Yusuf Enril Fathurrohman FP Universitas Muhammadiyah Purwokerto PERUBAHAN SOSIAL 7 - 8 Yusuf Enril Fathurrohman Agribisnis FP Universitas Muhammadiyah Purwokerto

MOBILITAS SOSIAL Mobilitas Sosial artinya adalah perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas sosial dapat mengacu pada individu maupun kelompok Mobilitas individu misalnya perubahan status dari tukang menjadi dokter Mobilitas kelompok misalnya mobilitas antargenerasi, yaitu antara orangtua dengan anaknya Menurut Paul. B. Horton, mobilitas sosial adalah Gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Mobilitas sosial mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat dengan pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Arah gerak mobilitas sosial, dapat secara horizontal maupun secara vertikal ke atas atau ke bawah. Gerak sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup, kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit.

Bentuk Mobilitas Sosial: 1. Mobilitas Sosial Horizontal Merupakan peralihan dari satu kelompok ke kelompok lain yang sederajat. Misalnya guru matematika yang berpindah mengajar dari SMK ke SMA. Dapat disimpulkan bahwa pada diri guru matematika tersebut tidak ada perubahan status, dia tetaplah guru matematika pada sekolah yang sederajat. 2. Mobilitas Sosial Vertikal Perpindahan individu atau kelompok dari satu strata ke strata lain yang tidak sederajat. Misalnya seorang dosen karena memenuhi persyaratan tertentu diangkat menjadi Rektor, disini ada perubahan status, yaitu dari hanya mengajar lalu harus memimpin institusi.

3. Mobilitas antar generasi. Perpindahan strata dikarenakan peralihan generasi. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik atau turun dalam sebuah generasi. Misalnya ayah si Doel adalah supir oplet, namun si Doel berhasil meraih gelar Insinyur dan bekerja dengan pendapatan yang lebih dari cukup. Sehingga keluarga si doel telah terjadi mobilitas. Namun perlu diingat bahwa di dalam mobilitas sosial tidak bisa dilepaskan dari Sifat Sistem Lapisan Masyarakat itu sendiri, yaitu: Bersifat tertutup. Membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik ke atas atau ke bawah. Dalam sistem ini, cara untuk menjadi anggota suatu lapisan masyarakat adalah kelahiran. Contoh: Sistem kasta pada masyarakat India. Apharteid pada masyarakat di Afrika Selatan. Pemisahan warna kulit di Amerika Serikat.

Faktor-faktor yang menghambat Mobilitas Sosial 2. Bersifat terbuka. Dalam sistem terbuka setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik pada lapisan diatasnya. Faktor-faktor yang menghambat Mobilitas Sosial 1. Perbedaan rasial dan agama. Contohnya adalah sistem kasta di India dan apartheid di Afsel 2. Kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi perkembangan, misalnya keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya, maka tidak akan ada perubahan drastis di keluarga tersebut. 3. Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan dan status sosial. Bagi wanita yang di desa dan masih sederhana pola pikirnya, maka peran ibu rumah tangga yang hanya mengurus dapur, sumur dan kasur dianggap sudah cukup. Sehingga tidak terjadi mobilitas di dirinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Mobilitas Sosial: 1. Perubahan kondisi sosial. Misalnya kemajuan industri yang dapat merubah cara hidup individu yang semula bertani beralih menjadi buruh. 2. Gerak populasi. Misalnya perkembangan kota menyebabkan terjadinya transmigrasi maupun urbanisasi. 3. Komunikasi yang bebas Pendidikan dan komunikasi yang bebas akan memudarkan semua batas dari strata sosial yang ada dan merangsang mobilitas. 4. Pembagian kerja. Kondisi negara dapat memacu masyarakat untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempati status tertentu dalam pekerjaan.

