Status Perguruan Tinggi: Apa, mengapa, dan bagaimana?

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Advertisements

BEASISWA PPA/BBM TAHUN 2013
PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :
PEMETAAN PTN BERDASARKAN ATURAN DASAR PT
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah
PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU Kukuh Heru Yanto,SH,MH Kepala Bidang Mutasi Kanreg VIII BKN.
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
Bahan dari materi-materi WORKSHOP Penyiapan Template Data Dasar untuk sistem akreditasi HOTEL SAHID - MANADO 7 MEI 2010 Hanna H.Bachtiar Iskandar Sondang.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG YAYASAN & UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI Pengantar Ilza Mayuni (Koordinator) RAPAT KOORDINASI KOPERTIS WILAYAH III dengan.
PEMETAAN PTN BERDASARKAN ATURAN DASAR PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PTS SEHAT JAKARTA, 9 APRIL 2015
SINKRONISASI L2 DIKTI DENGAN KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PENATAAN PERGURUAN TINGGI
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PROGRAM PEMBINAAN PTS PP-PTS 2015
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Universitas Padjadjaran
MENINGKATKAN KEGIATAN TRIDHARMA PT
Peran LAM-PTKes dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi Kesehatan Melalui Aktreditasi di Masa Mendatang Mohamad Nasir Menteri Riset, Teknologi,
UU 23 / 14 ??.
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Kebijakan Kelembagaan, Dosen, dan Kemahasiswaan
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
PTIPD Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
Prof. dr. jamal wiwoho,s.h.,m.hum.
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Kebijakan dan STRATEGI Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Prof. dr. jamal wiwoho,s.h.,m.hum.
PELAYANAN PDDIKTI DI DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI
SOSIALISASI SNMPTN 2015 SOSIALISASI SNMPTN 2015 DI 4 KABUPATEN
PROGRAM PEMBINAAN PTS 2015 (PP-PTS 2015) PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL
Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi
Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
DATA PRESTASI. DATA PRESTASI PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR Tahun 2015.
Tujuan Penghargaan Bina Mutu PTS
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
STT ATLAS NUSANTARA MALANG
BADAN AKREDITASI NASIONAL-PERGURUAN TINGGI
STT ATLAS NUSANTARA MALANG
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Nomor : 02-5/ 719/F/V/2015 Jakarta, 20 Mei 2015 Lamp : 1 (set)
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia tahun 2017
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
Oleh : Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI KITA
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Kebijakan Pendidikan Tinggi
Empat Tahun Kerja Kopertis/LLDikti7.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor : 02-5/ 719/F/V/2015 Jakarta, 20 Mei 2015 Lamp : 1 (set)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
Akreditasi Perguruan Tinggi 2019.
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Biro Sumber Daya Manusia
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
AKREDITASI BERBASIS OUTCOME
Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Mutu Yang Berkelanjutan
Transcript presentasi:

Status Perguruan Tinggi: Apa, mengapa, dan bagaimana? Ali Maksum www.kopertis7.go.id Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

landasan hukum UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi PP No. 4/2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang pendirian dan pencabutan ijin perguruan tinggi Surat Dirjen Dikti No. 2559/D/T/97 tertanggal 21 Oktober 1997; No. 2630/D/T/2000 tertanggal 22 September 2000; No. 1506/D/T/2005 tertanggal 16 Mei 2005 tentang penyelenggaraan kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif dan keabsahan ijazahnya

44/2015

Data akreditasi Institusi Akreditasi A, 5 Data Akreditasi Prodi Data akreditasi Institusi Sumber: Data Kopertis wilayah VII, des 2016

Status PTS dalam PD-Dikti, Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Aktif PTS yang melaksanakan proses Pendidikan secara regular, sesuai ketentuan, dan sehat Ada 327 PTS Pembinaan PTS dalam masa pemberian sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan Ada 2 PTS, Universitas Yos Sudarso Surabaya dan STIH Sunan Giri Malang Tutup PTS sudah tidak beroperasi/ tidak memenuhi persyaratan pendirian sehingga ditutup/ sanksi berat. Ada 17 PTS Alih bentuk PTS yang mengubah bentuk institusinya (akademi, poltek, sekolah tinggi, institut, dan universitas) Ada 27 PTS Alih kelola PTS yang dialih kelolakan dari BP lama ke BP yang baru Ada 1 PTS, STIE Cakrawala Malang Sumber: PD-Dikti, 7 Sept 2017

sanksi Mengacu Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 Sanksi ringan: teguran tertulis Sanksi sedang: penghentian sementara bantuan pemerintah dan penyelenggaraan Pendidikan Sanksi berat: penghentian pembinaan, pencabutan ijin Prodi dan perguruan tinggi

Total 17 PTS