PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)

Advertisements

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu

PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEDOMAN PENELITAN DOSEN 19 Agustus Latar Belakang  SK No.045a/SK.P/III/IKPIA/2011  Standarisasi Penelitian.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.

Sistem Penjaminan Mutu

DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi

KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD

Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.

Sistem Penjaminan Mutu

UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI

KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN

Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta

SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH

PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)

Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA

LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.

LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.

S E L A M A T D A T A N G.

TEKNIK DAN MEKANISME PENYUSUNAN UKL-UPL

PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014

RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM

(KREATIVITAS DAN INOVASI) KABUPATEN KARANGANYAR

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD

REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Seluk beluk pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protokol

PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018

EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018

JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK jipp.jatengprov.go.id

KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018

PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018

PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

PERATURAN PEMERINTAH NO.38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.

POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019

Akreditasi institusi.

Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) dan Kinerja Program Studi (KPS)

SOSIALISASI KEPWAL NOMOR 421/229/HK-KS/V/2018 TTG PENETAPAN PENGUKURAN SKM BIDANG PENDIDIKAN TK , SD DAN SMP NEGERI SE KOTA SAMARINDA Samarinda , 3 Juli.

OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE

Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.

Transcript presentasi:

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF (Innovative Government Award/ IGA) Tahun 2017 Oleh : Ir. Sholih, MM

Landasan Kebijakan UU RI No. 23 Th. 2014 Ttg Pemerintahan Daerah UU No.30 Th. 2014 Ttg UU RI No. 25 Th. 2009 Ttg. Pelayanan Publik UU No. 17 Th. 2007 Ttg. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. PP RI No. 6 Th. 2008 Ttg. Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda. PP RI No. 60 Th. 2008 Ttg Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.

Maksud dan Tujuan Memmacu Pemprov/ Pemkab meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan. Mendorong penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang selaras dengan Good Governance Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masy. terhadap proses2 inovasi. Meningkatkan pengawasan dan peran serta masy. dalam perumusan kebijakan.

Bidang Penilaian Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Inovasi Daerah Lainnya sesuai bidang urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah Inovasi Pelayanan Publik

Persyaratan Umum 1. Inovasi minimal telah berjalan 2 Tahun 2. Memiliki Kebaharuan atau Keunikan 3. Melibatkan Peran Masyarakat dan Stakeholder 4. Dibiayai APBD dan/atau Pembiayaan yang Sah 5. Memberikan dampak/ manfaat bagi daerah dan masyarakat.

Persyaratan Administrasi Mengirim surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti kegiatan penilaian IGA ( paling lambat dikirim ke Bagor setda jepara tanggal 31 Juli 2017) Mengirim Profil Inovasi Daerah ke Bagian organisasi (7 Agustus 2017 ) Profil Inovasi Daerah yang dikirimkan dilengkapi dengan Surat pengantar dari Bupati. Dokumen dan Bahan Paparan dibuat dalam rangkap 3 (hardcopy dan softcopy) Pemda menyertakan surat kesediaan Gubernur, Bupati atau walikota untuk mempresentasikan didepan Tim Penilai di Jakarta Profil akan dikirimkan ke Kemendagri paling lambat tanggal 15 Agustus 2017

Sistematika Penulisan Profil Inovasi Daerah BAB Sub-bab A. GAMBARAN UMUM Kondisi Geografis Kondisi Penduduk Kondisi Perekonomian Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi Sosial dan Budaya B. DESKRIPSI BENTUK INOVASI DAERAH Latar Belakang Inovasi Daerah Permasalahan Landasan/ Dasar Peraturan Maksud dan Tujuan Waktu Penyelenggaraan Indikator Keberhasilan C. ANALISIS KRITERIA PENILAIAN Mengandung Pembaharuan Memberi Manfaat Tidak mengakibatkan Pembebanan bagi masyarakat. Merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dapat direplikasi

BAB Sub-bab D. PENUTUP E. LAMPIRAN-LAMPIRAN Dokumentasi Perda/perkada/aturan lainnya Struktur organisasi pelaksana inovasi daerah. Rekapitulasi pembiayaan. Ringkasan Profil (Bahan Presentasi) Hasil Inovasi Daerah.

Metode Penilaian Se Seleksi Persyaratan Validasi Faktual ke Lapangan Seleksi Profil Inovasi Presentasi Profil Inovasi Penilaian Akhir

Jadwal Penilaian Pernyataan Kesanggupan mengikuti kegiatan penilaian IGA ( tanggal 26-31 Juli 2017) Pengiriman Profil Inovasi Daerah (26 Juli-7 Agustus 2017 ) Penetapan hasil seleksi penilaian sebagai nominator dan pemberitahuan ke Daerah untuk presentasi di Jakarta (16-31 Agustus 2017) Pemberitahuan Validasi Faktual ke Lapangan (Minggu pertama bulan September) Validasi Faktual ke Lapangan (Minggu ke-2 sampai ke-4 bulan september) Penyerahan Penghargaan oleh Presiden/ Mendagri ( Minggu ke-2 sampai ke-4 bulan Nopember)

TERIMA KASIH