PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
Advertisements

Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
Asistensi Implementasi WBRS-DAK
Direktur Pengembangan PLP
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
DATA REGIONAL KALIMANTAN
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
EVALUASI DAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013
UU 23 / 14 ??.
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA APBNP-2017
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
Pengantar Penjaringan Minat dan Desk Verifikasi Dokumen
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Lokakarya Peran Provinsi
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI JAWA TIMUR
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
Yogyakarta, Oktober 2018 Mekanisme Desk.
TINDAK-LANJUT KUNKER Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Balikpapan, Oktober 2018 Mekanisme Desk
Kementerian PPN/ Bappenas
Pendampingan Implementasi
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
TANGGAL PENYERAHAN LAPORAN
SEKSI BAGASI BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
PENINGKATAN AKSES, MUTU & LAYANAN MADRASAH Tahun Anggaran 2019
PEROLEHAN APE DI SULAWESI SELATAN
Transcript presentasi:

PROGRES PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KAB/KOTA (SSK) PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis Selaku Ketua PIU Teknis PPSP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

TUJUAN PENYUSUNAN/PEMUTAKHIRAN SSK Agar kab/kota memiliki gambaran kebutuhan pembangunan sanitasi ke depan (rencana pembangunan ke depan) Menyiapkan kab/kota dalam implementasi pembangunan sanitasi terutama untuk mencapai target 100% akses layak Media pemasaran/promosi sanitasi kab/kota 1 2 3

KEPESERTAAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROGRAM PPSP 13020825GIC35XW 481 kab/Kota telah ikut dalam Program PPSP 29 Kab/Kota belum memiliki Dokumen Perecanaan Sanitasi 466 Kab/Kota dalam tahap Implementasi

TAHAPAN PELAKSANAAN PPSP Pengembangan Kelembagaan & Peraturan Tahun n+2 dst Tahun n+2 Monitoring & Evaluasi Sasaran: Kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan rencana Penanggung jawab: Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Tahun n+1 Implementasi Sasaran: Tersedianya prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas dan berkelanjutan Penanggung jawab: Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Tahun n Penyusunan Dokumen Sasaran: Ditetapkannya strategi pengembangan layanan sanitasi permukiman Penanggung jawab: Pemerintah Kab/Kota Tahun n Pengembangan Kelembagaan & Peraturan Sasaran: Meningkatnya koordinasi, kerjasama, dankolaborasi antar pemangku kepentingan Penanggung jawab: Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Advokasi Sasaran: Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi Penanggung jawab: Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi

DARI PERENCANAAN MENUJU IMPLEMENTASI Perencanaan dan Penganggaran Implementasi Perencanaan SSK, RTRW, RPI2JM Pemrograman Penganggaran Persiapan Pelaksanaan (Readiness Criteria) Pelaksanaan Pembangunan Operasional & Pemeliharaan Tindakan Korektif Updating Rencana Tahun Berikutnya Monitoring & Evaluasi

KETERKAITAN DOKUMEN SSK DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA RENJA SKPD Posisi dokumen SSK : SSK sebagai input untuk dokumen RPJMD, RTRW, Perda BG, RPI2JM (jika SSK sudah ada sebelum dokumen perencanaan lainnya) SSK mengacu kepada dokumen RPJMD, RTRW, Perda BG, RPI2JM (jika dokumen perencanaan lainnya sudah ada sebelum SSK) Perlu sinkronisasi antara SSK dengan dokumen lainnya

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMPEROLEH DUKUNGAN PEMBANGUNAN SANITASI DARI APBN Usulan program/kegiatan tertuang dalam dokumen perencanaan & penganggaran resmi (SSK & RPI2JM) Usulan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku Pemenuhan Readiness Criteria sesuai jadwal waktu yang ditetapkan Usulan program/kegiatan diajukan ke Satker Provinsi sebelum jadwal konreg

PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI Simbol Ket Range Progres Jumlah Provinsi Jumlah Kab/Kota Terlambat 0 – 33 % 15 146 On Time 33 – 50 % 11 14 Maju > 50% 5

STATUS PROGRES DAN KUALITAS DOK. SSK PER TANGGAL 4 AGUSTUS 2016 Baik : 2 kab/kota (Kab. Barito Timur dan Kab. Meranti) Cukup : 6 kab/kota Kurang : 157 kab/kota Progres tertinggi : 67% (Kab. Barito Timur) Progres terendah : 0 % ( 22 kab/kota)

