Pengawasan Keuangan Daerah Achmad Lutfi, S. Sos., M. Si.

Kekuasaan pemerintah daerah, yaitu bobotnya dalam keseluruhan sistem administrasi suatu pemerintahan, tergantung pada luasnya tanggung jawab serta sumber-sumber keuangannya. Hal tersebut juga tergantung pada tingkat kebebasan yang dimiliki dalam memanfaatkan sumber-sumber keuangannya guna melaksanakan tanggung jawabnya. Kebebasan pemerintah ini dibatasi oleh pengendalian yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, atau tingkatan pemerintah yang lebih tinggi, terhadap pengelolaan keuangan internalnya (internal financial management).

Tujuan Pengendalian Keuangan Daerah Tujuan Politik Memelihara kesatuan bangsa. Menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan daerah .agar tidak bertentangan dengan garis politik negara. Tujuan Ekonomi Pengendalian penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah. Kesesuaian dengan strategi pembangunan sosial dan ekonomi. Kesesuaian dengan kebijakan fiskal dan moneter pemerintah pusat.

Bentuk Pengendalian Keuangan Daerah Kewajiban untuk menyediakan pelayanan tertentu. Kewajiban untuk merencanakan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu yang telah dilimpahkan kepada daerah. Pembatasan keleluasaan penggunaan keuangan daerah. Mekanisme pengesahan anggaran oleh tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Pengendalian pengangkatan pegawai dan pemberian gajinya. Mekanisme penetapan penarikan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan daerah lainnya. Pengendalian pinjaman daerah. Pengendalian pengeluaran anggaran daerah. Pengawasan eksternal.

Faktor yang Menentukan Pengendalian Keuangan Daerah Dasar legal (peraturan perundang-undanganan). Besaran dan kapasitas administrasi pemerintahan daerah. Skala prioritas pemerintah pusat.

Kontroversi Pengendalian Keuangan Daerah Keterlibatan pemerintah yang lebih tinggi dapat lebih mendorong dan bukan mencegah terjadinya tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pengendalian, cenderung memberi kesan bahwa pemerintahan yang lebih tingi tingkatannya mengetahui apa yang terbaik bagi daerah serta mereka merupakan teladan bagi daerah. Pemerintah yang lebih tinggi dapat memanfaatkan hubungan-hubungan dengan pemerintah daerah untuk menghindarkan tangung jawabnya.

Tujuan Manajemen Keuangan Daerah Tanggung jawab. Memenuhi kewajiban keuangan. Kejujuran. Efisiensi dan efektivitas. Pengendalian.

Unsur-Unsur Manajemen Keuangan Daerah (1) Unsur berkala. Penyusunan program dan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran anggaran. Urusan uang keluar dan uang masuk. Mencatat dan melaporkan transaksi Unsur hukum. Peraturan perundang-undangan dan peraturan keuangan lainnya. Transaksi dan pemeriksaan keuangan internal.

Unsur-Unsur Manajemen Keuangan Daerah (2) Unsur luar dan dalam. Unsur luar. Pengawasan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Ratifikasi anggaran dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya. Laporan kebutuhan pemerintah daerah. Pemeriksaan eksternal. Unsur dalam. Pengawaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah setempat

Tolak Ukur Manajemen Keuangan Daerah Sederhana. Lengkap. Efisien. Efektif. Mudah disesuaikan.

Instansi yang Terlibat dalam Manajemen Keuangan Daerah Sekretariat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah. Bank Pembangunan Daerah. Badan Pengawasan Daerah.

Internal Control Process

Internal Control Activities (1) Accounting controls are aimed at covering the procedures and documentation concerned with safeguarding assets and the reliability of financial records. A strong internal control system with coherent accounting checks enables the accountants and managers to check for errors and misuse of public resources. Administrative controls are applied to the procedures and records concerning the decision-making processes that lead employees to carry out authorized activities in achieving the organization’s objectives. For example, physical check is an important administrative tool by which staff that are in charge of control processes undertake regular checks on the goods and removable items owned by the entity. Physical checks help ensure that the organization’s property is used appropriately.

Internal Control Activities (2) Management controls are used to cover all the plans, policies, procedures, and practices needed for employees to achieve the entity’s objectives. In this context, for example, hierarchical checks provide a powerful tool to make sure that responsibilities are handled in accordance with policies and procedures. These controls help to build a bottom-to-top trust with functioning communication among managerial levels while it diminishes the opportunity for corruption and misuse .

Public Financial Management Cycle

Functional and Operational Links in Internal Control and Audit

Three Types of Audit (1) A compliance audit consists of the checks carried out to evaluate how well the organization complies with and adheres to relevant policies, laws, directions, plans, and procedures. The compliance audit emerges as the basic element of conducting an audit. The financial audit assesses the internal control systems that ensure the quality of accounting information and financial reporting. Financial audits include financial statements, accounts, accounting, receipts, and other financially related issues. Financial statement audits provide reasonable assurance about whether the financial statements of an audited entity present fairly the financial position, results of operations, and cash flows in conformity with accounting standards.

Three Types of Audit (2) Financial audits also determine whether (a) financial information is presented in accordance with established or stated criteria, (b) the entity has adhered to specific financial compliance requirements, or (c) the entity’s internal control structure over financial reporting and safeguarding assets is suitably designed and implemented to achieve the control objectives. Finally, a performance audit aims to review whether a particular activity is completed in a way that has produced effective, efficient, and economic results. It is viewed as an objective examination of evidence for providing a reasonable assessment of an organization’s performance.

Establishing Effective Internal Control in Local Government Understand the current structure. Design a control framework. Prepare and revise the legal framework. Explore the instrument to practice internal control. Implement the proposed framework.

Building An Audit Unit in Local Government A straightforward agenda. Legal framework. Chief auditor. Independence. Audit committee. Audit scope and work.

Basic Element of Internal Audit Independence. Objective assurance. Added value. A systematic, disciplined approach.

The Scope of the Audit Compliance with financial reporting laws and regulations—regularity. Compliance with budget laws. Compliance with laws and regulations regarding the content of policy areas and programs. The soundness of accounts. The true and fair view of financial reports. Orderly and verifiable financial management. Abuse or improper use of laws and regulations. Fraud and corruption by politicians or government officials. Performance.