Politik dan Strategi Nasional

Pengertian Politik dan Strategi Nasional Politik Politeia (Bhs Yunani) mempunyai makna kepentingan umum. Strategi strategia yang diartikan the art of the general (Jendral Karl von Clausewitz). Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan).

Politik dan Strategi Nasional Politik strategi nasional dapat diartikan sebagai cara melaksanakan kebijaksanaan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera secara merata dan menyeluruh.

Makna Pembangunan Dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Peran rakyat: mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah dan batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang.

Manajemen Nasional Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses uhtuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional

Konteks Strategis Konteks Strategi: Global dan Regional. Global: Kecenderungan hubungan masyarakat internaisonal dan hubungan antar negara dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Penciptaan kondisi seperti itu memberikan peluang yang sangat baik bagi suatu dialog guna menghadapi perbedaan pandangan atas suatu isu bersama. Regional: kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional.

Peran Negara-negara Besar dalam Strategi Regional Kecenderungan keamanan Asia Tenggara: adanya berbagai konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, keamanan non-tradisional; terorisme, perompakan dan pembajakan di laut, penyelundupan senjata, migrasi ilegal, ataupun penangkapan ikan ilegal. Amerika Serikat (AS) yang merupakan satu-satunya negara adidaya, memiliki kepentingan yang sangat besar di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun keamanan.

Isu Keamanan Perairan Data Internasional Maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001, dari 213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia dan kawasan Samudera Hindia, 91 kasus diantaranya terjadi di perairan Indonesia (Data TNI AL menyatakan hanya 61 kasus). Internasional Maritime Organization (IMO) menyatakan bahwa aksi perompakan yang terjadi diperairan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia.

Isu Perbatasan Antarnegara Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni: Malaysia, (intriks daratan Kalimantan) Singapura, (pengerukan pasir) Thailand, paling aman sudah sepakat India, P. Rondo (ina) – P. Nicobar (ind) Filipina, perairan utara dan selatan Pulau Miangas Vietnam, Pulau Sekatung (ina) – P. Condore Papua Nugini, kesamaan kultur dan kerabat Australia, celah Timor Palau, belum sepakat batas ZEE Timor Leste. Klaim hak-hak tradisional

Gerakan Separatis Bersenjata Aksi-aksi yang dikembangkan oleh kelompok separatis dalam bentuk tindakan kejahatan dan kekerasan telah menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis tersebut, tidak saja menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa, juga mengakibatkan terjadinya pengungsian penduduk, serta mengganggu fungsi pemerintahan

Terorisme Sejak tahun 1999 hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan teror di Indonesia cukup meningkat. Terorisme telah merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, bahkan menjadi ancaman bagi demokrasi dan masyarakat sipil (civil society).

Isu Konflik Komunal Karakteristik geografis berupa negara kepulauan, sangat potensial munculnya friksi-friksi komunal. Konflik komunal dapat dipicu oleh ekslusivisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta kesenjangan sosial ekonomi. Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi, memudahkan konflik komunal berkembang cepat dan luas, serta memungkinkan gangguan terhadap ketertiban publik yang seara eskalatif dapat mengganggu stabilitas keanaman nasional.

Gerakan Kelompok Radikal Selain yang berbasis ideologi, muncul pula radikalisme dalam bentuk lain, misalnya dengan menggunakan atribut agama. Konflik di Maluku dan Poso, menunjukkan adanya peran kelompok-kelompok tersebut. Faham keagamaan telah diimplementasikan secara sesat dan menyimpang, untuk mempengaruhi dan meyakinkan para pengikutnya, bahwa perjuangannya adalah perjuangan suci.