Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.

Advertisements

SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No

MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.

SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF

KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI

Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014

Divisi pengawasan bawaslu ri

STRATEGI PENGAWASAN PEMILU

PARTISIPASI PEMILIH MUDA dalam PEMILUKADA

ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.

ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.

REFLEKSI PEMILU 2014 DAN PERSIAPAN PILKADA 2015 DI JAWA TENGAH

SALAM ADHYAKSA.

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010

Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019

Pilkada serentak: Peluang dan tantangan

PENYELENGGARAAN PEMILU

PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.

COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS

EVALUASI PILKADA 2015: CATATAN TERHADAP PILKADA SERENTAK TRANSISI GELOMBANG PERTAMA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL OLEH: HUSNI KAMIL MANIK.

Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan

RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM

PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.

KEBIJAKAN TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Oleh: Agus Supriyatna Ketua KPU Provinsi Banten

PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017

KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI

Catatan Terhadap Beberapa Variable Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014

DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010

DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN

Masykurudin Hafidz, JPPR

Menjadi Perempuan Cerdas Berpolitik

Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah

Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014

KESIAPAN KPU KAB. PURWOREJO dalam MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 Oleh: KPU Kab Purworejo.

MEWUJUDKAN PEMILUKADA YANG DEMOKRATIS DI DKI JAKARTA

PEMILU 2009 di JATENG : PROBLEM DAN PROSPEK

Komponen Anggaran Pilgub

Lesson Learned 2015.

Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup

DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN

POTENSI MASALAH KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI

PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN

KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014

SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN

PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS

Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR

KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU

JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014

Aturan dan Larangan Kampanye

LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA.

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.

TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL

RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota

TIM ASSISTENSI BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019

Transcript presentasi:

Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Anggaran PASAL 166 Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN).

Variasi Anggaran Pilkada 2015 STANDAR BIAYA PILKADA PALING BESAR (Pemilih) NO DAERAH PEMILIH (DP4) ANGGARAN BIAYA Per-PEMILIH 1 KAB. MAHAKAM ULU 17,774 12,000,000,000 675,143 2 KAB. PANGANDARAN 30,314 5,985,300,000 527,324 3 KAB. NUNUKAN 24,352 45,101,900,000 362,695 4 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 30,707 7,613,820,000 247,951 5 KOTA BONTANG 119,244 22,112,900,000 185,442 STANDAR BIAYA PILKADA PALING KECIL (Pemilih) KAB. TASIKMALAYA 1,280,114 15,000,000,000 11,718 KAB. CIANJUR 1,702,365 25,000,000,000 14,685 KAB. SERANG 1,061,653 21,103,300,000 19,878 KAB. MALANG 1,901,723 39,384,900,000 20,710 KAB. LAMPUNG SELATAN 938,714 20,000,000,000 21,306

Data Pemilih Pasal 58 Data Pemilu menjadi sumber utama pemutakhiran dengan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) sebagai pertimbangan. Pasal 57 Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Bagaimana dengan psycososial.

Inkonsistensi Data 2015 (16 bulan) No PROPINSI DPSHP PILEG DPT Pilpres DP4 Pilkada DPS Pilkada DPT Pilkada 1 BENGKULU 1,376,025 1,379,067 1,409,314 1,430,936 1,423,523 2 JAMBI 2,491,186 2,480,927 2,547,907 2,452,476 2,439,483 3 SULAWESI TENGAH 1,914,456 1,935,646 2,011,269 1,966,800 1,809,916 4 SULAWESI UTARA 1,878,451 1,887,055 1,914,290 1,988,903 1,939,132 5 SUMATERA BARAT 3,679,677 3,611,551 3,905,796 3,545,243 3,481,086 6 KALIMANTAN SELATAN 2,822,715 2,820,304 2,842,597 2,869,038 2,858,513 7 KALIMANTAN TENGAH 1,755,689 1,819,955 1,820,852 1,865,514 1,958,377 8 KEPULAUAN RIAU 1,204,264 1,323,627 1,331,537 1,268,032 1,186,950 9 KALIMANTAN UTARA 425,720 416,377 427,971 430,631

Inkonsistensi Data 2015

Rekruitmen Penyelenggara Pasal 16, 18, 21 Rekruitmen PPK, PPS, KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian. Pasal tersebut tidak tercantum dalam perekrutan Panwascam, PPL dan Pengawas TPS.

Pasal Pencalonan PASAL 48 Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan dilakukan selama paling lama 14 hari dengan metode metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

Contoh Jakarta 7.096.168 (DPT Terakhir) 532.213 (7,5%) 1.993/Kelurahan 142/hari 17/Jam 1 Pemilih = 4 Menit

Contoh Teman Ahok 7.096.168 (DPT Terakhir) 986.315 3.694/Kelurahan 264/hari 33/Jam 1 Pemilih = 1,8 Menit

Pasal Kampanye Pasal 65. Pembagian peran antara KPU dan Pasangan Calon dalam Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan media massa cetak dan elektronik. Kata “dapat” yang berarti pilihan dapat menciptakan ketidakadilan bagi pasangan calon. Berakibat KPU bertindak tidak adil dan memberatkan.

Pasal Dana Kampanye Pasal 74 : Tidak ada batasan sumbangan untuk pasangan calon dan partai politik pendukung. Penambahan Sumbangan Dana Kampanye perorangan dari 50 juta ke 75 juta dan perusahaan dari 500 juta ke 750 juta.

Pengalaman Dana Kampanye 2015

Pengalaman Dana Kampanye 2015