Yang dapat dilakukan untuk mobilitas ke atas : 5. Situasi politik. Kondisi politik yang tidak stabil memungkinkan perpindahan penduduk baik untuk mengungsi atau beralih kewarganegaraan Yang dapat dilakukan untuk mobilitas ke atas : 1. Perubahan standar hidup. 2. Perubahan tempat tinggal. 3. Perubahan tingkah laku. 4. Perubahan nama. 5. Perkawinan. 6. Bergabung dengan asosiasi tertentu.

DIMENSI PERUBAHAN SOSIAL Dimensi Kultural Perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalammasyarakat, seperti adanya penemuan (discovery) dalam berpikir (ilmu pengetahuan), pembaruan hasil (invention) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuaannya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru kedalam kebudayaan. Bentuk- bentuk sosial lainnya, dimana bentuknya tidak berubah dan tetap dalam kerangka kerjanya.  Perubahan sosialdan perubahan kebudayaan sulit dipisahkan. Tetepi secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan kebudayaan mengacu kepada perubahan pola-pola perilaku, termasuk teknologi dan dimensi dari ilmu, material dan nonmaterial. 

Dimensi Interaksional Dimensi Stuktultural Dimensi struktural  mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk structural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktural kelas sosial dan perubahan lembaga sosial.  Secara sederhana perubahan struktural dijelaskan sebagai berubahnya bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung dapat menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodivikasi secara terus-menerus. Dimensi Interaksional Perubahan sosial  menurut dimensi interaksional mengacu pada adanya peubahan pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Modifikasi dan perubahan dalam struktur daripada komponen-komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Hal seperti frekuensi, jarak sosial, peralatan, keteraturan dan peranan undang-undang, merupakan skema pengaturan dari dimensi spesifik dari perubahan relasi sosial. Artinya, perubahan sosial dalam banyak hal dapat dianalisis dari proses interaksi sosial. Perubahan dalam dimensi struktural dan kultural sebetulnya tak bisa dipisahkan. Artinya, dalam perubahan struktural secara implisit juga dapat dindikasikan adanya perubahan kultural sekaligus. Pembedaan antara keduanya hanya dalam tataran analisis semata, namun secara empirik sulit dibedakan. Namun yang jelas, perubahan sosial dalam budaya material lebih mudah terjadi dibanding perubahan dalam budaya non-material. Kesenjangan perubahan antara keduanya inilah yang oleh  William Ogburn disebutnya dengan istilah cultural lag(ketertinggalam kebudayaan).

Sedangkan perubahan dalam dimensi interaksional lebih menunjuk pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi lainnya. Misalnya interaksi sosial sebagai konsekuensi dari dari perubahan dalam dimensi struktural, pun bisa juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai dan atau kaidah sosial. Yang jelas ketiga dimensi di atas ibarat dua sisi dari mata uang yang sama hanya persoalannya dari tataran (dimensi) mana perubahan dijelaskan.

Perencanaan Sosial Perencanaan sosial (social engineering) merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Semakin maju suatu masyarakat, kesadaran akan perencanaan sosial semakin tinggi. Masyarakat sudah menyadari sepenuhnya bahwa arah perubahan sosial dapat direkayasa atau direncanakan. Dengan perencanaan sosial, bentuk masyarakat yang diinginkan pada masa depan dapat dilaksanakan. Manusia secara individual maupun kolektif menjadi penggerak (agen) perubahan. Orang-orang besar dalam sejarah, misal para penemu dalam berbagai ilmu pengetahuan dan tek-nologi, hingga para nabi adalah individu-individu yang berpengaruh terhadap perubahan masyarakat. Di samping itu, rakyat biasa, atau sekelompok mahasiswa dapat pula mengubah masyarakat. Gerakan sosial yang berujud demonstrasi ternyata efektif mengarahkan perkembangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa perubahan masyarakat adalah hasil dari perbuatan manusia.