HAL-HAL PENTING DALAM PENYUSUNAN DOK. SSK Keakuratan data (data primer dan data sekunder) Kesinkronan tabel Kerang Kerja Logis (KKL) : permasalahan – tujuan – sasaran – strategi – program – kegiatan Kebutuhan program dan kegiatan : volume dan biaya, sumber pendanaan

RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI No Output Waktu Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rencana kerja Pokja Jan-Feb   Bab I dan II SSK Pemutakhiran Mar-April Bab III SSK Pemutakhiran Mei Bab IV SSK Pemutakhiran Juni Bab V SSK Pemutakhiran Juli Bab VI SSK Pemutakhiran Agustus Penjaminan Kualitas SSK Pemutakhiran Mar-Agust Konsultasi Publik Sep Penyiapan Readiness Criteria Sep-Des Jika terlambat dari jadwal ini dan dokumen SSK belum diselesaikan sampai dengan akhir waktu rencana kerja, pendampingan pf/cf tidak dapat dilanjutkan di tahun berikutnya

TERIMA KASIH

PROGRES DAN KUALITAS DOK. SSK PROVINSI BENGKULU Kab/Kota BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 Total Kabupaten Bengkulu Selatan 50,00 75,00   17,5 Kabupaten Kaur 83,33 16,7

PROGRES DAN KUALITAS DOK. SSK PROVINSI JAWA TENGAH Kab/Kota BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 Total Kabupaten Batang 100,00   25,0 Kabupaten Grobogan 83,33 50,00 14,1 Kabupaten Purworejo 66,67 41,67 3,3 Kabupaten Tegal 73,30 30,0 Kabupaten Temanggung 33,33 75,00 16,7 Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo 91,67 21,7

PROGRES DAN KUALITAS DOK. SSK PROVINSI JAWA TIMUR Kab/Kota BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 Total Kabupaten Bangkalan 66,67 50,00   13,3 Kabupaten Banyuwangi 83,33 75,00 100,00 44,2 Kabupaten Lumajang 53,33 32,5 Kabupaten Malang 16,67 3,3 Kabupaten Mojokerto 93,33 39,2 Kabupaten Nganjuk 46,67 30,0 Kabupaten Ngawi 80,00 20,00 43,3 Kabupaten Pamekasan 18,3 Kabupaten Probolinggo 20,8 Kabupaten Sidoarjo 58,33 15,0 Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban 48,3 Kabupaten Tulungagung 25,00 60,00 23,3 Kota Malang 33,33 29,2 Kota Mojokerto Kota Surabaya 30,0

PROGRES DAN KUALITAS DOK. SSK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kab/Kota BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 Total Kabupaten Mempawah 100,00 83,33   21,7 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kab/Kota BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 Total Kabupaten Hulu Sungai Selatan 100,00 58.33   16,7 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 58,33 Kabupaten Tabalong 33,33 11,7 Kabupaten Tapin 66,67 18,3 Kota Banjar Baru 50,00 15,0

POIN PENTING DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN SSK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kab/Kota BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 Total Kabupaten Barito Timur 100,00 86,67 46,67 43,33   67,0 Kabupaten Murung Raya 80,00 40,00 55,0 Kabupaten Pulang Pisau 46,7 Kabupaten Sukamara 5,0

POIN PENTING DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN SSK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kab/Kota BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 Total Kabupaten Berau 100,00 50,00   15,0 Kabupaten Mahakam Hulu 2,5 PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 Total Kabupaten Malinau   33,33 66,67 23,3

POIN PENTING DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN SSK PROVINSI SULAWESI SELATAN Kab/Kota BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 Total Kabupaten Enrekang 50,00 75,00   17,5 Kabupaten Gowa 58,33 100,00 43.06 Kabupaten Kepulauan Selayar 5,0 Kabupaten Luwu 40,0 Kabupaten Sinjai 73,33 35,0 Kabupaten Soppeng 88,30 66,67 17.5 Kabupaten Takalar 33,33 6,67 16,7 Kabupaten Toraja Utara 60,00 Kota Makassar 41,67 80,00 Kabupaten Banyuasin 11,7 Kabupaten Musi Banyuasin 91,67 21,7 Kabupaten Musi Rawas Utara 20,0 Kabupaten Ogan Ilir 53,33 25,0