MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 5 DOSEN : DRS. SUHARMADI, AK. MM. MSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Prosedur Pemeriksaan Aktiva Tetap
Advertisements

Pengujian Substantif Aktiva Tidak Berwujud
AKUNTANSI DANA PENSIUN
Audit Siklus Investasi
UNIVERSITAS MERCU BUANA
AKUNTANSI PERPAJAKAN INVESTASI MODUL 9 Dr.Harnovinsah
1 Modul 7 Pertemuan ke 7 Oleh : SUHARMADI,DRS.AK.MM.MSi
1 Modul 4 Pertemuan ke 4 Oleh : SUHARMADI,DRS.AK.MM.MSi
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 4 AKUNTANSI DANA PENSIUN DOSEN :
MODUL VI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 2 TUJUAN PEMBELAJARAN
1 AKUNTANSI INTERNASIONAL Modul 11 Pertemuan ke 12 Oleh :
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
UNIVERSITAS MERCU BUANA
AKUNTANSI INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MERCU BUANA
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2
Apa yang dimaksud dengan liabilitas?
1 MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 7 DOSEN : DRS. SUHARMADI, AK. MM. MSI
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
AKUNTANSI INTERNASIONAL
MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 10 DOSEN : DRS. SUHARMADI, AK. MM. MSI
PENGHASILAN KENA PAJAK
Modul Pengantar Akuntansi 1 MODUL KE 3
Modul Pengantar Akuntansi I MODUL 4
AKUNTANSI INTERNASIONAL DOSEN: Afrizon, SE., Akt., M. Si
1 Modul 2 Pertemuan ke 2 DOSEN : DRS. SUHARMADI AK.MM, MSi
Akuntansi Pertambangan Umum
MANAJEMEN KEUANGAN KBK PENDANAAN AKTIVA LANCAR MODUL 5 DOSEN :
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH
1 MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 8 DOSEN : DRS. SUHARMADI, AK. MM. MSI
MODUL VII AKUNTANSI MURABAHAH TUJUAN PEMBELAJARAN
MODUL PKK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH & SWASTA MODUL 1
UNIVERSITAS MERCU BUANA
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN DAN BEBAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Persekutuan : Pembentukan, Operasi dan
AKUNTANSI INTERNASIONAL
AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK TANGGUHAN (PSAK 46) MODUL 14 Dr.Harnovinsah
-UNIVERSITAS MERCU BUANA
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH
1 MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 9 DOSEN : DRS. SUHARMADI, AK. MM. MSI
MODUL 9 LAPORAN KEUANGAN FISKAL
MANAJEMEN KEUANGAN BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN MODUL 2 DOSEN :
MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 12 DOSEN : DRS. SUHARMADI, AK. MM. MSI
MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 3 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
Modul Pengantar Akuntansi I MODUL KE 12 & 13
By: Irwan, SE, MSi ( NIDN ) Akuntansi Perpajakan
Akuntansi Operasi Kantor Cabang
MODUL SEMINAR AKUNTANSI CASH FLOW MODUL 2 DOSEN :
AKUNTANSI INTERNASIONAL
AKUNTANSI INTERNASIONAL
MODUL Akuntansi Sektor Publik KERANGKA KONSEPTUAL
Modul Pengantar Akuntansi 1 MODUL 2
Akuntansi Operasi Kantor Cabang
MODUL SEMINAR AKUNTANSI AKUNTANSI PERBANKAN MODUL 10 DOSEN :
MANAJEMEN KEUANGAN KBK PENDANAAN AKTIVA LANCAR MODUL 4 DOSEN :
1 AKUNTANSI INTERNASIONAL Modul 3 Pertemuan ke 3 DOSEN
Likuidasi Persekutuan
Akuntansi Operasi Kantor Cabang
1 Modul 5 Pertemuan ke 5 Oleh : SUHARMADI,DRS.AK.MM.MSi
Persekutuan : Pembentukan, Operasi dan
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
Modul Pengantar Akuntansi 1 MODUL 2
AKUNTANSI ASET AKUNTANSI PEMERINTAH WIDIA NATALIA
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1
ASPEK KEUANGAN.
Transcript presentasi:

MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 5 DOSEN : DRS. SUHARMADI, AK. MM. MSI PROGRAM KELAS KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA 2012 ‘12 Seminar Akuntansi Suharmadi, Drs.AK,MSi 1 Pusat Bahan Ajar dan E-learning Universitas Mercu Buana http://www.mercubuana.ac.id

Salah satu indikasi pelaksanaan pengusahaan hutan yang baik oleh 2. Maksud Dan Tujuan Salah satu indikasi pelaksanaan pengusahaan hutan yang baik oleh perusahaan antara lain dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. Maksud dan tujuan Akuntansi Kehutanan adalah terwujudnya pembakuan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan, seperti pemegang HPH/HPHTI, berdasarkan asas keterbukaan, sehingga dapat dipergunakan oleh berbagai pihak ekstern seperti instansi yang berwenang dan masyarakat. Dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan usaha pengusahaan hutan dalam kerangka peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang berlaku, serta agar pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan pengusahaan hutan, diperlukan informasi keuangan pengusahaan hutan yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan pengusahaan hutan. Untuk itu, diperlukan suatu standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk transaksi yang spesifik dalam usaha pengusahaan hutan. Standar akuntansi keuangan yang selama ini diatur masih bersifat umum, dan belum mengatur praktek-praktek akuntansi bagi industri tertentu termasuk usaha pengusahaan hutan. Oleh karena itu, dalam praktek terdapat berbagai variasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan kurang memiliki daya banding antara perusahaan pengusahaan hutan. Untuk menciptakan keseragaman dan harmonisasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan perlu disusun Akuntansi Kehutanan. Dengan berlakunya Akuntansi Kehutanan dalam semua perusahaan yang berkaitan dengan pengusahaan hutan, maka diharapkan: a. Terdapat keseragaman dalam praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan di Indonesia, sehingga mendorong terciptanya komparabilitas laporan keuangan. ‘12 Seminar Akuntansi Suharmadi, Drs.AK,MSi 3 Pusat Bahan Ajar dan E-learning Universitas Mercu Buana http://www.mercubuana.ac.id

berjalan dan akumulasinya. perusahaan pengusahaan hutan wajib mengungkapkan hal-hal berikut dalam catatan atas laporan keuangan: a. Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan, penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian alam lainnya. b. Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan. c. Rincian luas areal sisa hutan yang belum dikelola selama sisa masa manfaat HPH. d. Sisa umur HPH. e. Klasifikasi aktiva tetap dan peruntukannya. f. Khusus untuk HTI, diungkapkan realisasi luas tanaman pada periode berjalan dan akumulasinya. g. Susunan pemegang saham perusahaan, serta penjelasan mengenai perubahan pemegang saham selama periode berjalan . h. Rincian pendapatan operasional dirinci menurut jenis kegiatan . i. Pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti DR, IHH, BPPHH, IHPH dan luran Wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. j. Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan pengusahaan hutan, seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya, perlu diungkapkan hal-hal berikut: i. Saldo awal ii. Penyisihan periode berjalan ‘12 Seminar Akuntansi Suharmadi, Drs.AK,MSi 5 Pusat Bahan Ajar dan E-learning Universitas Mercu Buana http://www.mercubuana.ac.id