest 3. Value citizenship over entrepreneurship 4. Think strategically, act democratically 5. Recognize that accountability isn’t simple 6. Serve rather than steer 7. Value people, not just productivity (denhardt & denhardt, 2007 : 42)

Serve citizens, not customers http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Serve citizens, not customers Kepentingan publik bukan agregasi kepentingan individu, namun dialog tentang nilai bersama; Bukan hanya memenuhi permintaan konsumen, terapi membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negara

Seek the public interest http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Seek the public interest Administrator harus membangun pemahaman bersama tentang kepentingan publik, menciptakan tanggung jawab dan kepentingan bersama.

Value citizenship over entrepreneurship http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Value citizenship over entrepreneurship Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan publik & warga negara yg memiliki komitmen bersama untuk membangun masyarakat yg lebih baik.

Think strategically, act democratically http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Think strategically, act democratically Kebijakan & program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai melalui usaha kolektif & proses kolaboratif

Recognize that accountability isn’t simple http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Recognize that accountability isn’t simple Pelayan publik harus memperhatikan lebih dari sekedar pasar, juga hukum dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga

Serve rather than steer http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Serve rather than steer Membantu warga dalam mengartikulasikan kepentingan bersama, bukan mengendalikan & mendikte warga.

Value people, not just productivity http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id Value people, not just productivity Organisasi publik dan jaringan dimana mereka berpartisipasi akan lebih berhasil pada jangka panjang jika dikembangkan melalui proses kolaborasi & kepemimpinan bersama (shared leadership) yang didasarkan pada penghormatan pada seluruh rakyat.

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id …terimakasih…