KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
Advertisements

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
Medan, …………… 2011 Kepada Yth :
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KEBERATAN DAN BANDING.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
1. Rina Alfrina ( )‏ 2. Rizky Septiana Putri ( )‏ 3. Hari 4. Kartika Nur’Ayu Asmara ( )‏
Pengimbasan Implementasi
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012
13. Kartu Plastik Lecture Note: Trisnadi Wijaya, SE., S.Kom
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, SE., S.Kom
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN S O P
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
KARTU KREDIT DOSEN PENGAMPU : RETNOSARI, S.Pd Disusun oleh : KELOMPOK 6 1.EKA KARTIKAWATI AZIZAH( ) 2.LUKMAN HAKIM( ) 3.NURUL SUCI QURNIANINGSIH( )
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR SEKRETARIS DPRD
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PERTEMUAN KEEMPAT KETERAMPILAN MENULIS oleh Teguh Prakoso
SOSIALISASI SITU.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
MENGELOLA DANA KAS KECIL
KLIRING.
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
Rekening Giro Bank sebagai alat pengawasan
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS VERIFIKASI PENYELENGGARA UNBK 2015/2016
RETRIBUSI DAERAH.
AKUNTANSI KLIRING.
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
Medan, …………… 2011 Kepada Yth :
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
AKUNTANSI KLIRING.
Lembaga Pembiayaan Kelompok IV.
Inspektorat Kabupaten Sleman
AKUNTANSI KLIRING.
AKUNTANSI KLIRING.
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
AKUNTANSI KLIRING.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS
KEBERATAN DAN BANDING.
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
. Cara Mengajukan Pinjaman
PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN RE-SERTIFIKASI
AMRINA ROSYIDA, S.Psi., MH KASIE PENTA PKK LATTAS.
Prosedur Pengurusan Izin Gangguan
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
ADMINISTRASI & KEUANGAN PKK. 1. Surat Surat adalah satu alat komunikasi atau alat penyampaian berita secara tertulis yang berisikan pemberitahuan, pernyataan,
Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PELATIHAN TEKNIS PENERAPAN “SIAP” PENGURUSAN SP SETNEG DI LINGKUNGAN UNS Yogyakarta, 8-9 Januari 2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]
Pemungutan Pajak Daerah
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Erna Rosyanah Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 30 Agustus 1988 Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan Prodi : Sekretaris Eksekutif.
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG LAMPIRAN II 1. PROSEDUR PELAYANAN BBN, PENGGANTIAN PENUKARAN BUKU TPHP TOKO KEPALA DINAS ARSIP SEKRETARIS KABID BINA USAHA KABID SARANA DAN PRASARANA PEMOHON SEKRETARIAT (UMUM) KEPALA UPTD KETERANGAN : Pemohon memasukan surat ke sekretariat (umum) Sekretariat (umum) mendisposisikan surat pemohon ke sekretaris Surat pemohon kembali lagi ke sekretariat (umum) Sekertariat (umum) disposisi ke Kabid Bina Usaha dan verifikasi Dari Kabid Bina Usaha dan verifikasi Kembali ke sekretaiat (umum) Sekretariat (umum) disposisi ke Kabid Sarana dan Prasarana Kabid Sarana dan Prasarana verifikasi kembali ke sekretariat Sekretariat (umum) disposisi ke Kepala UPTD Kepala UPTD kmbali ke sekretariat dan verifikasi Sekretariat (umum) kembali ke sekretaris dan verifikasi Dari Sekretaris dan Kabid Bina Usaha ke Kepala Dinas Disetujui Kepala Dinas langsung di arsipkan Setelah itu kembali ke si pemohon Padang, Januari 2017 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG H. ENDRIZAL, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670703 199503 1 001

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG 2. PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KUNING TPHP TOKO DAN PERUBAHAN BENTUK KABID SARANA PRASARANA ( VERIFIKASI ) KABID BINA USAHA PEMOHON SEKRETARIS SEKRETARIAT (UMUM) KETERANGAN : Pemohon memasukan surat Ke Sekretariat (umum) untuk di disposisikan Setelah di disposisikan oleh Sekretariat (umum ) langsung ke Sekretaris Dari Sekretaris ke kabid saranaprasarana Dari Kabid Saranaprasarana ke Kabid Bina Usaha Dari Kabid Bina Usaha kembali ke Sekretaris Sekretariat (umum) ke pemohon Padang, Januari 2017 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG H. ENDRIZAL, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670703 199503 1 001