Definisi Perencanaan Sosial Perencanaan sosial adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat. Secara Ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan. Perencanaan sosial lebih bersifat  preventif oleh karena kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat akan besar pengaruhnya dalam kehidupan, baik positif maupun negatif. Secara sosiologis, perencanaan ini didasarkan pada perincian pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Perlunya Perencanaan Sosial Untuk mencapai “protective benefits” yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Untuk mencapai “positive benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Syarat dalam Perencanaan Sosial Modernitas Modernitas yang diperlukan dalam perencanaan sosial harus menjiwai berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sektor-sektor itu antara lain perekonomian, urbanisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta system administrasi. Apabila aspek-aspek kehidupan di atas sudah tersentuh modernitas, maka ajakan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dapat terwujud dan arah perkembangan masyarakat dapat direncanakan lewat rekayasa sosial. Adanya Sistem Pengumpulan dan Analisis Informasi yang Baik Perencanaan senantiasa membutuhkan landasan informasi yang cukup. Kita tidak bisa menggambarkan cita-cita masa depan jika tidak memiliki informasi yang memadai mengenai berbagai hal. Contohnya, pemerintah tidak akan mampu membuat rencana yang realistis mengenai produksi beras dan gula nasional, apabila tidak tersedia informasi mengenai luas lahan pertanian, jumlah petani, kapasitas produksi pupuk, dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Adanya Sikap Pemimpin yang Progresif Dukungan Masyarakat Untuk membangun dukungan masyarakat tidaklah mudah. Pertama kali yang harus dilakukan adalah meyakinkan mereka bahwa apa yang hendak dicapai dengan perencanaan sosial benar-benar bermanfaat bagi mereka. Untuknmencapai kesadaran seperti itu diperlukan tingkat pendidikan dan keluasan cakrawala berpikir. Hal ini membutuhkan proses yang cukup panjang. Adanya Sikap Pemimpin yang Progresif Perkembangan masyarakat adalah produk perilaku manusia, baik individual maupun kolektif. Di satu sisi, warga masyarakat harus mendukung, sementara di sisi lain, pemimpin politik maupun pemimpin kegiatan ekonomi (pengusaha) juga harus berpandangan maju (progresif). Sebagai orang yang mengemban tugas mengarahkan masyarakat, mereka harus memiliki visi dan misi yang mengarah pada kemajuan masyarakat. Hanya pemimpin yang berwawasan maju yang dapat membawa perkembangan masyarakatnya ke arah kemajuan. Sikap progresif mengandung arti tidak menghambat upaya kemajuan, tetapi justru mendorongnya.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rencana Bila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka perencanaan sosial dapat diterapkan. Salah satu wujud perencanaan sosial adalah program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan. Tujuan pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, baik secara jasmani (material) maupun rohani (spritual). Tahapan Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rencana Penyusunan rencana terdiri dari : a.       Tinjauan keadaan Tinjauan keadaan ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan sebelummnya. b.      Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana Hal ini diperlukan data-data statistik, hasil penelitian dan tekhniknya. c.       Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan tersebut. d.      Identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. e.       Persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat dari keputusan dibidang tekhnik kemudian memasuki wilayah proses politik.

Penyusunan Program Perencanaan Dalam tahapan ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Pelaksanaan Rencana Dalam pelaksanaan rencana, suatu rencana tentunya harus yang benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal, jangan sampai menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan bagi yang lainnya. Pengawasan Tujuan pengawasan adalah : a.       Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana. b.      Apabila terdapat penyimpangan, kita akan tau seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya. c.       Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Evaluasi Semua usaha pembangunan harus diukur keberhasilannya. Untuk mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum, diperlukan evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap akibat perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil pembangunan. Dari evaluasi, dapat diketahui dan diidentifikasi aspek-aspek yang kurang, macet, mundur, atau merosot. Apabila hal itu terjadi, maka diadakan upaya perbaikan. Evaluasi juga memberikan informasi mengenai keberhasilan-keberhasilan pembangunan. Ada tiga indikator keberhasilan usaha pengembangan masyarakat, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.