Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“Pertemuan ke Enam” Kebijakan Fiskal.
Advertisements

BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
PENGANTAR ILMU EKONOMI
Kebijakan Ekonomi Fiskal
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PEMBIAYAAN.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
Mengukur Pendapatan Suatu Negara
Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
Agenda 1 Kerangka Analisis LK Pemerintahan 2
PENGANTAR ILMU EKONOMI
VARIABEL-VARIABEL PENENTU PENDAPATAN NASIONAL
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
Kebijakan Ekonomi Fiskal
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
EKONOMIKA 2 KaitanBerbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro
APBN APBD &.
PERTEMUAN KE-2 PENDAPATAN NASIONAL
3. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
ANGGARAN KAS.
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH INDRIANI SETIYOSARI
Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
Kebijakan Fiskal Indonesia
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
Perekonomian Indonesia
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
Kardina Tria Lestari A
Kebijakan Ekonomi Fiskal
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, meliputi:
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Laporan realisasi anggaran
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
Pengukuran Pendapatan Nasional
A P B N.
PROPOSAL PENELITIAN PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PEMERINTAH SULAWESI TENGGARA OLEH ELY SISWANTO B1A1 12.
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Kebijakan Ekonomi Fiskal
Transcript presentasi:

Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku

Total Belanja = 1.126,15 Belanja APBN 2010 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN-P 2010 Total Belanja = 1.126,15 Dana ke Daerah = 682,69(60,6%)

Transfer Ke Daerah dibanding Total Pendapatan SiLPA dibanding Total Belanja Transfer Ke Daerah terdiri dari transfer dana perimbangan, dana otsus dan dana penyesuaian. SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran Rasio SiLPA terhadap total belanja Maluku mempunyai trend sama dengan Nasional, yaitu turun di tahun 2007- 2009. penurunan rasio tahun 2008 Maluku lebih besar Nasional, sehingga rasio Maluku berada dibawah rasio Nasional

Perbandingan Belanja Modal terhadap total Belanja Perbandingan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja Belanja Barang & Jasa adalah belanja untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa Tren perbandingan belanja barang & jasa Maluku dan secara nasional selama 3 tahun mempunyai trend yang sama dengan Nasional yaitu menurun(2007-2008) lalu meningkat (2008-2009). Proporsi Maluku lebih tinggi dibanding secara Nasional Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Proporsi belanja modal terhadap total belanja Maluku lebih tinggi dibanding secara nasional. Namun keduanya memiliki trend yang sama yaitu menurun dalam 3 tahun terakhir Perbandingan Belanja Pegawai terhadap total Belanja Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah, pensiunan dan pejabat daerah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tren proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Maluku dan secara nasional selama 3 tahun mempunyai trend yang sama yaitu terus meningkat. Tingkat belanja pegawai Maluku berada dibawah belanja nasional

Tingkat Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat pengangguran Maluku berada di atas tingkat Pengangguran nasional Tren yang dimiliki tingkat pengangguran Maluku memiliki trend yang sama dngan nasional, terus mengalami penurunan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat kemiskinan Maluku lebih tinggi jika dibanding secara nasional. Trend kemiskinan Maluku mempunyai trend yang sama dengan tren nasional yaitu menurun dari tahun 2007 s/d 2009 Tingkat Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi Maluku mempunyai tren yang berbeda dengan nasional, Maluku pada tahun 2007-2008 menurun, namun 2008-2009 meningkat Selama tahun 2007 dan 2008 Maluku memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, pada 2009 Maluku berada di atas nasional