KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH 01215107 INDRIANI SETIYOSARI 01215141.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“Pertemuan ke Enam” Kebijakan Fiskal.
Advertisements

PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Pertemuan Ke empat… APBD.
Kebijakan Ekonomi Fiskal
Lingkungan Perusahaan
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
PENGANTAR ILMU EKONOMI
Lima Debat Selama Kebijakan Makroekonomi
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
Pertemuan Kebijakan Makro Ekonomi
KEBIJAKAN FISKAL.
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
EKONOMIKA 2 KaitanBerbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro
KEBIJAKAN MONETER & FISKAL
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
UDINUS.
Dosen Pembimbing : Hj. Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM
Mekanisme Pasar : Permintaan dan Penawaran PENGANTAR ILMU EKONOMI
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Pertemuan ke-9 Teori Ekonomi Makro l
DOSEN PEMBIMBING : HJ.I.G.A AJU NITYA DHARMANI
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Indikator Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Mendeskripsikan cara mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi.
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
BAB 5 KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
EKONOMI MIKRO & EKONOMI MAKRO
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
Masalah Ekonomi Nama Dosen : Hj. Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM
PENGELLUARAN PEMERINTAH
ERNA YULIANA A / A FKIP/PEND.AKUNTANSI
KEBIJAKAN FISKAL KELAS XI SMA.
PERDEBATAN KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI: ATURAN KEBIJAKAN MONETER, ATURAN KEBIJAKAN FISKAL, INKONSISTENSI WAKTU DAN KEBIJAKAN KELOMPOK 10: ADHITYA PUTRI UTAMI.
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
APBN DAN APBD.
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL
PERTEMUAN 6.
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Pertemuan ke-9 Teori Ekonomi Makro l
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
PENGELLUARAN PEMERINTAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Pertemuan ke-6 Teori Ekonomi Makro l
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Pertemuan ke-9 Teori Ekonomi Makro l
Kebijakan Ekonomi Fiskal
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH 01215107 INDRIANI SETIYOSARI 01215141

1. ARTI DAN FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Kebijakan fiskal berfungsi yaitu untuk mengendalikan perekonomian dan bersama-sama dengan kebijakan moneter bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan nasional.

2. macam-macam kebijakan fiskal a. Kebijakan Fiskal Stabilisator Otomatis Di negara-negara maju, kebijakan fiskalnya memiliki peralatan stabilisator otomatis. Peralatan stabilisator tersebut adalah pajak dan pengeluaran yang di kategorikan dalam transfer payment. b. Kebijakan Fiskal Diskresioner adalah kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi.

3. Tujuan kebijakan fiskal a. Mencegah pengangguran b. Menjaga stabilitas harga c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi d. Mengatasi inflasi

4. jenis-jenis kebijakan fiskal a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (function finance) b. Kebijakan pengelolaan anggaran (the managed budget approach) c. Kebijakan stabilitas anggaran otomatis (the stabilizing budget) d. Kebijakan anggaran belanja berimbang (balanced budget approach).

5. Kebijakan fiskal dan pembangunan Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan hati-hati dapat mempercepat proses pembangunan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut: a. Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hati-hati. b. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sumber daya ekonomi. c. Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan.

6. Hubungan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pada kenyataannya, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih ditandai oleh tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah atau terjadi ketergantungan fiskal. Hal ini tercermin dari: a. Rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. b. Dominannya subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Scan buku ekonomi sma

scan koran jawa pos

SEKIAN DAN TERIMA KASIH