PADA SEKRETARIAT JENDERAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
K T A (KARTU TANDA ANGGOTA)
Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
DASAR HUKUM BEA METERAI :
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
KEBERATAN DAN BANDING.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Disampaikan pada Workshop Pengelolaan Keuangan Satker PPK-BLU
HASIL EVALUASI BPKP EGM FMS, 25 Februari 2015.
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
INTEGRASI DATA Tahapan yang telah dilakukan Pusdatin dan Unit Utama Depkes dalam melakukan integrasi data adalah sebagai berikut : Mengadakan, Biro Keuangan.
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
The Green Gadog 31 Oktober SIM  Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi, mulai dari manajer pada jenjang yang.
(Kepala Biro Kepegawaian)
Bea Materai.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Drs. H. MUKLAS, M.SI Kassubbag Ortapeg
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
Bea Meterai.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI.
KASUS YANG SERING TERJADI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI.
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
OLEH: HARI PRIMAHADI, BAE, S.Sos, M.Ak, C.Fr.A
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
P A D C KOMISI PEMBINA TENAGA FUNGSIONAL (KPTF) Dan PERMASALAHANNYA
Sekretariat Jenderal (Setjen)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
BEA MATERAI.
SOSIALISASI UU NO. 14 TAHUN 2008 : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SURAT MENYURAT.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
KEBERATAN DAN BANDING.
PERENCANAAN PESAN & MEDIA/SKOM 4314
GELAR PENGAWASAN DAERAH (LARWASDA) Tahun Anggaran 2017
Laporan Studi Kelayakan Bisnis
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Secara Elektronik Di Lingkungan Kemendikbud
Penyimpanan Dokumen Kepegawain
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Penjelasan teknis Reviu
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Transcript presentasi:

PADA SEKRETARIAT JENDERAL PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL PADA SEKRETARIAT JENDERAL

MAKSUD DAN TUJUAN Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap penyelesaian tindak lanjut pada Sekretariat Jenderal terhadap pemeriksaan ITJEN tahun 2015 dan saldo pemeriksaan tahun sebelumnya. Untuk bersama-sama menyelesaikan atau mencari jalan keluar permasalahan penyelesaian TL.

DATA SALDO TEMUAN TAHUN 2015 SEKRETARIAT JENDERAL JUMLAH TEMUAN REKOMENDASI SALDO REKOMENDASI Biro Umum 5 9 4 Biro Keuangan 2 6 Biro Kepegawaian 7 1 Biro Hukum & Organisasi 10 Biro Perencanaan PUSKOM 8 18 PUSDIKLAT 32 55 21 PUSDATIN

DATA SALDO TEMUAN TAHUN 2014 SEKRETARIAT JENDERAL SALDO TEMUAN REKOMENDASI SALDO FINANSIAL Biro Umum 3 6 Rp. 0 PUSDIKLAT 8 10

SALDO TEMUAN 2015 1. Biro Umum 2. Biro Keuangan 3. Biro Kepegawaian 4. Biro Hukum & Organisasi 5. Biro Perencanaan 6. PUSKOM 7. PUSDIKLAT 8. PUSDATIN

SALDO TEMUAN 2014 1. Biro Umum 2. PUSDIKLAT

HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Bukti tindak lanjut harus sesuai dengan rekomendasi yang diminta. Isi surat teguran tujuannya harus sesuai rekomendasi mis : kepada PPK, harus teguran selaku PPK bukan sebagai jabatan strukturalnya Isi surat teguran hendaknya mencantumkan nama pihak yang ditegur Isi surat teguran disamakan dengan isi rekomendasi Penanda tangan surat tidak sama dengan rekomendasi (umumnya selaku pejabat struktural). Pembuat surat pernyataan tidak sesuai dengan rekomendasi, terkadang isi surat pernyataan tidak sesuai dengan rekomendasi.

INDUSTRIALISASI MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK TERIMA KASIH INDUSTRIALISASI MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK