SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA Disusun oleh : Sriyanto., SE., MM
Sistem Perekonomian Indonesia adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi (untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara). Tujuan Sistem Ekonomi 1. Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. 2. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi. 3. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/ gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa. 4. Memelihara dan meningkatkann hubungan ekonomi dengan luar negeri.
PERKEMBANGAN SISTEM PEROKONOMIAN DI INDONESIA Pada masa Belanda Pada masa penjajahan di Indonesia menerapkan sistem monopolis dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai dengan perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka menerapkan peraturan dan strategi untuk menguasai pereonomian Indonesia. Dengan memonopoli rempah – rempah diharapkan VOC akan menambah kas Negeri Belanda. Pada masa Inggris Inggris berusaha merubah pola sistem perekonomian pada masa Belanda. Inggris merubah pola pajak hasil bumi dengan pajak tanah, maka penduduk pribumi akan memiliki uang, yang nantinya akan digunakan untuk membeli barang produk Inggris. Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan.
Lanjutan Pada masa Tanam Paksa Tujuan dari sistem tanam paksa adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaan di pasaran dunia. Sistem ini merupakan sistem pengganti dari pajak tanah dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Sistem ekonomi pintu terbuka Adanya dorongan dari kaum humanis belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Masa penduduk Jepang Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Lanjutan Masa Orde Lama Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Masa Demokrasi Liberal Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.
Lanjutan Masa Demokrasi Terpimpin Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Masa Orde Baru Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Pelaku Ekonomi Ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi, yaitu: 1. Sektor Rumah Tangga 2. Sektor Swasta 3. Sektor Pemerintah 4. Sektor Luar Negeri Dalam perekonomian indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok, yaitu: 1. Koperasi 2. Sektor Swasta 3. Sektor Pemerintahan
GDP, Pertumbuhan dan Perubahan Struktur ekonomi