KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN bahan 10 / etika administrasi / herwanparwiyanto KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN BahaN – 10 ETIKA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA - FISIP ilmu administrasi / 6 / fisip 1

ETIKA DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN Etik / etika : filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai & norma moral, perintah, tindakan, kebajikan dan suara hati. Etika menuntun seseorang memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Selanjutnya, etika, lebih banyak bicara tentang Baik & Buruk; bukan benar atau salah (hukum) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Baik & Buruk lebih didasarkan norma & tata krama yang pada umumnya tidak tertulis, tetapi telah disepakati oleh masyarakat sebagai suatu tata nilai http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ETIKA DALAM ORGANISASI ETIKA INDIVIDU ATURAN yang MENENTUKAN BAIK atau BURUK PERILAKU ORANG PER ORANG, DALAM HUBUNGAN DENGAN INDIVIDU LAIN ETIKA ORGANISASI ATURAN (ETHICS OF RULE) yang DICERMINKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI ETIKA PROFESI NORMA-NORMA, SYARAT-SYARAT dan KETENTUAN yang HARUS DIPENUHI OLEH ORANG yang DISEBUT PROFESIONAL http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ETIKA/KODE ETIK APARATUR ETIKA APARATUR PEMERINTAH AKAN MENEMPATKAN KAIDAH-KAIDAH MORAL DALAM MENGHADAPI DILEMA, SEBAB PROSES ADMINISTRASI NEGARA yang DILAKUKAN MENUNTUT ADANYA PERTANGGUNGJAWABAN SECARA ETIS http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

LEGITIMASI ETIS (max weber) DALAM HUBUNGANNYA dengan KEGIATAN PEMERINTAHAN, WEBER MEMPERKENALKAN LEGITIMASI sebagai DASAR MENGUKUR ETIKA DALAM KEKUASAAN. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Legitimasi etis (lanjutan) PEMERINTAH yang MEMILIKI LEGITIMASI ETIS ADALAH PEMERINTAH yang MENYELARASKAN DASAR-DASAR KEKUASAANNYA DENGAN NORMA- NORMA MORAL yang BERLAKU DALAM MASYARAKAT http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

CIRI-CIRI LEGITIMASI ETIS : PENYESUAIAN PERSOALAN-PERSOALAN KEKUASAAN SECARA ETIS, DALAM ARTI BERDASARKAN NILAI- NILAI MORAL DALAM MASYARAKAT http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

PERILAKU KEKUASAAN DIDASARKAN PADA LANDASAN ETIKA yang DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN atau IDEOLOGI. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

SETIAP PERBUATAN DILAKUKAN SECARA UMUM & TIDAK HANYA PADA KEPENTINGAN TERTENTU (vested interest) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

PERAN KODE ETIK SETIAP PROFESI TERMASUK APARATUR PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN SISTEM ETIKA UNTUK MENYEDIAKAN STRUKTUR YG MAMPU MENCIPTAKAN DISIPLIN TATA KERJA, & GARIS BATAS NILAI yang DIJADIKAN ACUAN DALAM MENGEMBAN TUGAS-TUGAS SEHARI- HARI. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Peran kode etik (2) KODE ETIK TIDAK MEMBEBANKAN SANKSI HUKUM atau PAKSAAN FISIK. KODE ETIK DIRUMUSKAN DENGAN ASUMSI BAHWA TANPA PAKSAAN DARI LUAR SETIAP ORANG AKAN PATUH. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Peran kode etik (3) DORONGAN UNTUK MEMATUHI KODE ETIK BUKAN DARI ADANYA SANKSI, NAMUN DARI RASA KEMANUSIAAN, HARGA DIRI, MARTABAT, & NILAI –NILAI FILOSOFIS http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ASAS-ASAS KODE ETIK ADMINISTRASI ASAS KEPASTIAN HUKUM ( THE PRINCIPLE OF LEGAL SECURITY ) ASAS KECERMATAN ( THE PRINCIPLE OF CAREFULNESS ) ASAS PERMAINAN YANG LAYAK ( THE PRINCIPLE OF FAIRPLAY ) ASAS KESEIMBANGAN ( THE PRINCIPLE OF BALANCE ) ASAS KETEPATAN MENGAMBIL OBJEK ( THE PRINCIPLE OF GOOD OBJECT ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ASAS KEPASTIAN HUKUM (1) MENGHENDAKI APARATUR PEMERINTAH SELALU MEMBUAT KEPUTUSAN YANG SAMA TERHADAP KASUS yang KONDISINYA SAMA. ( The principle of legal security ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ASAS KECERMATAN (2) DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA, APARATUR PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DENGAN MENJALANKAN PRINSIP KOORDINASI; INTEGRASI; & SINKRONISASI (KIS) ( The principle of carefulness ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ASAS PERMAINAN YG LAYAK (3) MENGHENDAKI AGAR APARATUR PEMERINTAH SELALU MENJELASKAN SELUAS-LUASNYA KEPADA FIHAK –FIHAK yang TERKAIT TUGASNYA, BAIK DIMINTA ataupun TIDAK ( The principle of fair play ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ASAS KESEIMBANGAN (4) MENGHENDAKI AGAR PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SELALU MENYEIMBANGKAN ANTARA HAK & KEWAJIBAN yang DIMILIKI MASYARAKAT yang DILAYANI. ( The principle of balance ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ASAS KETEPATAN MENGAMBIL OBJEK (5) MENGHENDAKI AGAR APARATUR PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, HENDAKNYA BERFIKIR SECARA LINTAS SEKTORAL, SEHINGGA KEPUTUSANNYA BERSIFAT DINAMIS. ( The principle of good object ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

…terimakasih… http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id