DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
SIM NIPTK.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN DISAMPAIKAN DLM ACARA BIMTEK BAGI SERVICE PROVIDER FASILITASI KES DAN PENDIDIKAN OKTOBER
PENGETAHUAN PKH Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2013
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO JLN. VETERAN NO. 54, TELP.
Disampaikan dalam Rakor Program Keluarga Harapan
Oleh : Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
KOMPONEN PENDIDIKAN DALAM PKH
PROGRAM PEMBERIAN OBAT CACING KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PKH Pendidikan.
BIMTEK SERVICE PROVIDER KABUPATEN TAHUN 2012 “PKH KOMPONEN KESEHATAN”
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
BIMTEK SERVICE PROVIDER KABUPATEN TAHUN 2012 PKH KOMPONEN PENDIDIKAN
PAPARAN BIMTEK PENDAMPING & OPERATOR PKH TAHUN 2010
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
Pendampingan PKH.
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
Monitoring dan Evaluasi
TEKNIK PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI KOTA TEGAL
Monitoring dan Evaluasi
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
Di Susun Oleh : Nila Wahyu Oktavia (D ) D3 – Perpustakaan A
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SEKSI MAPENDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
JAMPERSAL Kelompok 2.
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENDATAAN BANTUAN SISWA MISKIN PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2014
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI AKREDITASI TAHUN 2017
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
PENGETAHUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
Evaluasi dan Rencana Kerja
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
VERIFIKASI KOMITMEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Program Indonesia Pintar
SOSIALISASI PENYESUAIAN INDEKS BANTUAN SOSIAL
Transcript presentasi:

DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH RAPAT KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TK. KABUPATEN TAHUN 2012 DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH TGL. 24 APRIL 2012

SASARAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN RTSM ( Rumah Tangga Sangat Miskin ) Sejumlah 11.196 Dari Data BPS Melaui PPLS 2008 Memenuhi Kriteria: Ada Ibu hamil Ada Balita Ada anak usia SD dan SMP

Skenario Bantuan Skenario Bantuan Bantuan per RTM per tahun (Rp) Bantuan tetap 200.000 Bantuan Kesehatan : Anak Usia Balita dan atau Ibu Hamil/Menyusui Bantuan Pendidikan : Anak Usia SD/MI Anak Usia SMP/MTs 800.000 400.000 Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000 Bantuan minimum per RTSM 600.000 Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000

KEWAJIBAN Anak usia 0 – 6 tahun dan ibu hamil / nifas wajib mengikuti persyaratan seluruh protokol pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Anak usia 6 – 15 tahun wajib didaftarkan dan disekolahkan ke SD / MI atau SLTP / MTS dan hadir di kelas minimal 85 % dalam sebulan. Anak usia 15 – 18 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil sekolah kesetaraan.

10. SANKSI BAGI PESERTA PKH Pemotongan Bantuan jika peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 1 tahap pembayaran. Dalam satu bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50.000 Dalam dua bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp. 100.000 Dalam tiga bulan bantuan akan bekurang sebesar Rp 150.000 Apabila tiga bulan berturut-turut maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran Keterangan : Ketentuan sanksi berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima PKH

TENAGA PENDUKUNG PKH SRAGEN PENDAMPING DAN OPERATOR PKH merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan PKH di KABUPATEN SRAGEN. Pendamping PKH bisa menuntun RTSM, memberikan advokasi informasi kepada RTSM untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Operator PKH membantu pelaksanaan PKH antara lain mulai dari entry hasil validasi, verifikasi, pemutakhiran data serta pengaduan masyarakat. Sragen terdiri dari 4 orang Operator dan 30 orang Pendamping 6

Data Final Closing dan Pembayaran Pada Tiap Tahapan No Komponen Tahap 1 2011 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 2012 1 Jumlah Ibu Hamil 269 264 177 188 165 2 Jumlah Balita 4436 4523 3867 3880 3856 3 Jumlah Anak SD 6866 6854 6524 6510 6459 4 Jumlah Anak SMP 2650 2647 2933 2907 2840 5 Data Eligible 7547 7521 7292 7259 7175 6 Jumlah Bantuan 2.357.950.000 2.360.250.000 2.269.400.000 2.261.300.000 2.216.700.000 7 Jumlah yang tidak mencairkan 21 33 23 11 8 Jumlah uang yang tidak dicairkan 6.150.000 8.550.000 5.850.000 2.750.000 2.450.000 9 Prosentase pencairan 99.74% 99.64% 99.88% 99.89%

Permasalahan Pencairan Dari sekian ribu peserta PKH ada beberapa yang tidak mengambil bantuan yang disebabkan karena si penerima bantuan sedang merantau keluar daerah sehingga tidak dapat cair 100% Sisa Jumlah Uang yang tidak dibayarkan Masih tersisa di rek giro online pos dan menunggu proses pengembalian ke kas negara.

Permasalahan Verifikasi Komitmen Masih banyak Bidan dan pengelola Faskes dan fasdik yang mempertanyakan insentif dan teknis pelaksanaan Verifikasi. Untuk Fasdik, diupayakan dapat SK dari dinas pendidikan sebagai petugas verifikator sehingga dapat untuk PAK (Pengajuan Angka Kredit) dan bisa dijadikan promosi para guru untuk pengajuan guru atau kepala sekolah teladan. Anak usia pra sekolah banyak yang belum terverifikasi Sehingga bantuanya terpotong. Perlu adanya Timbang anak ke TK dan PAUD sehingga anak usia pra sekolah dapat terverifikasi.

PEMOTONGAN DARI VERIFIKASI KOMITMEN TAHAP 1 TAHUN 2012 KABUPATEN PEMOTONGAN KESEHATAN PEMOTONGAN PENDIDIKAN TOTAL PEMOTONGAN SRAGEN 14.750.000 3.500.000 18.450.000

Permasalahan Lintas Sektoral Belum maksimalnya pemahaman bersama Dinas Pendidikan (terutama penggunaan dana PKH bagi anak sekolah). Penggunaan dana Bantuan PKH Lebih diperuntukan sebagai penguatan ekonomi keluarga. Sehingga anak peserta PKH masih masuk sebagai penerima BSM maupun BOS

PERMASALAHAN KEPESERTAAN JAMKESMAS BAGI PESERTA PKH Memastikan peserta PKH dijamin sama dengan jamkesmas (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat) Perlunya surat edaran dari DKK Kab. Sragen tentang kepesertaan jamkesmas bagi PKH buat pegangan para pendamping dan Rumah Sakit/puskesmas

JUMLAH APBD DAERAH SEBAGAI DUKUNGAN DAERAH TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Jumlah Sharing APBD Daerah NO KABUPATEN DUKUNGAN APBD 2011 DUKUNGAN APBD 2012 1 WONOGIRI 24 juta 44 juta 2 SRAGEN 5 juta 15 juta 3 CILACAP 100 juta 150 juta 4 PEMALANG 5 BREBES 200 Juta 6 SEMARANG 31 juta 20 juta 7 REMBANG

Perhatian Perlu sinergitas program dan kegiatan lintas sektor yang mendukung PKH pada semua tingkatan. Optimalisasi Pengelolaan dan Koordinasi Perlunya sistem yang dapat digunakan untuk melihat capaian kinerja PKH secara jelas dan terukur Komitmen untuk melaksanakan Program /Kegiatan yang mendukung PKH SESUAI sistem perencanaan dan penganggaran Daerah

TERIMAKASIH ANAKKU.. HARAPAN BANGSAKU..