Ekonomi Politik KULIAH - I Titov chuk’s mayvani,se.,me

Lingkup Ekonomi Politik Ilmu ekonomi selalu merujuk kepada tiga konsep berikut: kalkulasi (calculation), penyediaan materi (material provisioning), dan meregulasi dirinya sendiri (self-regulating) [Caporaso dan Levine, 1992:21-30]. kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya). Ilmu politik berjalan dengan tiga konsep baku, yakni politik sebagai pemerintah (government), otoritas yang mengalokasikan nilai (authoritative allocation of values), dan publik (public). Pendekatan ini meletakkan bidang politik sebagai subordinat bidang ekonomi. Artinya, instrumen ekonomi, seperti mekanisme pasar (market mechanisme), harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik di mana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (a place to act).

Awal Perspektif Ekonomi Politik Bagi ahli ekonomi politik, problem serius dalam perekonomian tidak semata resource constraints, tetapi insentif. Seperti dikatakan Myerson (2007:3): “we realized that not just resource constraints are important, but incentive constraints.” Pada awal masa itu, para ahli “EK-POL” mengembangkan ide tentang peran negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi (bisnis).

Model Kebijakan Ekonomi Pendekatan yang berbasis pada maksimalisasi kesejahteraan konvensional (conventional welfare maximization). Pendekatan ini berasumsi bahwa pemerintah (negara) bersifat otonom dan eksogen terhadap sistem ekonomi, sehingga setiap kebijakan yang diciptakan selalu berorientasi kepada kepentingan publik Pendekatan yang bersandarkan pada asumsi ekonomi politik dan sering disebut dengan “ekonomi politik baru” (new political economy). Pendekatan ini memfokuskan kepada alokasi sumberdaya publik dalam pasar politik (political market) dan menekankan kepada perilaku mementingkan diri sendiri (self-interest-motivated) dari politisi, pemilih (voters), kelompok penekan, dan birokrat.

Pendekatan Pilihan Publik: public choice (PC) atau rational choice (RC) Pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap negara/pemerintah, politisi, atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri merupakan pemicu lahirnya pendekatan public choice (PC) atau rational choice (RC). Pendekatan ini melihat aktor-aktor individu sebagai pusat kajian. Mereka antara lain adalah: anggota partai politik, kelompok-kelompok kepentingan atau birokrasi; baik yang berkuasa karena dipilih (elected) maupun ditunjuk (appointed).

Pendekatan Pilihan Publik… Masyarakat pemilih diposisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif (publik), sementara pemerintah dan partai politik sebagai alternatif penyedia kebijakan publik (barang dan jasa), Dalam jangka panjang, masyarakat bisa memungut dukungan dari pemilih lewat Pemilu. Dalam pendekatan baru ini, ekonomi (sebagai pertukaran pasar, produksi, konsumsi) dan politik (sebagai pertukaran politik, kekuasaan, hubungan-hubungan otoritas), dianggap sebagai aplikasi khusus yang saling bertautan daripada sebagai subyek yang saling terpisah.

Pendekatan Pilihan Publik… Pendekatan public choice bisa dibedakan dalam dua bagian: supply dan demand. Pada sisi penawaran (supply), terdapat dua subyek yang berperan dalam formulasi kebijakan, yakni pusat kekuasaan yang dipilih (elected centers of power) dan pusat kekuasaan yang tidak dipilih (non-elected centers of power), Pada sisi permintaan (demand), aktornya dipilah dalam dua kategori, yakni pemilih (voters) dan kelompok-kelompok penekan (pressure groups)

Teori Rent-seeking Teori rent-seeking diperkenalkan pertama kali oleh Krueger (1974), yang kemudian dikembangkan oleh Bhagwati (1982) dan Srinivasan (1991). Pada saat itu Krueger membahas tentang praktik untuk memeroleh kuota impor, di mana kuota sendiri bisa dimaknai sebagai perbedaan antara harga batas/border price (cum tariff) dan harga domestik. Dalam pengertian ini, perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumberdaya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente.

Teori Rent-seeking Kegiatan mencari rente (rent-seeking) bisa didefinisikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumberdaya yang dimiliki

Teori Rent-seeking Rent-seeking sebagai proses di mana individu memperoleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas, atau malah mengurangi produktivitas tersebut Krueger menerangkan bahwa aktivitas mencari rente, seperti lobi untuk mendapatan lisensi atau surat ijin, akan mendistorsi alokasi sumberdaya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien Rent-seeking behavior tidak saja membuat alokasi sumberdaya ekonomi menjadi melenceng, tetapi juga secara langsung mengikis kesempatan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi

Teori Rent-seeking Krueger menerangkan bahwa aktivitas mencari rente, seperti lobi untuk mendapatan lisensi atau surat ijin, akan mendistorsi alokasi sumberdaya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien Rent-seeking behavior tidak saja membuat alokasi sumberdaya ekonomi menjadi melenceng, tetapi juga secara langsung mengikis kesempatan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi

Teori Rent-seeking Beberapa hal bisa disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku mencari rente (Krueger, 2000) Masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik (property rights) yang ditawarkan oleh pemerintah Setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan Di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda Membuat regulasi yang memungkinan pasar berjalan secara sempurna, yakni melalui peniadaan halangan masuk (no barrier to entry) bagi pelaku ekonomi dan peningkatan persaingan (competition)

Teori Redistributive Combines dan Keadilan Menurut de Soto, hukum sering dipakai sebagai alat untuk membagi-bagikan kekayaan yang ada dan bukan untuk mendorong terciptanya kekayaan baru Perspektif ini tidak mempertimbangkan realitas bahwa suatu peraturan dapat mengubah keputusan yang diambil oleh orang di bidang ekonomi dan mengubah peluang ekonomi yang terbuka baginya

Lanj... Pemerintah lebih memberi tekanan memilah kelompok –kelompok kepentingan dan mengalihkan sumberdaya kepada kelompok tersebut lewat saluran hukum Salah satu tujuan dari kelompok kepentingan itu adalah memengaruhi pemerintah untuk memperoleh redistribusi yang menguntungan mereka

Lanj... Implikasinya, pihak yang berwenang membuat peraturan hampir selalu semata-mata untuk tujuan membagi-bagi pendapatan tanpa kerja dan menjadikan negara sebagai sebuah demokrasi kelompok-kelompok kepentingan Inilah yang kemudian memunculkan ‚redistributive combines‘ (kelompok redistribusi), yakni kelompok yang mengais rejeki dari negeri dengan cuma-cuma

Lanj... Pola redistributive combines ini mengakibatkan sumberdaya ekonomi didistribusikan secara terbatas hanya pada segelintir orang Hal ini bisa terjadi karena sistem politik yang tertutup karena dilindungi oleh sistem hukum yang kabur dan ketiadaan rule of law di bidang ekonomi