3. PROSEDUR PELAYANAN RETRIBUSI BULANAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI BULANAN PEMBAYARAN OLEH PEDAGANG PETUGAS PENERIMA/KASIR BENDAHARA PENERIMA KOORDINATOR SETOR SETORAN KE BANK BUKTI KABID BINA USAHA LAPORAN KE DPKA LAPORAN REALISASI PENERIMAAN LAPORAN KETERANGAN : Penetapan Besaran Retribusi Ditetapkan oleh SKRD SKRD menetapkan Retribusi Bulanan Retribusi Bulanan dibayar oleh pedagang Ke petugas penagihan Petugas penagihan setor ke petugas penerima/kasir Petugas penerima/kasir setor ke bendahara penerima Bendahara penerima membuat laporan ke Koordinator dan Kepala Bidang Bina Usaha Bendahara penerima langsung setor ke Bank Bukti setoran ke Bank laporkan ke bendahara penerima Bendahara penerimaan membuat laporan ke koordinator dan Kepala Bidang Bina Usaha untuk laporan realisasi penerimaan 12. Setoran ke Bank sebagai laporan ke DPKA Padang, Januari 2017 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG H. ENDRIZAL, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670703 199503 1 001

4. PROSEDUR PELAYANAN RETRIBUSI HARIAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI KETERANGAN : Penetapan Besaran Retribusi Ditetapakan oleh SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah ) Pengambilan Karcis Retribusi Harian Pasar Pemungutan retribusi Harian Pasar dengan memberikan karcis Setelah itu disetorkan ke petugas penerima Petugas penerima menyetorkan langsung ke Bank Bukti setoran ke Bank di teruskan ke Koordinator Dari Koordinator ke Kabid Bina Usaha Kabid Bina Usaha mendapatkan laporan realisasi penerimaan bulanan Dan mingguan SKRD (SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH) PENGAMBILAN KARCIS RETRIBUSI HARIAN PASAR PEMUNGUT RETRIBUSI HARIAN PASAR DENGAN MEMBERIKAN KARCIS SETORAN PETUGAS PENERIMA SETORAN KE BANK, BUKTI KOORDINATOR KOORDINATOR Padang, Januari 2017 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG H. ENDRIZAL, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670703 199503 1 001 KABID BINA USAHA LAPORAN REALISASI PENERIMAAN BULANAN DAN MINGGUAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG 5. PROSEDUR PELAYANAN SURAT MENYURAT SURAT MASUK PETUGAS AGENDA SURAT SEKRETARIS KEPALA DINAS BIDANG TERPENUHI SYARAT TINDAK LANJUT OLEH BIDANG HASIL TINDAK LANJUT TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGISIAN SURAT KETERANGAN : Diterima surat masuk oleh bagian umum pada sub bagaian umum Menugaskan petugas untuk menandatangani tanda terima surat (cantumkan tanggal dan jam diterima ) 3. Menugaskan petugas untuk meneruskan surat masuk dengan lembaran disposisi ke sekretaris Menugaskan petugas untuk membaca disposisi sekretaris atas surat tersebut untuk diteruskan ke bidang-bidang sesuai disposisi Mennggu surat untuk diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan Tujuan surat masuk terkait dengan bidangnya Setelah itu hasil ditindaklanjuti Padang, Januari 2017 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG H. ENDRIZAL, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670703 199503 1 001

MEKANISME PENERBITAN SIUP MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) PENGAJUAN PERMOHONAN VERIFIKASI DOKUMEN (PETUGAS) PROSES & PENERBITAN PENANDATANGANAN (KEPALA DINAS) TIDAK LAYAK TIDAK LENGKAP CEK LAPANGAN (TIM) PENGAMBILAN HASIL LENGKAP & BENAR LAYAK PERUSAHAAN PENARIKAN RETRIBUSI (SETORAN KE KHAS DAERAH) 5 HARI KERJA Dinas Perdagangan Kota Padang Tahun 2017