Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Promosi Sumatera 1.Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pariwisata antar Provinsi 2.Aksesibilitas Pintu Masuk Sumatera 3.Zone Regional atas kesepakatan.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMILU
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PENJELASAN UMUM penyelenggaraan ANUGRAH PANGRIPTA NUSANTARA 2016
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 & USULAN KEGIATAN 2016
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
Prasetijono Widjojo MJ
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN (REGIONAL DAN KABUPATEN/KOTA)
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
Kick-Off Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
TIMELINE penyusunan RENSTRA-KLHS-RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
Lokakarya Peran Provinsi
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Mungkinkah Tercapai “Universal Coverage” BPJS Kesehatan tahun 2019? POLITEKNIK NEGERI JEMBER SITI ZULAIKHA (G ) GOLONGAN C.
Prasetijono Widjojo MJ
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
Posisi, PERAN dan fungsi STUDI EHRA untuk proses PEMUTAKHIRAN SSK (updating ssk) Disampaikan pada Konsultasi Publik Hasil Pembaruan Studi EHRA Kabupaten.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
Yogyakarta, Oktober 2018 Mekanisme Desk.
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Balikpapan, Oktober 2018 Mekanisme Desk
Kementerian PPN/ Bappenas
Pendampingan Implementasi
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP Kelompok II

Topik Roadmap sanitasi provinsi Fasilitasi pemantauan kualitas dokumen Pokja dan anggarannya Anggaran sanitasi untuk kabupaten/kota Advokasi kabupaten/kota

Anggota Bangka Belitung Sumatera Selatan NTT Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Bengkulu

Roadmap Sanitasi Provinsi Pembelajaran: Sumatera Selatan : RSP dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD RSP di beberapa provinsi sudah sampai tahap proses pergub (Bangka Belitung, Kalimantan Tengah) Kendala: NTT : Ketersediaan data di tingkat provinsi dan kabupaten Rekomendasi: RSP dapat dijadikan bahan advoksi untuk penyusunan RPJMD Penyeragaman rujukan dalam penyusunan roadmap

Fasilitasi Pemantauan kualitas Dokumen Kendala : Dokumen perencanaan yang telah disusun tidak diadopsi ke dalam penganggaran kab/kota (Bengkulu) Tidak adanya pokja kab/kota seiring dengan berakhirnya program PPSP(Bengkulu) Rekomendasi: Perlu sosialisasi dan avokasi perpres

Pokja dan Anggarannya Pembelajaran: Kendala : Sharing anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPSP di provinsi antar SKPD dan NGO (NTT dan Sulawesi Tengah) Kendala : Minimnya anggaran untuk kegiatan monev Rekomendasi: Sharing anggaran antar SKPD untuk kegiatan monev

Anggaran sanitasi provinsi untuk kabupaten/Kota Pembelajaran: Berdasarkan Nota Kesepakatan antara provinsi dan kab/kota, Provinsi memberikan bantuan 4 M untuk implementasi di 4 kab untuk tahun 2016 (Kalimantan Tengah) Kendala : Pembatasan kewenangan pokja provinsi berdasarkan UU No.23 tahun 2014 Kurangnya advokasi/sosialisasi kepada legislator untuk penganggaran terhadap implementasi Kelengkapan readiness criteria Rekomendasi: Advokasi penyiapan readiness criteria kepada kepala daerah Meningkatkan program SATAMEMAS Perlu pelibatan legislator dalam proses PPSP

Advokasi Pokja Kab/Kota Pembelajaran: Berhasil mengadvokasi kab muara enim (pemutakhiran) untuk melaksanakan studi EHRA (Sumatera Selatan) Kendala : Minimnya anggaran advokasi/ monitoring ke kab/kota Rekomendasi: Advokasi penyiapan readiness criteria kepada kepala daerah Meningkatkan program SATAMEMAS Perlu pelibatan legislator dalam proses PPSP