Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Baseline Sektor Energi
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Minggu pertama Oktober
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Info PMU.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SOSIALISASI HASIL DAN PEMANFAATAN DATA UJIAN NASIONAL 2013/2014
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
DINAMIKA PRODUKSI DAGING SAPI DI PULAU JAWA MELALUI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan RI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
Fragmentasi Sistem Kesehatan yang semakin memburuk
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
Skenario Pembiayaan Kesehatan
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
Skenario Pembiayaan Kesehatan
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Daerah Terpencil M. Faozi Kurniawan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM

Materi….. Bagian 1: Sistem Pembiayaan Kesehatan Bagian 2: Akses Pelayanan Kesehatan Era JKN Bagian 3: Keberpihakan APBD untuk Sektor Kesehatan

Sistem Pembiayaan Kesehatan Bagian 1 Sistem Pembiayaan Kesehatan

Sumber Dana Kesehatan di Indonesia Pemerintah: Swasta dan Masyarakat Dana Pemerintah Pusat Dana Pemerintah Propinsi Dana Pemerintah Kabupaten Kota Saham Pemerintah dalan BUMN Premi bagi jaminan kesehatan masyar akat miskin, yang dibayarkan oleh pemerintah CSR (Corporate Social Responsibility) Pengeluaran Rumah Tangga, baik yang dibayarkan tunai atau melalui sistem Asuransi Bantuan dari Luar Negeri Hibah dan Donor dari LSM

Kerangka Kerja Pembiayaan Kesehatan APBN – APBD-Dana JKN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Transfer Dana Sektor Kesehatan Bagaimana mekanisme penyaluran dana Apa yang menjadi hambatan/botleneck penyaluran dana

Tantangan……. Keterbatasan Sumber Daya seharusnya mampu untuk mendorong Pelaku Program Kesehatan untuk berlaku lebih efisien dengan memanfaatkan dana yang ada berdasarkan ketersediaan dan berbagai alternatif sumber dayanya (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) untuk mendukung peningkatan Status Kesehatan

Telah dilakukan Pemetaan 6 blok Health System per unit Utama Kemkes Perlu di tindak lanjuti di tingkat bawah: Provinsi dan Kabupaten/Kota Paparan Kepala Biro Perencanaan & Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 5 Agustus 2014

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN DAERAH Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD UU SPPN (No.25/2004) Daerah Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) UU KeuNeg (No.17/2003) Berpedoman (UU 23/2014) Bappenas, Bandung, 22 Oktober 2015 Slide - 8

PENTINGNYA PENYELARASAN RPJMD/RKPD Kab/Kota RPJMD/RKPD Provinsi RPJM/RKP Nasional Penjabaran Sasaran Pencapaian Sasaran Keterkaitan RPJMN dan RPJMD Sinkronisasi program prioritas Nasional dan program prioritas di daerah Evaluasi dokumen-dokumen RPJMN dan RPJMD Pedoman sinkronisasi RPJMN dan RPJMD Bandung, 22 Oktober 2015 Slide - 9

Transfer Daerah DAK Fisik Peningkatan/Penambahan Supply Side Perkembangan Alokasi DAK Kesehatan (di luar KB) s.d Tahun 2016 DAK Fisik Peningkatan/Penambahan Supply Side Bappenas, 2015

Bagian 2

Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Kesehatan Segmen Peserta Peserta Bukan Penerima Upah MENTERI KESEHATAN (PBPU) dan Non PBPU Peserta 156,79 [CATE juta jiwa GORY NAME Beban Jaminan Pendapatan Iuran Non ], [VA Kesehatan Rp.54,02 Triliun PBPU LUE]… Rp.57,08 Triliun*) 141.83 [CATE 90% [CATE GORY GORY Non NAME NAME PBPU ], [V… Bulan ], [VAL pembebanan, tid Non UE]… 48,1… ak termasuk PBPU 40,405 Beban Cadangan 71% Klaim Sumber Data: BPJS Kes, 2016

Kepesertaan

BPJS Kesehatan, 2016

Sumber-Sumber Dana Kesehatan Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Pekerja Bukan Penerima Upah Rp PBI Rp Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah Trisnantoro, 2016

Pertumbuhan TT per Regional Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

Menyeimbangkan distribusi RS Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

Penambahan anggaran infrastruktur kesehatan Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Pekerja Bukan Penerima Upah Rp PBI Rp Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Ketidak adilan semakin tinggi Pemda Dana dari Masyarakat langsung Subsidi salah sasaran Pendapatan Asli Daerah Trisnantoro, 2016

Dana dari Masyarakat langsung Kompartemenisasi BPJS (memberi pagar-pagar berdasarkan sumber dana masuk) Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll Mencegah Subsidi salah sasaran BPJS APBN Rp Pekerja Bukan Penerima Upah Rp PBI Rp Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah Trisnantoro, 2016

Standar minimum package Benefit Package Catastrophic Insurance Standard minimum package Kebijakan kompensasi untuk mendatangkan tenaga kesehatan Propinsi-porpinsi sulit Propinsi-propinsi maju seperti DKI Trisnantoro, 2016

Bagian 3.

APBD Kab/Kota untuk Kesehatan beberapa sampel telah memenuhi 10%, beberapa masih rendah

Tantangan….. Amanah UU No. 36 Tahun 2009 – 10% APBD untuk Kesehatan APBD di luar gaji Infrastruktur fasiliatas kesehatan Dana Masyarakat Dana Swasta

Penting Sumber: Sekjen Kemenkes, 2016

Terima Kasih muhfaozi@gmail.com www.manajemen-pembiayaankesehatan.net